Tak Semua Harus Dibicarakan Dengan Pengusaha

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidak semua kebijakan Pemerintah tentang perekonomian, khususnya terkait relaksasi daftar negatif investasi (DNI), sebelumnya harus dibicarakan dengan para pengusaha. "Tidak semua kebijakan pemerintah harus dibicarakan dengan pengusaha, tidak semua. Jangan lupa, Presiden (Jokowi) dan saya dan juga Menko (Luhut Panjaitan) ini pengusaha juga, jadi mengerti juga. Pak Jokowi ngerti, saya ngerti, Menko Maritim ngerti soal dagang-dagang itu, bukan (kami) tidak mengerti," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat.

Terkait adanya protes terhadap kebijakan relaksasi DNI oleh sejumlah pengusaha, yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Wapres memahami kekhawatiran para pengusaha Indonesia tersebut.

Namun, relaksasi DNI tersebut juga memberikan efek baik bagi perekonomian Indonesia, antara lain perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan pajak dan pengembangan industri melalui investasi dari perusahaan asing. "Tapi sekali lagi, (relaksasi DNI) tidak mengurangi kesempatan pengusaha nasional untuk berusaha, tidak mengurangi," tambahnya.

Wapres menjelaskan kebijakan yang berdampak pada kemudahan masuknya perusahaan asing ke dalam negeri tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia mengejar ketertinggalan nilai investasi dibandingkan negara-negara Asean lainnya.

Perkembangan perekonomian dalam negeri berada di bawah Vietnam, Malaysia dan Thailand, sehingga itu menyebabkan Indonesia tertinggal dalam hal perkembangan investasi dari negara asing. Ketiga negara tersebut lebih terbuka terhadap investasi asing dibandingkan Indonesia.

"Kalau kita tidak mempunyai peraturan yang bisa bersaing dengan negara-negara itu, maka lama-lama kita ketinggalan investasi. Dan kalau ketinggalan investasi, lapangan kerja, pajak kita tidak akan naik," ujarnya.

Sementara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (Hipmi Jaya) meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pembukaan 54 bidang usaha yang masuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI). "Kami menilai keputusan relaksasi DNI ini dapat berpotensi melemahkan industri usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia," kata Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Hipmi Jaya Afifuddin Suhaeli Kalla.

Afi menjelaskan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional karena telah menyumbangkan 62,58 persen PDB nasional yang dapat menjadi katalis pertumbuhan yang lebih tinggi. "Relaksasi DNI ini dapat mengakibatkan pelemahan pengusaha UKM, apalagi pada sektor yang dibuka 100 persen penanaman modal asing," ujar Afi Kalla.

Afi menyampaikan walaupun tujuan pemerintah baik yaitu meningkatkan investasi masuk ke Indonesia untuk mengurangi defisit transaksi berjalan, namun kebijakan ini dapat menekan pertumbuhan pengusaha UMKM.

"Adanya investasi dari luar yang masuk ke Indonesia akan jadi hal yang positif, namun dengan skema PMA 100 persen otomatis akan banyak pengusaha UMKM yang akan terkena imbasnya bahkan kemungkinan hilang. Kami mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ini dengan mempertimbangkan masukan masukan dari dunia usaha," kata Afi.

Pemerintah memperbaharui tiga kebijakan baru dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI yaitu perluasan penerima fasilitas libur pajak (tax holiday), relaksasi aturan daftar negatif investasi (DNI), dan pengaturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA). (ant)

BERITA TERKAIT

AMMDes Bisa Diaplikasikan dengan Alat Pembuat Es Serpihan

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian secara konsisten dan berkelanjutan terus mendorong pemanfaatan dan pengembangan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) untuk…

Hati-Hati dengan "Debt Trap Diplomacy" China

Oleh: Djony Edward Pemerintah Indonesia menawarkan 28 proyek senilai USD91,1 miliar atau setara Rp1.295,8 triliun kepada pemerintah China setelah empat…

Perlunya Sinergitas Semua Pihak Tangkal Radikalisme

  Oleh : Farhan Trias H, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan             Maraknya penyebaran paham radikal semakin masif di tanah air. Tidak…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Yang Bangkit Pasca Bencana Alam

Keseriusan pemerintah pusat untuk menyemarakkan kembali sektor pariwisata pantai dengan memberikan kemudahan kepada semua pihak yang terlibat, diantaranya mencabut larangan…

Membahas Upaya Pemulihan Pariwisata Lombok

Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) dari 16 provinsi mengikuti rapat kerja nasional di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan salah…

Bangkit Pasca Bencana Alam

Keseriusan pemerintah pusat untuk menyemarakkan kembali sektor pariwisata pantai dengan memberikan kemudahan kepada semua pihak yang terlibat, diantaranya mencabut larangan…