NERACA

Padang - Penghimpuan Dana Pihak Ketiga (DPK) oleh perbankan di Sumatera Barat (Sumbar) tercatat rendah berdasarkan data yang dihimpun oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK) setempat. "Hingga September 2018 dana pihak ketiga perbankan di Sumbar mencapai Rp44,6 triliun, sementara kredit yang disalurkan mencapai Rp49,6 triliun," kata Pelaksana Tugas Kepala Kantor OJK Sumbar Darwisman di Padang, Sumbar, Senin (26/11).

Menurut dia, idealnya penghimpunan DPK harus lebih besar dari jumlah kredit yang disalurkan, karena jika sebaliknya maka perbankan mengambil dana dari kantor pusat untuk disalurkan sebagai kredit. "Jika kredit yang sudah disalurkan Rp49,6 triliun sementara dana yang dihimpun baru Rp44,6 triliun atau ada selisih Rp5 triliun, itu tentu diambil dari luar oleh bank," katanya.

Ia menyampaikan kondisi paling ideal adalah dana pihak ketiga sedikit lebih besar dari kredit sehingga asal kredit itu benar-benar berasal dari dana yang dihimpun. Darwisman menilai jika dana untuk kredit diambil dari luar artinya ada persoalan pada penghimpunan dana oleh perbankan di Sumbar. "Karena kalau penghimpunan dananya bagus, maka tidak perlu meminta dari kantor pusat, sebab jika itu dilakukan maka keuntungan yang diperoleh kian kecil," ujarnya.

Menurutnya salah satu cara untuk memaksimalkan penghimpunan dana oleh perbankan adalah memperluas akses dan produk. "Itu artinya juga masih banyak masyarakat yang belum menyimpan uang di bank dan ini jadi pekerjaan rumah bagi pihak perbankan," katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bank Indonesia (BI) total aset perbankan di Sumbar hingga September 2018 mencapai Rp67,2 triliun atau tumbuh 4,47 persen dibanding tahun lalu. Kemudian rasio kredit bermasalah mencapai 2,73 persen dan LDR atau rasio penyaluran kredit dengan dana yang dihimpun 111,17 persen atau turun minus 9,61 persen dibanding tahun lalu.

NPL BPR

Disamping itu, Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) Bank Perkreditan Rakyat di Sumatera Barat hingga September 2018 mencapai 9,11 persen atau melewati ambang batas maksimal sebesar lima persen mengacu kepada data yang dihimpun Otoritas Jasa Keuangan. "Ini sudah masuk kategori lampu kuning dan salah satu penyebabnya adalah pengelola BPR kurang hati-hati dalam menyalurkan kredit," katanya.

Menurut dia, berdasarkan hasil temuan ada debitur yang usahanya jalan di tempat dan yang jadi agunan kredit biasanya berupa kebun atau lahan. "Masalahnya adalah kebun tersebut dijual susah, dilelang sulit dan kalau berada di daerah ada kebiasaan masyarakat setempat yang tidak mengizinkan orang dari luar membeli kebun," kata dia. Akibatnya, kata dia, ini menjadi persoalan yang sulit karena idealnya rasio kredit bermasalah cukup lima persen. "Ini menjadi pekerjaan rumah kami untuk mengupayakan agar BPR bisa menyelesaikan kredit bermasalah," ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bank Indonesia total aset BPR di Sumbar hingga September 2018 mencapai Rp1,9 triliun dengan total dana pihak ketiga Rp1,5 triliun dan kredit yang disalurkan Rp1,3 triliun. Kemudian rasio kredit bermasalah 9,11 persen dan rasio penyaluran kredit dengan dana yang dihimpun 89,13 persen.

Pada sisi lain OJK mendorong BPR yang ada di Sumatera Barat melakukan merger untuk memperkuat permodalan. "Berdasarkan peraturan yang diterbitkan OJK pada Desember 2019 BPR wajib memiliki modal minimal Rp3 miliar dan salah satu pilihan adalah melalui merger," kata Pengawas BPR Kantor OJK Sumbar Rizky Jati Nugroho.