NERACA

Jakarta - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah tidak akan mengenakan jenis pajak baru. Kepala BKF Kemenkeu Suahasil Nazara dalam sebuah diskusi bertema "Pertaruhan Bisnis Pada Tahun Politik" di Jakarta, Senin, mengatakan meskipun tidak ada jenis pajak baru, pemerintah tetap berupaya mengerek naik penerimaan pajak dari realisasi upaya pemenuhan kewajiban (compliance) wajib pajak.

"Tidak ada jenis pajak baru, hanya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai. Berarti kami ingin 'compliance' lebih tinggi," ujar Suahasil. Menurut Suahasil, momentum ketika tingkat "compliance" wajib pajak semakin baik seperti saat ini, maka akan dimanfaatkan untuk mendorong rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini juga terkait dengan perbaikan pasca-penerapan amnesti pajak.

Kemenkeu sebagai bendahara negara, lanjut Suahasil ingin menciptakan postur APBN yang mampu meredam tekanan ketidakpastian akibat kondisi ekonomi global dan dinamika tahun politik pada 2019. Pemerintah juga akan mendorong bergulirnya insentif pajak. BKF melaporkan hingga akhir 2017, penerapan insentif pajak telah menghapuskan potensi penerimaan pajak sebesar Rp154,4 triliun. Nilai pajak yang terhapus atau tidak jadi dipungut bernama Belanja Perpajakan. "Itu adalah nilai uang yang tidak jadi dikumpukan negara karena insentif pajak," ujarnya.

Nilai pajak yang tidak terkumpulkan itu setara dengan satu persen terhadap PDB. Adapun, nilai pajak yang tidak terserap dari belanja insentif pajak pada tahun lalu tersebut meningkat dari sebelumnya Rp143,4 triliun pada 2016.

Sementara itu, penerimaan pajak tahun ini diproyeksikan tidak akan tercapai atau mengalami shortfall. Hingga akhir Oktober 2018, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.016,52 triliun atau 71,39 persen dari target APBN 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun. Artinya, penerimaan pajak tahun ini masih kekurangan Rp 407,48 triliun. "Proyeksi (penerimaan hingga akhir tahun) sampai saat ini masih di Rp 1.350,9 triliun," kata Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal, seperti dikutip Republika.

Artinya, dengan proyeksi tersebut, penerimaan pajak hingga akhir tahun masih akan kekurangan Rp 73,1 triliun. Meski belum bisa mencapai target, Yon menjelaskan, kinerja pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun ini relatif cukup positif. Dia mengatakan, realisasi penerimaan akhir Oktober 2018 menunjukkan pertumbuhan sebesar 17,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara, pada Oktober 2017, pertumbuhan penerimaan pajak justru mengalami kontraksi sebesar 0,82 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara umum, hingga Oktober 2018, jenis pajak utama juga masih tumbuh positif seperti Pajak Penghasilan (PPh) 21 sebesar 17 persen, PPh Badan sebesar 25,21 persen, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 8,94 persen. Dengan hal itu, Yon optimis penerimaan pajak bisa mencapai target proyeksi tersebut. "Kalau melihat data sampai akhir Oktober kemarin, insya Allah masih optimistis. Pertumbuhannya masih signifikan," kata Yon.