NERACA

NTB - Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemeterian Sosial, Harry Hikmat mengatakan, tahun 2019 pemerintah merencanakan pencairan dana program keluarga harapan setiap bulan. "Mulai 2019, penyaluran dana bantuan program keluarga harapan (PKH), direncanakan setiap bulan tidak lagi per triwulan seperti tahun ini dan tahun sebelumnya," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, seperti dikutip Antara, kemarin.

Hal tesebut disampaikan di sela memberikan sambutan dalam acara apel siaga bencana, pembentukan kampung siaga bencana dan penyaluran bantuan sosial non-tunai November tuntas PKH berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Mataram. Di sisi lain, kata Harry, atas arahan Presiden RI Joko Widodo untuk indeks bantuan PHK akan ditingkatkan sesuai dengan beban tanggungan keluarga, dan penyalurannya akan dipercepat yakni mulai bulan Januari 2019.

"Untuk penyaluran PHK setiap bulan seperti bantuan pangan nontunai (BPNT) akan kita uji coba Januari, jika lancar bisa dilanjutkan ke bulan berikutnya, tetapi jika belum siap kita tetap per triwulan, karena itu perlu dilakukan persiapan yang matang," katanya. Lebih jauh, Harry, menyebutkan, PKH di Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan tahun 2018, tercatat sebanyak 341.937 kelompok penerima manfaat (KPM) reguler.

Sedangkan, untuk KPM disabilitas sebanyak 1.501, KPM lanjut usia sebanyak 1.474, dan sebanyak 473.049 keluarga penerima bantuan sosial pangan beras sejahtera (Rastra) atau BPNT dengan total bantuan sebesar Rp1.233.880.141.200. Sementara, jumlah penerima manfaat PKH di Kota Mataram sebanyak 17.860 KPM sampai tahun 2018 dan 25.680 penerima BPNT dengan total anggaran sebesar Rp65.454.527.000.

"Namun, memasuki tahap akhir tahun 2018, antuan nontunai untuk PKH sedikit berkurang jumlahnya, tetapi bukan berarti dikurangi melainkan karena anggaran yang tersedia tahun ini seperti itu," katanya. Menanggapi rencana pemerintah untuk penyaluran PKH setiap bulan, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Hj Baiq Hasnayati memberikan respon positif.

"Kita sangat setuju dengan rencana itu, dengan demikian KPM bisa lebih cepat mendapat bantuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari," katanya. Untuk dapat mempersiapkan sistem penyaluran bantuan PKH setiap bulan, pihaknya segera akan melakukan koordiansi dengan kementerian agar berbagai administrasi dan kebutuhan lainnya bisa segera dilasanakan dan pencairan tepat waktu.

"Kami juga akan menanyakan berapa besaran kenaikan dana PKH yang dijanjikan, sebab daftar isi pelaksanaan anggaran (Dipa) belum kita terima," katanya. Menyinggung tentang pengurangan bantuan PKH tri wulan keempat ini, Hasnayati menyebutkan, pendistribusian dana PKH triwulan terakhir sebesar Rp260.350 per KPM, sementara tiga triwulan sebelumnya sebesar Rp500 ribu. Dengan demikian, dana PKH tahun ini sebesar Rp1.760.350, sementara untuk tahun-tahun sebelumnya mencapai sebesar Rp1.890.000 per KPM.