NERACA

Jakarta – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menegaskan, berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada perusahaan kelapa sawit bahwa mereka memproduksi minyak kotor adalah tidak benar. "Kami juga tidak setuju dengan penggunaan istilah minyak sawit kotor karena saat ini pemerintah dan dunia usaha mempercepat tercapainya industri sawit yang berkelanjutan," kata Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono di Jakarta, Rabu (21/11).

Bahkan, kata dia, perkebunan kelapa sawit menjadi sektor ekonomi utama untuk mencapai SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Mukti mengatakan, pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan adalah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, baik dalam proses perijinan, pengelolaan kebun dan produksi kelapa sawit.

"Semua perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam melakukan usahanya harus mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah. Tanpa ada IUP, perusahaan tidak dapat melakukan usaha perkebunan," katanya.

Lahan yang di berikan dalam IUP adalah lahan APL (Areal Penggunaan Lain) dan atau Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) yang mana pemanfaatan HPK harus ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). "Dalam setiap IUP, juga dilengkapi dengan dokumen AMDAL, yang memastikan bahwa usaha perkebunan yang dilakukan adalah benar-benar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan," katanya.

Dalam melakukan pembukaan dan pembangunan kebun, lanjutnya, sebagaimana disalin dari Antara, perusahaan perkebunan kelapa sawit tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk harus mengikuti prinsip dan kriteria di dalam ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Seperti pembukaan lahan tanpa bakar, melindungi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi bagi masyarakat (seperti makam leluhur, sumber air dan lain-lain), pembuatan kontur dan tapak tanam untuk wilayah perbukitan, penanaman 50 meter dari sempadan sungai, dan lain-lain. Saat ini perusahaan-perusahaan anggota Gapki juga sudah lebih maju dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan. Selain itu 413 perusahaan telah mendapatkan sertifikat ISPO dan direncanakan tahun 2019 semua perusahaan anggota Gapki sudah memproses sertifikasi ISPO.

Sementara itu, pemerintah diminta menurunkan pungutan ekspor (PE) sawit untuk mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) dan meningkatkan daya saing ekspor CPO di luar negeri menyusul harga TBS di tingkat petani yang terus merosot. "Kami minta ke pemerintah agar PE itu diturunkan atau untuk sementara waktu ditiadakan agar TBS petani ini bisa mendapatkan harga yang wajar," ujar Anggota Komisi VI DPR Eriko Sotarduga.

Menurut dia, bila PE diturunkan atau untuk sementara waktu ditiadakan, maka akan mendorong para pengusaha maupun eksportir segera mengapalkan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) ke negara-negara tujuan ekspor.

Selama ini, lanjutnya, banyak pengusaha yang masih menahan CPO-nya di tangki-tangki penimbunan karena harga internasional masih rendah yakni di kisaran 500 dolar AS per ton. Dengan harga itu, menurut Eriko, harga TBS di tingkat petani seharusnya masih sekitar Rp1.300 per kilogram (kg) atau sekitar 18-20 persen dari harga per kg CPO internasional.

Secara terpisah, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir mengungkapkan, Indonesia mempromosikan industri kelapa sawit berkelanjutan lewat program Regular Oil Palm Course 2018 yang diikuti 15 peserta dari 10 negara. "Ini adalah wujud komitmen kami terhadap industri kelapa sawit berkelanjutan yang berdampak pada kehidupan banyak sekali orang, dan dijalankan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," kata Fachir.

Adapun dalam kesempatan lain, Presiden Joko Widodo mengusulkan pendirian "fakultas kelapa sawit" dan "fakultas kopi" di perguruan tinggi seperti universitas-universitas di Indonesia. "Negara kita ini memiliki kekuatan besar misalnya kelapa sawit, tapi sampai sekarang ini belum ada fakultas kelapa sawit. Ada yang namanya produk kopi, tidak ada di Indonesia ini (fakultasnya)," kata Presiden Joko Widodo, belum lama ini. munib