Dana Kompensasi BBM Capai Rp22 Triliun

NERACA

Jakarta--- Pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp22 triliun sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.500/liter mulai April 2012. Apalagi pemerintah merencanakan empat program kompensasi ke masyarakat akibat kenaikan harga BBM. "Program kompensasi ini langsung berjalan begitu kenaikan diberlakukan," kata Menteri ESDM Jero Wacik kepada wartawan di Jakarta,6/3

Menurut Jero, keempat program kompensasi tersebut adalah bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Lalu, pemberian beasiswa, pemberian beras untuk rakyat miskin (raskin) dan kompensasi ke sektor transportasi. Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah juga akan terkena dampak kenaikan harga BBM tersebut. "Anggaran pemerintah akan dipotong. Sejumlah program juga akan ditunda pelaksanaannya," tegasnya

Lebih jauh kata Jero, pemerintah telah mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan BBM bersubsidi menjelang kenaikan harga BBM. "Aparat berwenang akan langsung menangkap pihak-pihak yang melakukan penyelundupan atau penimbunan BBM bersubsidi," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPR RI F- Partai Gerindra, Sadar Subagyo berpendapat, belanja birokrasi yang sangat besar dalam APBN jauh lebih layak dipangkas ketimbang menghapuskan subsidi BBM untuk ratusan juta rakyat Indonesia. "Pantas dan adilkah jika subsidi BBM yang dirasakan oleh ratusan juta rakyat dan dengan nilai yang juga tidak terlalu besar dihapus sementara belanja birokrasi terus membengkak," ujarnya

Jika dicermati secara seksama, ujarnya, ada hal yang sangat ironis dalam pengalokasian APBN, yakni belanja birokrasi semakin tahun semakin membengkak dan bahkan dalam kurun waktu 7 tahun (2005-2012) terjadi kenaikan hingga 400%. Pada tahun 2005, belanja birokrasi dalam APBN sebesar Rp187 triliun dan terus membengkak dari tahun ke tahun menjadi Rp733 triliun pada APBN 2012.

Dikemukakan Sadar, angka-angka ini, bisa membuat semakin tercengang bila ditilik jumlah aparat birokrasi Indonesia yang hanya 4,6 juta aparat. "Artinya setiap satu orang aparat birokrasi mendapatkan porsi belanja dari APBN sebesar lebih dari Rp150 juta per tahun," ujarnya.

Apabila dibandingkan dengan nilai subsidi BBM yang dialokasikan dalam APBN untuk kurun waktu yang sama, yakni dari 2005 hingga 2012, kenaikkan untuk subsidi itu hanya sebesar 29% saja. Pada 2005, alokasi APBN untuk subsidi BBM adalah Rp95,6 triliun dan pada tahun 2012, alokasi itu menjadi sebesar Rp123,6 triliun.

Dari perbandingan dua pos anggaran dalam APBN tersebut, menurut politisi Partai Gerindra itu, terjadi ketimpangan luar biasa antara belanja birokrasi dengan subsidi BBM, yakni subsidi BBM untuk ratusan juta rakyat Indonesia nilainya hanya hanya 17% saja dari total belanja birokrasi 2012.

Karenanya pula ia berpendapat, pemerintah seharusnya mengefisienkan belanja birokrasi ketimbang mencabut subsidi BBM untuk rakyat. Selanjutnya apabila melihat daya serap anggaran birokrasi yang hanya 94% saja, maka dengan adanya penghematan pos belanja itu sudah cukup untuk menutupi beban untuk subsidi BBM saat ini. "Salah satu langkah bijak untuk memenuhi rasa keadilan dan kepantasan adalah dengan mengalokasikan minimum setara 17% dari belanja birokrasi untuk subsidi BBM dalam APBN," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa efisiensi belanja birokrasi sebesar 6 persen saja sudah sangat mencukupi untuk menambal beban subsidi BBM yang terus membengkak. Dengan opsi menaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1500, maka hanya dihasilkan tambahan alokasi sebesar Rp60 triliun. Sementara dengan efisiensi 6 persen dari total belanja birokrasi, masih ada sisa Rp26 triliun. **mohar/bari

Related posts