NERACA

Jakarta--- Pemerintah mengakui  realisasi pembayaran BBM bersubsidi di 2011 mencapai Rp164,7 triliun. Artinya melebihi dari budget  yang telah ditentukan  dalam APBN-P 2011 sebesar Rp129,7 triliun.   "Kenaikan realisasi pembayaran BBM bersubsidi dikarenakan kenaikan harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo di Jakarta, Selasa (6/3)

Menurut Agus, kenaikan harga minyak mentah tersebut menjadi USD109,9 per barel dari USD95 per barel di APBN-P 2011. Selain itu nilai tukar rupiah juga naik dari Rp8.700 per USD menjadi Rp8.732 per USD. Adapun volume BBM bersubsidi tersebut adalah sebesar 40,3 juta kiloliter (kl) dari kuota di APBN-P 2011 40,49 juta kl.

Terkait selisih pembayaran BBM bersubsidi yaitu sekitar Rp35 triliun, kata Agus lagi,  akan dibayarkan oleh setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasilnya akan dimasukkan kedalam laporan keuangan pemerintah pusat. "Nanti kekurangannya, akan dibayarkan kalau semua laporannya sudah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," imbuhnya

Mantan Dirut Bank Mandiri ini menambahkan melebihinya anggaran subsidi energi dalam APBN-P 2011 sebesar Rp 129,7 triliun. Alasanya karena kenaikan harga ICP hingga mencapai US$ 109,9 per barel. "Itu kita bayarkan, volume BBM-nya 40,3 juta kl tapi realisasi harga Desember 2010 sampai November 2011 ternyata US$ 109,9 per barel diatas asumsi APBN-P sebesar US$ 95 per barel," ujarnya

Lebih jauh kata Agus, dalam APBN 2011, harga ICP diperkirakan US$ 80 per barel, nilai tukar rupiah sebesar Rp 9.250, volume BBM bersubsidi sebesar 38,6 juta kilo liter, sehingga anggaran subsidi energi untuk BBM dan LPG sebesar Rp 95,9 triliun.

Sementara itu, Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta komisi dan alat kelengkapan dewan yang terkait dengan bahan bakar minyak segera membahas rencana kenaikan harga BBM.  "Pemerintah sudah mengirimkan draf usulan Perubahan Undang-Undang tentang APBN 2012 kepada pimpinan DPR RI," jelasnya

Menurut Marzuki, draf usulan Perubahyan UU APBN 2012 sudah diserahkan kepada Sekjen DPR RI pada hari Senin (5/3) untuk selanjutnya didistribuksikan kepada komisi-komisi terkait di DPR RI, seperti Komisi VII dan Komisi XI untuk segera membahasnya.

Jika ada komisi dan alat kelengkapan dewan yang terkait dengan persoalan BBM belum menerima kopi draf usulan Perubahan UU APBN 2012 itu, Marzuki meminta mereka untuk menanyakannya kepada Sekjen DPR RI, Nining Indra Saleh.  

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengatakan bahwa DPR RI telah menerima draf usulan Perubahan UU APBN 2012 dari pemerintah pada Jumat (2/3) petang.  "Dalam draf usulan yang disampaikan pemerintah, antara lain memuat koreksi asumsi inflasi dan asumsi harga minyak dunia," paparnya.

Namun, hingga Selasa ini, belum semua komisi dan alat kelengkapan dewan yang terkait dengan BBM menerima kopi draf usulan Perubahan UU APBN 2012 dari pemerintah.  Ketua Komisi XI DPR RI Emir Moes mengatakan bahwa Komisi XI hingga saat ini belum menerima draf usulan Perubahan APBN 2012 dari pemerintah.  "Apanya yang mau segera dibahas jika draf usualnnya saja belum kami terima," katanya.

Ditempat terpisah, Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan kenaikan BBM bersubsidi yang urung juga menemukan jalan tengah dinilai karena terlalu banyak campur tangan politik di dalamnya. "Kenaikan BBM menjadi dilematis sekali karena sudah dipolititasasi, jadi pemerintah harus tegas kalau memang mau menaikkan," ungkapnya

Hal tersebut, diungkapkannya mengingat masih belum berhasilnya pemerintah membujuk parleman (DPR) terkait kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi ini. "Saya dengar, mereka tidak setuju dengan masalah BLT," jelas Sofyan lagi. **bari/cahyo