NERACA

Jakarta – Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor industri manufaktur. Untuk itu, pemerintah terus mendorong wilayah tersebut menjadi tujuan investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

“Industri pengolahan memberikan kontribusi paling besar hingga 36 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri pada triwulan III tahun 2018,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika menjadi narasumber seminar nasional bertema "Kebangkitan Ekonomi Batam - Provinsi Kepri untuk Industri Indonesia" di Kota Batam, disalin dari siaran resmi yang dikutip di Jakarta.

Menperin juga mencatat, perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan III-2018 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp65,19 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp43,68 triliun. Hal ini tidak terlepas dari peran Batam sebagai salah satu pusat kawasan industri.

“Maka itu, kami mengajak kepada para pelaku industri dan investor di Batam untuk tetap optimistis menjalankan usahanya. Pemerintah telah memiliki solusi dan kebijakan strategis untuk menjadikan kawasan Batam semakin kompetitif,” paparnya.

Apalagi, Batam berpeluang menjadi pusat pertumbuhan startup dengan adanya pengembangan Nongsa Digital Park. Upaya ini untuk merealisasikan Batam sebagai innovation hub serta mendukung implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Saat leadership retreat di Bali pada Oktober lalu, Pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani Bilateral Investment Treaty. Selain potensi investasi Singapura ke Batam akan semakin besar, juga membidik Batam sebagai ‘digital bridge’ Singapura ke Indonesia,” imbuhnya.

Airlangga menambahkan, Indonesia ke depan diyakini bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi digital. Kondisi tersebut akan mendukung visi Indonesia menjadi bagian dari 10 negara besar yang memiliki ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030. “Kami sedang menghitung, di tahun 2030, kita butuh 17 juta tenaga kerja yang punya literasi terhadap ekonomi digital," jelasnya.

Saat ini, industri manufaktur masih menjadi penopang utama perekonomian di Batam, dengan didukung pula sektor perdagangan dan jasa, serta konstruksi. Perlahan namun pasti, industri lain juga mulai berkembang pesat di Batam. Di antaranya industri digital, pariwisata, dan MRO atau industri perawatan pesawat. "Tentunya kami juga fokus pada pengembangan sektor lain, seperti industri galangan kapal (shipyard), offshore, termasuk migas,” tuturnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengaku telah melihat perkembangan positif dari Batam. Pertumbuhan ekonomi yang saat ini sudah di angka 4,25 persen, jauh lebih tinggi dibanding 2017 lalu yang berada di bawah dua persen.

“Dengan tren yang bagus itu, kami berharap agar kebijakan yang ada harus disempurnakan. Begitu juga dengan koordinasi di tingkat daerah dan pusat yang harus berjalan harmonis. Dengan begitu, kawasan strategis seperti Batam dan kawasan industri lain bisa kembali dilirik investor,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 untuk kesiapan memasuki era revolusi industri 4.0. Peta jalan yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian ini menjadi strategi dan arah yang jelas dalam pengembangan industri nasional yang berdaya saing global.

“Dalam proses penyusunan, sudah dilakukan dua tahun sebelumnya. Peluncuran roadmap diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada 4 April 2018. Kami juga melibatkan stakeholder di dalam dan luar negeri, termasuk beberapa konsultan seperti McKinsey dan AT Kearney serta JETRO dan JICA,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (15/11).

Menperin menjelaskan, aspirasi besar dalam Making Indonesia 4.0 adalah menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030. “Sasaran itu bisa tercapai, dengan didukung kontribusi ekspor neto 10 persen dari PDB, produktivitas naik dua kali lipat, dan anggaran riset sebesar dua persen dari PDB,” sebutnya.

Pada tahap implementasi peta jalan tersebut, beberapa program prioritas yang telah dilakukan oleh Kemenperin, antara lain perumusan insentif bagi pelaku industri. “Kami telah mengusulkan super deductible tax 300 persen bagi perusahaan yang berinvestasi melaksanakan litbang dan insentif untuk investasi pendidikan vokasi. Keduanya termasuk yang terkait dengan teknologi industri 4.0,” paparnya.

Kemenperin juga sedang merumuskan Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0). Ini merupakan metode asesmen untuk mengukur tingkat kesiapan perusahaan dalam menerapkan teknologi industri 4.0 serta menghasilkan efisiensi dan produktivitas dari penerapan peta jalan tersebut.

Selanjutnya, memfasilitasi pelatihan untuk mencetak manajer transformasi industri 4.0 dan tenaga ahli teknologi industri 4.0. “Kami juga sudah memfasilitasi bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk masuk dalam program e-Smart IKM,” imbuh Menperin.