Jakarta-Pemerintah akhirnya memutuskan porsi kepemilikan asing melalui PMA menjadi maksimum 100% terbatas bagi 25 bidang usaha dalam Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke-16 terkait deregulasi Daftar Negatif Investasi (DNI), bukan 54 bidang usaha seperti yang diumumkan sebelumnya.

NERACA

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, upaya tersebut dilakukan karena peningkatan investasi di bidang-bidang usaha masih minim dalam empat tahun terakhir.  "Sewaktu kami survei dan teliti, investasi yang masuk kebanyakan nol. Itu mengapa kemudian kami bikin menjadi 100%,” ujarnya kepada pers di Jakarta, Senin (19/11).

Pelaksanaan relaksasi DNI akan dilakukan melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Menurut Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, ke-25 bidang usaha tersebut memang semula masuk dalam DNI 2016, namun kemudian dikeluarkan dari DNI 2018. Pertimbangan bidang usaha tersebut dikeluarkan adalah untuk meningkatkan investasi. Sebelumnya PKE ke-16 seolah-olah dapat memberikan peluang bagi kepemilikan 100% asing terhadap 54 bidang usaha.

Dia mengatakan, bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI menjadi terbuka bebas untuk investasi baik oleh modal asing, modal dalam negeri, maupun untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. "Bukan hanya untuk penanaman modal asing, begitu dikeluarkan dari DNI, penanaman modal dalam negeri bahkan UMKM boleh masuk apabila merasa mampu bersaing. Maka artinya terbuka bebas," ujarnya.

Selain itu, Menko Darmin mengingatkan soal industri warung internet (warnet) yang dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Menurut dia, investasi ini dibuka bukan untuk dikelola asing tetapi lebih kepada upaya pemerintah mempermudah Usaha Menengah Kecil Mikro Koperasi (UMKM-K) dalam pengurusan izin. "Dua hal pengupasan umbi-umbian, dia dikeluarkan dari DNI bukan karena mengundang asing masuk. Dia dikeluarkan karena mau menyederhanakan, tak perlu izin BKPM. Begitu juga warnet," ujarnya.

Dengan dikeluarkannya warnet dari DNI maka masyarakat biasa dapat membuka usaha tanpa harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sebab, selama ini setiap pembukaan warnet wajib melakukan pengurusan izin. "Jadi ini sebenarnya mempermudah masyarakat kita. Jadi warnet dan pengupasan umbi-umbian ini tak perlu lagi mengajukan izin ke BKPM. Ini sebenarnya mempermudah masyarakat. Jadi tidak ada kita membuka investasi warnet dan pengupasan umbi-umbian kepada asing," ujarnya.

Susiwijono mengatakan, sektor ini juga tidak mungkin dimasuki oleh asing. Mengingat jumlah investasi yang ditanamkan khusus sektor ini di bawah Rp 10 miliar. "Syaratnya UMKM-K ini kan investasi di bawah Rp 10 miliar. Itu saja sudah menutup kesempatan bagi asing. Tidak mungkin mereka bisa masuk ke sini," ujarnya.  

Dalam Peraturan Presiden No 44 Tahun 2017 yang mengatur DNI 2016, 25 bidang usaha yang dimaksud memiliki persyaratan persentase kepemilikan modal asing yang bervariasi, mulai dari 49% hingga 95%.

Berikut daftar 25 bidang usaha yang ditingkatkan kepemilikan modal asingnya menjadi 100% dalam DNI 2018:

-Pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan, dan jasa ekowisata di dalam kawasan hutan

-Jasa konstruksi migas

-Jasa survei panas bumi

-Jasa pemboran migas di laut

-Jasa pemboran panas bumi

-Jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi

-Pembangkit listrik lebih dari 10 megawatt

-Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atau instalasi penyediaan tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi

-Jasa survei atau jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar

-Galeri seni

-Gedung pertunjukan seni

-Angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek: angkutan pariwisata dan angkutan tujuan tertentu

-Angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang

-Jasa sistem komunikasi data

-Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap

-Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak

-Penyelenggaraan jasa telekomunikasi layanan content

-Pusat layanan informasi dan jasa nilai tambah telepon lainnya

-Jasa akses internet

-Jasa internet teleponi untuk keperluan publik

-Jasa interkoneksi internet, jasa multimedia lainnya

-Pelatihan kerja

-Industri farmasi obat jadi

-Fasilitas pelayanan akupunktur

-Pelayanan pest control/fumigasi.

Tahun Politik

Selain itu, Menurut Darmin, kebijakan ini memang akan menimbulkan kisruh. Meski demikian, hal ini harus segera dilakukan untuk menarik lebih banyak investor. "Kita menghadapi itu kita tahu ini tahun politik tapi kita tidak bisa berpikir politik saja tapi kita perlu untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan di bidang ekonomi ya kita lakukan," ujarnya.

Menurut dia, keputusan ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan defisit transaksi berjalan yang terus melebar. Meskipun masih berada dalam batas wajar. "Kita itu kan di bidang ekonomi mengalami persoalan dan fakta-fakta bahwa transaksi berjalan defisitnya walaupun enggak besar sekali, tapi cukup merepotkan kita," ujarnya.

Darmin juga berharap keputusan ini bisa mengurangi defisit transaksi berjalan. Meskipun kebijakan tersebut tidak akan berdampak secara langsung karena baru bisa dirasakan dalam jangka waktu menengah dan waktu yang akan datang. "Kita ingin supaya defisit (current account deficit-CAD) ini berkurang secara bertahap. Tapi enggak mungkin berkurang secara drastis dari mana perusahaannya. Kan itu harus investasi dulu baru keluar hasilnya. Itu akan mempengaruhi buka transaksi berjalanya, tapi pasangan dari transaksi berjalan yakni transaksi finansial," ujarnya. bari/mohar/fba