NERACA

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan bahwa ketidakjelasan data pertanian bisa berakibat kepada berbagai implikasi yang keliru seperti bisa meningkatkan impor pangan padahal stok yang ada dinilai masih mencukupi. "Karena datanya tidak jelas mengakibatkan lonjakan impor pangan, contohnya beras dan jangung," kata Fadli Zon  seperti dikutip Antara, kemarin.

Menurut dia, lonjakan impor kedua komoditas tersebut adalah janggal karena di sisi lain, kerap diklaim bahwa Indonesia mengalami surplus beras dan jagung. Untuk itu, ia menekankan pentingnya data komoditas sektor pertanian yang akurat karena bakal sangat berdampak terhadap keberlangsungan pangan di Tanah Air.

Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa bila diagnosis yang dilakukan pada awalnya adalah salah, maka ke depannya juga bakal berakibat tidak jelas."Seharusnya masalah ini sudah selesai dari dulu," ujar dia.

Sebagaimana diwartakan, pengamat Fiskal dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako menyarankan adanya audit data Kementerian Pertanian terkait polemik perbedaan data."Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baiknya melakukan audit terkait polemik data pangan, supaya permasalahan jelas," kata Rony dalam keterangan tertulis kepada di Jakarta, Selasa (6/11).

Menurut dia, kenaikan anggaran hingga lebih 50 persen justru paradoksal dengan polemik data pangan yang membuat perbedaan. Kenaikan anggaran harus diuji dengan dengan output yang dihasilkan, yakni peningkatan hasil produksi pertanian, terutama tanaman pangan.

Sebelumnya, pengamat ekonomi Lana Soelistianingsih menilai kesalahan data pengadaan beras dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi tanggung jawab menteri pertanian. Lana dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (24/10), menyatakan kurang akuratnya data luas panen dan produksi padi menyebabkan pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang tepat. Menurut dia, klaim produksi yang terlalu tinggi akibat perkiraan luas lahan baku sawah yang salah bisa membuat defisit beras semakin besar dan meningkatkan ketergantungan impor.

Untuk itu, ia memberikan apresiasi atas upaya Badan Pusat Statistik (BPS) yang ingin mengeluarkan data produksi beras terbaru secara rutin. Lana memastikan data ini bisa menjadi langkah awal untuk perbaikan pasokan pangan kedepan serta terciptanya kebijakan penyediaan beras yang lebih memadai.

"Semua pihak harus menerima. Kementerian Pertanian juga tidak bisa ngotot. Kalau memang kondisinya kayak begini, apa yang mesti dilakukan. Kementerian Pertanian mesti punya program yang lebih jelas," ujar dia.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta adanya pengusutan potensi kerugian negara dalam pengelolaan anggaran di Kementerian Pertanian.

Menurut dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelisik penyerapan belanja untuk program swasembada pangan yang kurang optimal.

Selama ini, pemerintah sudah mengalokasikan dana subsidi untuk pembelian pupuk maupun kebutuhan lainnya, namun impor untuk memenuhi pasokan tetap dilakukan."Supaya memang kelihatan jelas, kemana saja anggaran yang dikelola Kementan," kata Uchok.

Sebelumnya, BPS memastikan akan melakukan perbaikan metodologi perhitungan data produksi beras dengan metode kerangka sampel area. Metode ini merupakan perhitungan luas panen, khususnya tanaman padi, dengan memanfaatkan teknologi citra satelit dan peta lahan baku sawah.

Untuk penyediaan data ini, BPS bekerja sama dengan BPPT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi dan Geospasial serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Melalui metode ini, BPS mencatat luas panen padi Januari-Desember 2018 telah mencapai 10,9 juta hektar dengan potensi produksi padi sebesar 56,54 juta ton gabah kering giling atau setara 32,42 juta ton beras. mohar