Rencana IPO BUMN Bisa Terganggu - UNDERWRITER PLAT MERAH “KRITIS”

NERACA

Jakarta--Tiga sekuritas yang menjadi penjamin emisi (underwriter) Garuda itu, PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securities dan PT Mandiri Sekuritas kelihatannya sedang megap-megap. Karena mereka harus nombok saham Garuda yang tidak laku di pasar, akibat sisa saham IPO GIAA yang tak terserap investor pada IPO sebanyak 3,008 miliar lembar senilai Rp 2,25 triliun.

Artinya, ke-3 sekuritas BUMN harus menyerap secara tanggung renteng masing-masing Rp 752 miliar. Ada kemungkinan kerugian tiga underwriter ini bisa mengganggu IPO BUMN lainnya pada 2011. Yang jelas, terlepas apakah dalam UU BUMN dinyatakan IPO BUMN mesti tangani sekuritas plat merah atau tidak. Yang perlu diingat, kebijakan IPO BUMN tak boleh dimonopoli underwriter plat merah, meski sekuritas itu sudah berpengalaman sekalipun.

Banyak kalangan menyarankan agar IPO BUMN tak harus ditangani underwriter BUMN. Sehingga kasus IPO Garuda, negara tak harus dirugikan. Memang tak ada aturan baku, dimana IPO BUMN harus ditangani underwriter plat merah. Artinya swasta diperbolehkan. Hanya saja, kata Aria, sinergi antar BUMN sedang dioptimalkan. “Kalau bisa BUMN kenapa yang lain. Tapi, kita tidak mau sinergi ini cuma untuk nyari untung secara tidak professional,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima kepada Neraca, Minggu (6/3).

Terkait IPO Garuda yang merugi, Aria menyatakan harus dilihat secara keseluruhan, tidak hanya Garuda saja. “Untuk IPO Garuda mungkin kita buying time dulu. Kalau korporasinya kan masih untung,” tandasnya.

Namun menurut pakar hukum bisnis, Dr. Yenti Ganarsih, yang perlu diubah bukan soal regulasinya atau Undang-Undangnya semata. Tapi mental dan kinerja sekuritas plat merah tersebut. “Mau dibuat regulasi sebagus apapun, kalau mentalnya korup, ya, nggak akan berhasil. Yang penting adalah transparansi bahwa ini milik publik,” katanya kemarin.

Yang penting, kata dosen pascasarjana FH Usakti ini, kalau BUMN selanjutnya mau di-IPO-kan maka janganlah saham mayoritas dilepas. “Saham mayoritas harus tetap dipegang pemerintah,”tegasnya.

Yenti tetap menyarankan sebaiknya pihak swasta (sekuritas) jangan dilibatkan dalam urusan IPO BUMN. Tapi pemerintah seharusnya belajar dari swasta terkait kinerjanya. “Sebaiknya swasta jangan dilibatkan dalam IPO BUMN,”paparnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara juga berpendapat yang sama. Dia meminta sebaiknya tetap ditangani underwriter BUMN.Alasanya hal ini terkait bisnis dan kepercayaan publik. “Ya, ini kan masalah bisnis, kenapa harus diserahkan ke swasta. Kalau diserahkan ke swasta, berarti pemerintah sudah tidak percaya lagi sama BUMN,”tandasnya.

Namun Marwan menambahkan, jika memang swasta diikutsertakan sebagai underwriter, maka wajib diadakan tender. “Tujuannya supaya sekuritas, baik BUMN dan swasta, saling berkompetisi secara sehat,”ungkapnya.

Dia menyatakan, untuk BUMN strategis, pemerintah harus menetapkan non-listed public company. Artinya, sahamnya tidak dijual. Kalau pun dijual dan masuk bursa, janganlah mayoritas. Tetap pemilik mayoritas di tangan pemerintah.

Marwan mencontohkan di China dan Singapura untuk perusahaan GIC dan Temasek, serta Hasanah dari Malaysia. “Perbaiki manajemen BUMN agar profesional dan transparan. Serta tidak ditunggangi kepentingan elit dan partai politik. Privatisasi ini sendiri tidak terlalu mendesak dan tidak usahlah saham dijual dalam jumlah besar,” ujarnya.

Seperti diketahui, akibat kerugian underwriter BUMN itu, maka Danareksa Sekuritas, sudah diberi suntikan dana dari induk usahanya, PT Danareksa (Persero). Danareksa juga memberi dana segar kepada Bahana Securities Rp 200 miliar. Total yang dikucurkan Danareksa (Persero) mencapai Rp 950 miliar.Sisa kebutuhan modal Bahana untuk menyerap saham Garuda, didapatkan dari pinjaman money market dan interbank loan. Satu lagi pendanaan PT Mandiri Sekuritas Rp 752 miliar disuntikkan oleh Bank Mandiri sebagai induk usaha.

Meski sudah mendapat suntikan dana dari induknya, namun dana itu belum mampu memperbaiki cash flow perusahaan. Bahkan Meneg BUMN turun tangan dan mendesak sejumlah BUMN ikut menyuntik. "Saya mengharapkan dan menginstruksikan, kita memfasilitasi supaya mereka, semua BUMN, saling membantu," kata Mustafa Abubakar kepada pers di Jakarta.

Menurut dia, mereka saling berinteraksi secara b to b, sehingga diharapkan ada jalan keluar yang baik. "Karena kelihatannya prospek saham Garuda bagus, cuma sekarang lagi mengikuti laju pasar modal global yang lagi turun. Kami melihat saham Garuda positif," terangnya.

Dikatakannya, BUMN diimbau untuk membantu tiga underwriter itu tidak ditunjuk oleh menteri BUMN. "Belum, belum. Tidak ditunjuk sama menteri BUMN, mereka berinteraksi Sendiri. Dengan prinsip B to B. Tidak ada kandidatnya, jadi BUMN saling komunikasi sendiri. Tidak ada arahan, pada intinya kita terus membantu. Cuma siapa yang bantu enggak usah dikasih tahu, yang penting mereka sudah komunikasi," imbuhnya. ruhy/ardi/cahyo

BERITA TERKAIT

Menteri Dalam Negeri - Verifikasi Faktual Parpol Bisa Gunakan Sipol

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Verifikasi Faktual Parpol Bisa Gunakan Sipol Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan verifikasi…

POLEMIK RENCANA IMPOR BERAS

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (tengah) didampingi Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti (kanan) saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VI…

Tingkatkan Efisiensi BUMN!

Peneliti UI meminta pemerintah dapat menyederhakan jumlah BUMN di Indonesia, yang kini mencapai 118 perusahaan. Pengawasan BUMN saat ini berada…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Darmin: Impor Garam Industri Tak Perlu Rekomendasi KKP

NERACA Jakarta-Pemerintah memberi kemudahan impor garam industri dengan melonggarkan ketentuan rekomendasi impor yang diterbitkan Kementerian Kelautan Perikanan. Kementerian KKP sekarang…

KREDIT PERBANKAN 2017 TUMBUH 8% LEBIH - Presiden: Bank Jangan Hanya Kumpulkan DPK

Jakarta-Presiden Jokowi mengingatkan kinerja para bankir untuk lebih memacu penyaluran kredit ketimbang fokus pengumpulan dana masyarakat di tengah upaya pemerintah…

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELAMBAT SETELAH ORBA - APBN Cuma Biayai 8,7% Infrastruktur

Jakarta-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengungkapkan, dana APBN hanya dapat membiayai 8,7% dari total kebutuhan di sektor infrastruktur, sementara negara…