NERACA

Jakarta – Pengamat ekonomi Indef Bhima Yudhistira menyatakan, kampanye hitam terhadap industri sawit di dalam negeri harus cepat ditangani agar dampaknya tidak meluas terhadap neraca perdagangan dan investasi luar negeri.

Apalagi, lanjutnya, Indonesia terus mengalami defisit perdagangan sejak beberapa tahun terakhir. "Pembiaran terhadap maraknya kampanye hitam bisa mengakibatkan nasib sawit akan seperti komoditas rempah-rempah yang sekarang hanya kita dengar cerita kejayaannya saja," ujarnya di Jakarta, Rabu (28/11).

Dalam perdagangan global, persoalan hambatan dagang dan kampanye hitam terhadap CPO dapat dipetakan ke dalam beberapa isu. Di Amerika Serikat isu dumping dan persaingan biofuel lebih mendominasi. Sementara itu, di Uni Eropa, sawit dihadang persoalan lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Perlu lobi intensif agar persoalan itu, tidak dipolitisir menjadi kampanye hitam," katanya, disalin dari Antara, menanggapi maraknya aksi-aksi penghadangan yang dilakukan LSM internasional terhadap kapal sawit Indonesia yang akan melakukan ekspor.

Sementara itu Peneliti Pusat Litbang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) Chairil Anwar Sirega Chairil berpendapat, kampanye positif jauh lebih beretika, edukatif, serta mendapat dukungan banyak pihak untuk ikut terlibat. "Cara Greenpeace menaiki kapal cargo asing dengan mengatasnamakan aksi damai lebih terkesan negatif. Cara seperti ini harus ditinggalkan karena tidak membawa perbaikan serta tidak penting bagi bangsa kita," katanya.

Kampanye lingkungan seharus mengarah pada edukasi positif agar berdampak bagi perbaikan lingkungan, lanjutnya, apalagi, industri sawit punya komitmen dan konsisten melakukan perbaikan dalam segala aspek termasuk lingkungan.

"Kalau tujuannya perbaikan lingkungan, banyak cara bisa dilakukan seperti berdiskusi dengan pihak-pihak yang mereka ragukan dengan difasilitasi pihak ketiga. Cara ini lebih beradab dan memberikan solusi jangka panjang," kata Chairil.

Menurut di, diskusi juga bisa menjadi cara organisasi lingkungan untuk mempunyai persektif lain mengenai perbaikan dan pemanfaatan lingkungan. Dia mencontohkan terkait emisi, hutan dan perkebunan sawit bisa dikomparasi. Hutan alam umumnya mempunyai biomass 400 ton dan menghasilkan karbon 200 ton per ha. Sementara itu, perkebunan sawit umur 10 tahun hanya menghasllkan biomas sebesar 100 ton per ha.

"Secara kasat mata hutan alam menghasilkan karbon lebih besar namun statis. Sementara itu, CPO yang dikeluarkan perkebunan sawit mampu menghasilkan karbon 30 ton per ha per tahun. Jika dikalikan 10 tahun saja, maka dihasilkan 300 ton. Kalau dijumlahkan karbon yang dihasilkan kebun sawit sama nilainya dengan hutan alam yang masih bagus," katanya.

Pengajar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Sudarsono Soedomo sepakat bahwa sebagian besar LSM asing di Indonesia tidak mematuhi prosedur dan aturan, karena itu, sudah saatnya pemerintah tegas dan tidak berkompromi. "Investigasi perlu dilakukan terhadap Greenpeace, serta LSM lain untuk mengetahui kepatuhan terhadap hukum Indonesia," kata dia.

Pemerintah memutuskan untuk membebaskan tarif pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebagai antisipasi atas turunnya harga komoditas Crude Palm Oil (CPO) di pasar internasional. "Kita sepakat bahwa pungutan kelapa sawit dan turunannya untuk BPDP-KS, kita putuskan untuk dinolkan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Darmin mengatakan keputusan untuk menurunkan tarif pungutan hingga nol dolar AS per ton karena harga CPO saat ini anjlok hingga berada pada kisaran 420 dolar AS per ton dibandingkan 530 dolar AS per ton pada minggu lalu.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pemerintah untuk serius ikut mengatasi terpuruknya harga sawit yang dapat berdampak ke masyarakat secara luas. Ia mengatakan bahwa di sejumlah daerah harga tandan buah segar terus menurun, bahkan ada yang hanya di kisaran Rp500an per kilogram. "Perlu langkah secara cepat dan tepat agar persoalan ini segera teratasi," ujarnya. munib