Kuningan - Dari sekitar 200 kendaraan roda empat inventaris Pemkab Kuningan, hanya 77 kendaraan yang mengikuti uji emisi, dan dari 77 yang diuji ternyata 36 kendaraan dinyatakan bermasalah dalam emisinya dan tidak lulus.

Uji emisi tersebut dilakukan gratis oleh Badan Pertanaman dan Lingkungan Hidup (BPLH) Propinsi Jawa Barat bekerjasana dengan BPLHD Kuningan, kemarin, di Pandapa Paramarta. “Uji emisi ini dilakukan secara bergilir di 26 kabupaten/kota. Di Kuningan adalah roadshow di hari ketiga. Kami akan melakukan uji emisi terhadap kendaraan dinas baik yang memakai premium (bensin) atau solar, dan ini adalah agenda tahunan,” papar salah seorang penguji dari BPLHD Jawa Barat, Agus Cahyadi didampingi Moch. Saripudin Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada BPLHD Kuningan, kepada Harian Ekonomi Neraca.

Uji emisi tersebut memeriksa terhadap kadar CO (Carbon Monoksida) dan HC (Hydrocarbon). Dimana, jika ke-dua unsur tersebut tidak memenuhi parameter, maka kendaraan tersebut tidak lulus uji emisi. Kendaraan dinas Pemkab Kuningan sendiri ternyata masih banyak yang tidak disiplin untuk memeriksakan kendaraannya. “Ini belum semuanya diuji, baru beberapa persennya saja. Dan hasilnya memang cukup mengkhawatirkan,” tandasnya.

Dari rekap uji emisi, beberapa kendaraan roda empat yang memiliki HC dan CO-nya tertinggi dan tidak lulus, diantaranya suzuki carry tahun 2003 kendaraan Dishub memiliki kandungan HC 5.485 ppm dan CO 9,6%, toyota kijang tahun 1991 milik Kesbang dengan HC 2.053 ppm dan CO 9,99%, dan suzuki carry tahun 2002 milik BPLHD dengan HC 1.147 ppm dan CO 7,41%.

“Mereka disuruh untuk menstabilkan kembali kadar emisi dalam kendaraannya, karena jika ini dibiarkan maka dampaknya tidak sekedar terhadap lingkungan, tapi ketika dihirup oleh manusia dampaknya kepada kesehatan, ini yang sangat berbahaya,” ujar Saripudin. nung