Warga Miskin Kabupaten Serang Tersisa 18,61 Persen  

NERACA

Serang - Bupati Serang, Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah menyatakan jumlah warga miskin di daerah itu tinggal 18,61 persen dari total penduduk 1,45 juta jiwa.

“Pada tahun 2017 Kabupaten Serang menargetkan penurunan jumlah kepala keluarga miskin tersisa sebesar 19,21 persen dari jumlah penduduk 1,45 juta jiwa, dan terealisasi saat ini hanya tinggal 18,61 persen,” kata dia di Serang, dikutip dari Antara, kemarin.

Saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Serang atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, Tatu menyatakan pada 2019 menargetkan penurunan hingga tersisa 17,33 persen.

Tatu menjelaskan, diperlukan strategi yang tepat dalam mengupayakan penurunan angka kemiskinan yang dimaksud oleh karena irtu Pemerintah Kabupaten Serang perlu mendorong program kegiatan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dengan melakukan bimbingan, penyuluhan, pelatihan, pembangunan, perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di daerah itu. Disamping itu, pemerintah kabupaten juga terus mingkatkan pelayanan kesehatam dan pendidikan, meskipun dengan keterbatasan anggaran.

Mencermati pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Serang yang telah disampaikan pada 8 November 2018, dari yang bersifat permintaan penjelasan maupun yang bersifat masukan, menurut dia, secara umum disikapi sebagai dinamika proses perencanaan penganggaran dalam mencapai kinerja yang lebih baik.

Dalam pembangunan belanja daerah tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Serang akan tetap konsisten pada program prioritas yang telah disebutkan dalam rencana kerja pemerintah daerah ( RKPD ) 2019. Program prioritas yang dirumuskan menyangkut kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Serang sependapat dengan tanggapan fraksi-fraksi DPRD bahwa seluruh program kegiatan yang ada di RAPBD 2019 Kabupaten Serang harus berpegang teguh pada prinsip efektif, efisien, ekonomis dan tepat sasaran.

Program itu harus dapat direalisasikan seoptimal mungkin sebagai wujud dari pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik. Ant