Pelaksanaan progam tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) sejatinya tidak hanya dilakukan secara parsial agar hasil yang dihasilkan juga memberikan dampak luas terhadap masyarakat. Begitu juga dengan banyak program restorasi gambut, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun korporasi cenderung gagal karena hanya fokus pada pengembalian fungsi ekologi lahan gambut dan mengabaikan pemberdayaan masyarakat.

Kata pengamat lingkungan hidup, Berry Nahdian Furqon Berry menyatakan, dengan melibatkan masyarakat pada program restorasi dan pemulihan, dan pelestarian lahan gambut maka akan muncul kesadaran masyarakat. “Dengan melibatkan masyarakat akan diketahui kebutuhan masyarakat di wilayah restorasi gambut tersebut,”ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dan dari sanalah, lanjutnya, masyarakat akan turut serta dalam pelestarian dan pemeliharaan gambut, seiring dengan peningkatkan kesejahteraan mereka. Berry mencontohkan salah satu program restorasi gambut yang dibarengi dengan upaya pemberdayaan masyarakat yakni program kampung gambut berdikari yang merupakan program CSR Pertamina di Sungai Pakning Bengkalis, Riau. Program tersebut telah mengintegrasikan antara pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk itu, lanjut dia, program tersebut bisa menjadi contoh dan inspirasi pengembangan lebih jauh di tempat lain.”Kalau praktiknya kampung gambut berdikari memang bagus, ini bisa menginspirasi. Ada perbaikan lingkungan, kemudian masyarakat juga lebih berdaya, dan ekonominya lebih maju," katanya.

Kampung gambut berdikari yang merupakan program CSR Pertamina RU II Sungai Pakning tersebut dinilai banyak kalangan bisa menjadi percontohan, terutama terkait pengelolaan lingkungan berkelanjutan pada lahan gambut yang rentan terbakar. Program tersebut juga berhasil menerima berbagai penghargaan. Antara lain, Dharma Krida Baraya Adikarya Anugraha dalam gelaran 7th UNS Summit, Expo & Awards 2018. Selain itu, kampung gambut berdikari juga memperoleh penghargaan dari Indonesian Sustainable Development Goals Award (ISDA) dan CSR Nusantara Award.

Dalam menjalankan program kampung gambut berdikari, Pertamina melibatkan masyarakat, mulai penambahan peralatan pemadaman, pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (Forkompa), hingga pelatihan pemadaman. Selain itu, pemanfaatan lahan bekas terbakar melalui pertanian budidaya nanas dan diservikasi pengolahan produk nanas seperti keripik, dodol, manisan, dan selai. Bahkan Pertamina juga membina sembilan sekolah dasar di kecamatan Bukit Batu dengan menanamkan nilai-nilai kampung gambut berdikari sejak usia dini. Implementasinya, kesembilan SD tersebut memiliki kurikulum berbasis lingkungan yang mengangkat isu-isu pencegahan kebakaran lahan dan hutan serta pemanfaatan potensi wilayah gambut.

Selain itu juga pengembangan hutan gambut menjadi Arboretum Gambut pertama di Sumatera dan menjadikannya sebagai sarana eduwisata yang dikelola masyarakat."Makanya harus terus ditingkatkan dan didorong. Kalau ada semacam keberhasilan, juga bisa dipromosikan dan dipraktikkan di tempat lain. Yaitu untuk memicu dan mendorong wilayah lain dalam membangun program, yaitu dengan melibatkan peran serta masyarakat itu untuk restorasi lahan gambut," kata Berry.

Masih Bersifat Karitatif

Asal tahu saja, meskipun secara normatif penyelenggaraan CSR didorong oleh kesadaran akan tanggung jawab sosial, di dalam pelaksanaannya masih dibayangi oleh pencitraan positif dari perusahaan saja. Perusahaan secara garis besar belum memiliki sebuah perancaaan strategis atau cetak biru pelaksanaan program yang komprehensif, terhadap pelaksanaan program. Berdasarkan data yang dihimpun peneliti dari beragam sumber, memberikan gambaran bahwa pelaksanaan CSR di Indonesia sebagian besar masih berupa karitatif dan sebagai ajang pembentukan citra positif perusahaan. Belum sepenuhnya berupa keinginan untuk membangun sebuah perekonomian yang berkelanjutan, pada masyarakat sekitar wilayah operasinya. Hal ini sebenarnya merupakan bentuk paling primitif dari pelaksanaan tanggung jawab sosialnya.

Pengamat CSR yang juga pimpinan Lembaga La Tofi School of CSR, Jalal mengatakan, selama ini masih sering terjadi kekeliruan perusahaan dalam memahami CSR. Banyak perseroan yang berpikir untuk menyisihkan dana terlebih dahulu baru memikirkan program CSR apa yang akan dibuat. Padahal, lanjut dia, CSR adalah tanggung jawab sebuah perusahaan yang dirumuskan dan melahirkan sebuah program. Setelah adanya program, barulah membuat anggaran dari dana operasional perusahaan.

CSR secara global tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas derma atau karitatif atau sikap sukarela yang dilakukan pihak perusahaan. Namun, paradigma baru CSR mengarah pada sebuah bentuk komitmen suatu perusahaan, dalam melakukan tanggung jawab atau timbal balik (feed back) kepada masyarakat dan lingkungan, serta pembangunan ekonomi mandiri secara berkelanjutan. Semisal memodifi kasi business as usual dan pemberian kredit mikro yang khusus kepada masyarakat miskin sebagai bentuk “bisnis mengatasi kemiskinan”. Lahirnya paradigma tersebut seiring dengan lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan. Kesadaran tersebut lahir dan berkembang sebagai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan, mengingat munculnya beragam konflik dan kesenjangan sosial antar tenaga dengan pemilik perusahaan, serta masyarakat disekitar lingkungan kerja.