Menko Maritim - Aspek Lingkungan Syarat Utama Berinvestasi

Luhut Binsar Pandjaitan

Menko Maritim

Aspek Lingkungan Syarat Utama Berinvestasi 

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan aspek lingkungan menjadi syarat utama yang harus dipenuhi oleh para pemodal sebelum berinvestasi di Indonesia.

"Ada empat syarat yang harus dipenuhi, pertama, para investor harus memastikan bisnisnya mendukung upaya keberlanjutan (sustainability) dan ramah lingkungan," kata Luhut dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Indonesia (IEF) di Jakarta, Rabu malam (21/11).

Ia menjelaskan, para pemodal mesti patuh pada regulasi yang dibuat untuk melestarikan ekosistem lokal, regional Asia Tenggara, dan global. Syarat pertama itu terhubung dengan poin kedua, para investor, Luhut menyebut harus memakai tenaga kerja lokal dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia. Namun, pemerintah memberi kelonggaran bagi pemodal untuk mendatangkan tenaga kerja asing terlatih hanya pada tahap awal usaha.

Syarat kedua penting dipenuhi oleh investor, karena menurut Luhut, modal yang datang ke Indonesia harus membuka lapangan kerja. Ketentuan itu pun juga terkait dengan syarat ketiga, para pemodal diarahkan untuk mengembangkan industri yang punya nilai tambah."Pemerintah akan memprioritaskan investor yang ingin bersama-sama meningkatkan nilai tambah sumber daya mentah di Indonesia. Kita ingin mengurangi ekspor bahan mentah," terang Luhut.

Di samping tiga syarat itu, Luhut menyebut modal yang disalurkan ke dalam negeri juga harus diiringi dengan transfer teknologi."Transfer teknologi merupakan faktor penting dalam investasi," tegas Menko Maritim itu.

Kemudian Luhut menambahkan prioritas pemerintah dalam lima tahun ke depan (2019-2024), diantaranya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.”Pengembangan kualitas SDM sangat penting, ada dua sektor terkait yang akan menjadi sasaran, pendidikan dan kesehatan,” sebut Luhut.

Pemerintah akan mengalokasikan kurang lebih 20 persen dari total nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Wakil Ketua MPR RI - Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI…

Ketua MPR RI - Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo…

Menko Polhukam - RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan

Hadi Tjahjanto Menko Polhukam RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan…

BERITA LAINNYA DI

Wakil Ketua MPR RI - Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI…

Ketua MPR RI - Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo…

Menko Polhukam - RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan

Hadi Tjahjanto Menko Polhukam RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan…