Pemerintah Obral Saham Garuda Ke Pengusaha Nasional - Investor Asing Bidik Saham Garuda

NERACA

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan mengaku kecewa lantaran investor asing memiliki hasrat besar untuk mengambil alih 10,88% saham PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA).

Dia menegaskan ketidakrelaannya apabila maskapai penerbangan pelat merah ini jatuh ke tangan asing, sehingga mengajak pengusaha nasional berpartisipasi membeli saham. "Saya sedih dan kecewa karena saham Garuda tidak segera dibeli. Apalagi yang membeli (investor) luar negeri," keluh Dahlan kepada wartawan di kantor Kementerian BUMN, Selasa (6/3).

Selain itu, Dahlan menyesalkan pengusaha nasional yang tidak berpartisipasi dalam proses penjualan saham GIAA. Bahkan, Dahlan mempertanyakan, dari sekian banyak pengusaha di Indonesia tidak ada satupun yang tertarik membeli saham Garuda. "Dimana rasa nasionalisme mereka (pengusaha)? Kenapa nggak ada (pengusaha dalam negeri) yang bisa beli," tegasnya.

Dia berkeinginan pengusaha muda nasional seperti Sandiaga Salahuddin Uno dapat berpartisipasi dalam proses penjualan saham tersebut. Begitu juga dengan pengusaha lainnya, seperti Muhammad Jusuf Kalla atau para pengusaha besar yang berkeinginan membangun perusahaan penerbangan pemerintah dapat menyertakan modalnya dengan membeli saham. “Jika mereka (pengusaha dalam negeri) membeli saham, otomatis dapat menjadi pemegang saham Garuda. Artinya, ini dapat menyehatkan perusahaan penerbangan itu sendiri dan menolong tiga sekuritas juga," papar Dahlan.

Keinginan ini, sambung dia, datang dari aspirasi masyarakat yang menyatakan jangan ada lagi perusahaan negara dimiliki asing. Kini, sudah saatnya masyarakat mempunyai semangat yang sama dalam membangun perusahaan kebanggaan Indonesia. “Kita harus akhiri menjual saham negara ke asing," tambahnya.

Meskipun begitu, dirinya mengakui rendahnya minat pengusaha nasional membeli saham GIAA disebabkan harga yang terlalu mahal serta birokrasi yang panjang. Ketiga sekuritas tersebut, PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Total saham yang dimiliki ketiga penjamin ini sebanyak 3,008 miliar lembar saham dengan nilai Rp 2,25 triliun.

Di mana tiga sekuritas BUMN harus menyerap secara tanggung renteng masing-masing Rp 752 miliar. Mereka berharap dapat melepas saham GIAA yang dimiliki paling lambat akhir Maret 2012, sehingga dapat membantu neraca keuangan perseroan.

Seperti diketahui, ketiga sekuritas pelat merah ini terpaksa menyerap saham perdana (initial public offering/IPO) GIAA karena tidak laku di pasar karena dianggap terlalu mahal. Usai periode IPO, mereka terpaksa menyerap saham aviasi ini dengan porsi berimbang dan kini seluruhnya memiliki kepemilikan 10,88% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh GIAA.

Pada penutupan perdagangan saham Selasa (6/3) kemarin, harga saham GIAA ditutup turun 10 poin (-1,72%) ke level Rp 570 per lembar. Sahamnya ditransaksikan 211 kali dengan volume 14.730 lot senilai Rp 4,206 miliar.

Keterlibatan asing

Posisi saham tersebut masih belum kembali ke harga IPO di Rp 750 per lembar. Posisi tertinggi yang pernah diraih saham Garuda setelah IPO adalah di Rp 650 per saham pada 8 Februari 2012 lalu.

Sebelumnya di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengecam pembelian saham GIAA oleh asing dengan embel-embel posisi direktur keuangan. Pasalnya, langkah ini akan merugikan negara baik secara ekonomi, finansial, manajemen, dan kontrol, maupun secara politik, strategis, kemandirian, ketahanan, serta kedaulatan bangsa. Selain itu, bisnis penerbangan adalah sektor strategis yang dijamin konstitusi untuk dikuasai negara.

Lalu, sektor penerbangan yang dikelola GIAA menyangkut pertahanan, ketahanan, dan kedaulatan negara yang harus dikelola penuh oleh BUMN. Garuda Indonesia adalah maskapai kebanggaaan rakyat Indonesia yang harus steril dari tangan-tangan asing, serta memperoleh berbagai hak istimewa atau privilege dari negara.

Namun demikian, Kepala Lektor Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Pancasila, Agus S. Irfani pernah bilang, kewajiban tiga underwriter BUMN untuk membeli kembali sisa saham GIAA disebabkan dalam UU Pasar Modal No.8/1995 menyebutkan jika underwriter harus berpedoman pada full commitment.

Artinya, jika perusahaan merugi akibat IPO, maka underwriter harus menanggung beban, yaitu dengan membeli saham yang tidak terbeli. “Ini tentu berbeda di luar negeri yang menerapkan sistem best effort, kalau tidak sukses terjual tidak apa-apa, yang penting sudah berusaha. Jadi tidak menanggung beban penuh,” kata Agus kepada Neraca, beberapa waktu lalu. [ardi]

Related posts