Meski kebijakan pemerintah siap menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada April 2012, hal ini dipastikan akan menuai pro-kontra di masyarakat. Pasalnya, kenaikan BBM ini membawa dampak beruntun pada kenaikan harga sembako dan biaya transportasi. Namun suka tidak suka, faktor dominan penyebabnya adalah kenaikan harga minyak mentah dunia yang berpengaruh pada asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada APBN 2012.

Sebelumnya kita mengetahui pada saat penyusunan APBN waktu lalu, asumsi harga minyak dipatok US$90 per barel. Sementara saat ini harga ICP merambat naik ke US$115 per barel. Ini karena perkembangan perekonomian global penuh dengan ketidakpastian. Salah satunya krisis ekonomi Eropa yang belum dapat diatasi hingga gejolak politik di sejumlah negara Timur Tengah yang terus memanas. Semua ini pada akhirnya memunculkan sentimen negatif.

Faktor eksternal itu yang akhirnya berpengaruh pada asumsi yang ada dalam APBN 2012 sehingga harus disesuaikan agar ekonomi nasional tidak mengalami tekanan lebih jauh, kendati  kinerja makro ekonomi sedang membaik. Pemerintah tentu harus merespon situasi tersebut dan mengembangkan berbagai opsi dan kebijakan untuk menyelamatkan APBN serta kondisi fiskal.

Melalui usulan percepatan penetapan APBN-P dengan persetujuan DPR, pemerintah perlu membuat asumsi yang realistis, termasuk kebijakan subsidi dan harga BBM. Kebijakan ini untuk  jangka pendek memang agak memberatkan. Namun, dalam jangka panjang kebijakan menaikkan harga BBM akan menyelamatkan perekonomian negara secara keseluruhan.

Kita melihat konteks kenaikan atau penurunan harga BBM  merupakan hal yang biasa. Bila menyimak waktu sebelumnya selama era pemerintahan SBY, harga BBM telah mengalami tiga kali kenaikan, sekaligus tiga kali mengalami penurunan harga pada Okt.2008 dan Jan.2009.

Jadi, kenaikan BBM saat ini semata-mata karena situasi yang semakin sulit dan upaya untuk menyelamatkan kepentingan negara yang lebih besar. Jika situasi sudah terkendali, harga minyak pun dapat diturunkan lagi.  Isu BBM sama dengan isu lainnya bahwa semua bisa berubah seiring kondisi ekonomi nasional dan global.

Bagi masyarakat menengah ke atas, kita tentu tak perlu khawatir karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi. Yang harus dipikirkan pemerintah adalah kelompok menengah ke bawah, khususnya yang masuk pada kategori extreme poverty, dimana mereka harus segera diberikan bantuan agar tetap memiliki kemampuan daya beli.

Atas pertimbangan tersebut, untuk membantu masyarakat yang sangat miskin terkait kenaikan BBM, pemerintah siap menerapkan kebijakan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) berupa cash transfer sebesar Rp150.000 per bulan. Selain dana tunai, BLSM lain juga diberikan dalam bentuk raskin, subsidi siswa miskin, dan subsidi untuk mengelola angkutan umum dan angkutan desa.

Faktor lainya untuk mendukung anggaran kompensasi untuk rakyat,  akan dilakukan pengetatan anggaran departemen dan lembaga negara seperti menunda atau membatalkan rencana belanja yang tidak benar-benar mendesak seperti fasilitas untuk pejabat, perawatan kendaraan, gedung, dan sebagainya. Selain itu, program tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility-CSR) BUMN juga akan digalakkan.

Presiden SBY pun memerintahkan agar dana CSR BUMN sekitar Rp 5 triliun difokuskan pada upaya menolong rakyat miskin pasca kenaikan BBM. Karena itu jika ada tuduhan kebijakan BLSM sebagai bentuk pencitraan presiden atau pemerintah, hal itu sama sekali tidak berdasar. Bagaimana mungkin Presiden SBY yang dipastikan tidak akan lagi maju pada Pilpres 2014 terlintas ingin membangun citra dengan isu sensitif seperti kenaikan BBM?