SP PLN Akan Melakukan Mogok Kerja - Gugatan PHI Tak Diterima

NERACA

Jakarta - Dalam rangka untuk menyelamatkan PLN sebagai salah satu buntut tidak diterima nya gugatan PHI SP PLN di Pengadilan Hubungan Industrial PN Jakarta Pusat maka Serikat Pekerja (SP) PLN yang di komandoi oleh Ketua Umum SP PLN Ir. Jumadis Abda MM, MEng akan mengumumkam mogok kerja untuk satu bulan ke depan selama satu minggu.

"Kita terpaksa mengambil opsi yang sesuai UU ini yakni menggunakan hak mogok kerja. Apalagi seluruh saluran terkait yang sudah ditempuh oleh SP PLN dalam menjaga dan melindungi PLN, termasuk melalui proses hukum macet. Justeru anehnya alasan eksistensi SP PLN yang dipersoalkan yang memiliki anggota di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan 35.000 anggota", ujar Jumadis, seperti dikutip dalam keterangannya, kemarin.

Kondisi PLN, kata Jumadis, perlu segera diselamatkan setelah beberapa kasus yang terjadi di PLN. “Ditambah lagi kondisi keuangan dan kerugian yang didera PLN sampai triwulan 3 2018 ini PLN telah mengalami kerugian Rp 18,5 triliun, kecuali ada tangan-tangan 'ghaib' yang berusaha menutupnya sehingga seolah-olah kinerja lebih baik diakhir tahun,” lanjutnya.

Kasus terbesar saat ini adalah korupsi pembangunan pembangkit program 35.000 MW, kongkalingkong PLTU Riau 1 yang saat ini tengah ditangani KPK. “Kami menduga modus pengadaan pembangkit swasta yang lain juga beraroma sama melalui proses yang tidak wajar itu". "KPK jangan hanya berhenti di PLTU Riau 1. Kasihan PLN hanya dijadikan sapi perah dan bancakan untuk segelintir orang dan asing,” jelasnya.

Ia juga menyebut kongkalingkong seperti itu akan menambah beban PLN dan pada akhirnya akan dibebankan kepada rakyat dengan menaikan tarif listrik atau menambah subsidi. "Di internal PLN pun juga terjadi upaya pelemahan-pelemahan yang di buat oleh Direksi PLN. Aturan-aturan yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama juga banyak dilanggar, juga peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diikuti. Ini berdampak pada motivasi dan penurunan produktivitas kerja", lanjutnya.

Oleh sebab itu, kata dia, bila pemerintah tidak segera mensikapi apa yang sekarang terjadi di PLN maka SP PLN untuk satu bulan ke depan akan menggunakan hak mogoknya sesuai UU yakni melakukan mogok kerja selama satu minggu.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Akan Terapkan B30 untuk Kurangi Porsi Impor Bahan Bakar

Pemerintah Akan Terapkan B30 untuk Kurangi Porsi Impor Bahan Bakar  NERACA  Jakarta – Kepala Litbang Kementerian Energi dan Sumber Daya…

Masih Banyak Perusahaan Publik Tak Peduli HAM - Studi FIHRRST

      NERACA   Jakarta - The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), salah satu organisasi masyarakat…

Dewan Sukabumi Akan Mendapatkan Dana Purnabakti

Dewan Sukabumi Akan Mendapatkan Dana Purnabakti  NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi menyiapkan anggaran sekitar Rp300 juta untuk anggota…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

ANRI Terima Arsip Statis Presiden Soeharto

    NERACA   Jakarta - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerima tambahan khazanah arsip statis tentang Presiden kedua Soeharto…

Kantar Rilis 10 Iklan Ramadan 2019 Terbaik

      NERACA   Jakarta - Perusahaan data, dan konsultasi berskala global, Kantar Indonesia menggelar penghargaan ‘Most Loved’ Indonesian…

PPK Kemayoran Ingin Jadikan Gedung Eks Bandara Kemayoran Jadi Cagar Budaya

    NERACA   Jakarta - Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran mengusulkan agar gedung eks Bandara Kemayoran dijadikan sebagai cagar…