Mahyudin

Wakil Ketua MPR RI

Pancasila Lebih Efektif Diajarkan di Sekolah 

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menilai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang disosialisasikan MPR RI akan lebih efektif jika dimasukkan dalam kurikulum dan menjadi mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar.

"Empat pilar adalah pendidikan moral. Pendidikan moral ini akan lebih efektif diterima masyarakat jika diterapkan secara masif melalui mata pelajaran di taman kanak-kanak dan sekolah dasar," kata Mahyudin pada diskusi "MPR Rumah Ideologi Rakyat: Pengawal Pancasila" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (22/11).

Menurut Mahyudin, pendidikan moral itu akan lebih efektif jika diterapkan kepada anak-anak pada usia dini, yakni di taman kanak-kanak dan sekolah dasar (TK dan SD), dengan memberikan pelajaran dan pehamanan terhadap perilaku dan tata krama untuk membangun sikap positif serta integritas tinggi."Pendidikan moral Pancasila akan lebih efektif diberikan pada anak-anak, karena kalau sudah mahasiswa banyak pengalaman lain yang dijalaninya," ujar dia.

Politisi Partai Golkar ini menilai, kelebihan mata pelajaran moral Pancasila yang diberikan di sekolah, akan diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang sekolah di TK dan SD sampai ke pelosok. Mahyudin mengakui, sosialisasi empat pilar yang dilakukan MPR RI ke berbagai daerah di Indonesia, masih terbatas jumlahnya dan tempatnya yakni hanya di kota-kota, tidak sampai ke tingkat desa.

Mahyudin juga mengakui pimpinan dan anggota MPR RI jumlahnya terbatas, sehingga tidak dapat melakukan sosialisasi empat pilar secara masif ke seluruh daerah di Indonesia, sampai ke tingkat desa.

Pada kesempatan tersebut, Mahyudin juga bercerita pada era orde baru, ada mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di SD, SMP, dan SMA/SMK."Pendidikan ini cukup efektif membangun moral rakyat di tingkat pelajar," kata dia.

Pada era reformasi, mata pelajaran PMP diganti menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), dan kemudian berubah lagi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Ant