Pemkot Sukabumi Akan Luncurkan BPHTB Online

BPKD Niat Naikan NJOP

NERACA

Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam aspek pelayanan. Salah satunya dalam waktu dekat akan meluncurkan aplikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB) online.

"BPHTB online ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam segi pelayanan," ujar Wakil Walikota Sukabumi Andri S Hamami usai membuka kegiatan Bimtek aplikasi BPHTB online di Aula Bank BJB Sukabumi, Senin (19/11).

Andri mengatakan, inovasi yang digagas oleh instansi terkait, yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) juga mempercepat pelayanan, tertib administrasi, mempermudah pihak-pihak terkait seperti PPAT atau PPATS, perbankan, KPP Pratama dan BPN."Selain mempermudah masyarakat dalam pembayaran PBB, juga bisa mengontrol besaran pendapatannya," terangnya.

Andri menjelaskan, seiring meningkatnya kegiatan ekonomi, terlihat dari jumlah transaksi jual beli tanah dan bangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan penerimaan dari sektor BPHTB yang terus menunjukan kenaikan yang signifikan."Realisasai BPHTB sangat bagus ya, sudah melebihi target. Sehingga dengan adanya online ini bisa lebih bagus lagi," ujarnya.

Kepala BPKD Kota Sukabumi Dida Sembada yang didampingi oleh Kepala UPT PBB-P2 dan BPHTB Atep Kurniawan mengatakan, dengan diluncurkan aplikasi BPHTB online ini selain mempermudah kepada masyarakat, juga prosedur administrasi ditransaksinya bisa lebih ringkas dan lebih cepat."Akurasinya lebih tepat dan lebih cepat untuk menarik PAD nya juga. mudah-mudahan BPHTB online ini bisa diterapkan awal tahun nanti," terang Dida.

Mengenai target BPHTB per tahun lanjut Dida, sampai dengan 14 November 2018, sudah mencapai Rp18.833.776.977 dari target sebesar Rp8 miliar. Artinya, sudah melebihi pencapaian. Namun lanjut Dida, BPHTB itu tidak bisa dipatok, karena sifatnya insidéntal transaksinya."Alhamdulillah BPHTB sering over target setiap tahunya," jelasnya.

Disisi lain pihaknya juga berencana akan menaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), hal itu juga untuk untuk menaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB. Namun kenaikan itu sedang dalam tahap kajian, karena jangan sampai NJOP dinaikan masyarakat dirugikan.

"Maksudnya kita ingin ekonominya tumbuh dan kemampuan masyarakatnya juga tumbuh, jadi kita tingkatkan NJOP. Tapi saat ini kita sedang melakukan studi secara menyeluruh dengan kepala UPT PBB P2 dan BPHTB, sebab jangan sampai masyarakat dan ekonominya belum siap saat akan menaikan NJOP, jadi kesanya sepihak," jelas Dida.

Selain itu juga kenaikan NJOP juga harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Maksudnya kata Dida, harus nyambung antara perubahan tata ruang dengan kenaikan NJOP."Bisa saja setelah adanya perubahan tata ruang (RTRW) yang dulu potensinya bagus, malah jelek. Makanya kenaikan NJOP harus lihat perubahan RTRW," ujarnya.

Kenaikan NJOP sendiri lanjut Dida, tidak besar atau hanya naik satu tingkat dari harga yang paling dasar."Yang jelas kenaikan NJOP nanti tentunya jangan berdampak juga kepada pelaku investor. Maksudnya ketika investor akan menanamkan modalnya tapi NJOP nya tinggi malah kabur, itu juga menjadi bahan kita dalam menentukan kenaikan NJOP," pungkasnya. Arya