Harga Penyebab Serapan Beras Bulog Rendah

NERACA

Jakarta - Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Petani Indonesia (SPI), Agus Ruli menilai serapan beras yang diambil oleh Bulog belum maksimal. Agus Ruli dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (20/11)mengungkapkan minimnya penyerapan beras petani juga disebabkan harga pembelian gabah dari pemerintah melalui Bulog lebih rendah dibanding harga di lapangan.

"Kita prediksi di akhir tahun ini atau awal tahun, diperkirakan akan kurang juga karena panen kita tidak maksimal," ungkap Agus. Dia berharap Bulog bisa membeli dari petani dengan harga yang layak. Selain itu menurutnya petani harus diberikan insentif dan dukungan. Kemudian Bulog harus menyiapkan gudang penampungan dan pengeringan beras dari petani, agar kualitas berasnya baik dan bisa lama disimpan. Intinya, kata dia, bagaimana memaksimalkan beras dari petani.

Dia menegaskan terlebih dalam tahun politik Indonesia saat ini, persoalan pangan harus terjamin. Karenanya menjadi pertanyaan jika harga beras mahal dan ada defisit. Kondisi ini berbeda dengan pernyataan Dirut Bulog Budi Waseso bahwa gudang penyimpanan beras milik Perum Bulog penuh. Menurut dia, gudang berkapasitas 3 juta ton itu tidak mencukupi lagi untuk menyimpan stok beras Bulog. Bahkan, Bulog terpaksa harus menyewa gudang lain untuk menyimpan stok beras milik mereka.

"Hari ini riil yang tidak bergerak di gudang kita 2,4 juta ton. Kurang lebih ada 500 ribu ton beras kita, beras milik negara ini harus kita simpan di luar gudangnya Bulog, hari ini masih kita sewa," kata Buwas. Sementara itu Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus di kesempatan berbeda, mengatakan Bulog seharusnya antisipatif terhadap kenaikan harga beras. Beberapa daerah, contohnya Riau, bahkan telah menyatakan mengalami defisit beras. Padahal di sisi lain stok beras di gudang Bulog melimpah ruang hingga 2,5 juta ton. "Harusnya diantisipasi. Buat pemetaan di tiap daerah. Kan banyak gudangnya Bulog, bisa dipantau dari tiap gudang di daerah masih aman atau nggak," ujar Ahmad Heri. 

Sekedar informasi, pemerintah mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras yang ada dalam Instruksi Presiden No. 5/2015. Pertimbangannya ialah kenaikan HPP dalam peraturan ini bisa memicu lonjakan harga di tingkat konsumen. Agung Hendriadi selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menyatakan, rerata serapan beras dalam negeri Perum Bulog pada November 2018 kurang dari 1.000 ton per hari.

Berdasarkan Inpres 5/2015, Bulog melakukan pembelian harga gabah sebesar Rp 3.700 per kilogram dan harga beras Rp 7.300 per kilogram. Saat ini, pemerintah memberikan fleksibilitas sebesar 10% lebih besar supaya pembelian Bulog bisa lebih tinggi. "Aturan (instruksi presiden) itu sebagai pengendalian harga," kata Agung. Penyerapan beras Bulog per 14 November 2018 hanya 54,65% atau sebesar 1,53 juta ton dari target 2,72 juta ton untuk tahun ini. Menurut Agung, minimnya penyerapan karena besarnya impor Bulog mencapai 1,8 juta ton.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah segera merevisi Inpres 5/2015 tentang pembelian harga gabah dan beras petani. Aturan itu menyebabkan penyerapan beras dan gabah Bulog tak optimal. Alhasil, posisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari dalam negeri menjadi sangat rendah. "Daya serap Bulog rendah sehingga harus ada evaluasi harga," kata Wakil Ketua Komisi Pertanian DPR Michael Wattimena di Jakarta, pekan lalu.

Dia menjelaskan, petani memilih penjualan kepada gabah dan beras kepada tengkulak atau pedagang besar karena harga jualnya lebih tinggi, sekitar Rp 5.000 per kilogram. Imbasnya, pemerintah melalui Bulog tak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelian. bari

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…