LBH: Sanksi Susu Kental Manis Masih Ringan

LBH: Sanksi Susu Kental Manis Masih Ringan

NERACA

Jakarta - Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pratiwi Febry mengatakan sanksi terkait pelanggaran produk susu kental manis (SKM) atas peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No 31/2018 masih ringan.

"Per-BPOM belum ada sanksi. Hanya 1 hingga 2 pasal yang sifatnya administratif," kata dia di acara diskusi publik "Menyoal per-BPOM No 31/2018, Kemajuan ataukah Kemunduran Polemik Susu Kental Manis" di Jakarta, Jumat (16/11).

Dia menjelaskan pelanggaran oleh industri SKM selama ini adalah pada aspek pariwara. Dalam iklannya, SKM terus dipromosikan sebagai produk bernutrisi tinggi dengan segala kebaikan susu. Iklan seharusnya tidak boleh menyembunyikan kandungan sejati dari SKM yang didominasi gula."Ini salahnya pariwara dan peraturannya yang masih mengkategorikan SKM sebagai susu," ujar dia.

Dia menyebutkan dengan sanksi yang ringan itu membuat industri tidak takut dan tetap melaju dengan promosi SKM sebagai produk susu yang bernutrisi tinggi. Promosi produk SKM yang memiliki nutrisi utama susu, sebutnya harus dikendalikan sehingga masyarakat tidak terkecoh dengan bahan pangan itu.

Adapun pasal sanksi tersebut, Tiwi mencontohkan terdapat pada Pasal 71. Di dalamnya tertulis sanksi penghentian sementara kegiatan prouksi dan atau peredaran SKM. Kemudian terdapat penarikan pangan dari peredaran oleh produsen dan/atau pencabutan izin. Dalam undang-undang tersebut juga tidak disebutkan pihak yang mengeksekusi atas pelanggaran industri dalam mempromosikan SKM."Siapa yang melaksanakan.? Tidak ada dalam UU ini. Harusnya BPOM tapi tidak tercantum," kata dia.

Sementara itu, Ketua Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Kopmas) Arif Hidayat menyebutkan industri SKM telah lama mengelabui masyarakat umum sejak lama. SKM tidak memiliki nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh kecuali gula berlebih."SKM sejak dulu zaman Belanda hingga kini dipromosikan sebagai susu yang bernutrisi tinggi. Bahkan dalam iklannya mengikutsertakan gambar anak kecil atau balita," lanjut dia.

Menurut dia, promosi SKM itu mampu menggempur masyarakat dengan pesan mengenai susu kental manis yang memiliki manfaat susu murni secara terus menerus. Dengan begitu, pesan mengenai SKM bernutrisi tinggi itu terpatri kuat diingatan publik dari segala usia.

Dampaknya, kata dia pemahaman mengenai SKM sebagai nutrisi bergizi dengan manfaat susu terus melekat tetapi sejatinya salah kaprah. Padahal, tambah dia, kata susu yang disematkan dalam SKM tidak tepat karena susu kental manis sejatinya banyak didominasi komposisi gula.

"SKM ini malah dipromosikan sebagai minuman, padahal ini lebih tepat disebut toping. SKM ini menurut saya sirup kental manis daripada susu kental manis karena kadar gulanya sangat tinggi yang tidak baik untuk tubuh, terutama anak-anak," jelas dia. Ant

BERITA TERKAIT

SE Pelaksanaan Aksi Cegah Korupsi Masih Tahap Finalisasi

SE Pelaksanaan Aksi Cegah Korupsi Masih Tahap Finalisasi NERACA Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menekankan surat…

NERACA PERDAGANGAN DEFISIT US$1,16 MILIAR DI JANUARI 2019 - CORE: Defisit NPI Diprediksi Masih Berlanjut

Jakarta-Ekonom CORE memprediksi neraca perdagangan Indonesia (NPI) diperkirakan masih terus defisit hingga sepanjang tahun ini, karena kondisi ekspor impor Indonesia…

Sikapi Rekomendasi Credit Suisse - Dirut BEI Masih Optimis Pasar Tumbuh Positif

NERACA Jakarta – Di saat banyaknya pelaku pasar menuai kekhawatiran dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China terus…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Warga Batangtoru: Percayakan Keselamatan Orangutan Kepada Kami, Mereka Keluarga Kami Ratusan Tahun

Warga Batangtoru: Percayakan Keselamatan Orangutan Kepada Kami, Mereka Keluarga Kami Ratusan Tahun NERACA Medan – Masyarakat di sekitar lokasi pembangunan…

Penetapan Status Siaga Karhutla di Riau Dinilai Tepat

Penetapan Status Siaga Karhutla di Riau Dinilai Tepat NERACA Jakarta - Provinsi Riau menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan…

Ombudsman: TNI Masuk Jabatan Sipil Berpotensi Maladministrasi

Ombudsman: TNI Masuk Jabatan Sipil Berpotensi Maladministrasi NERACA Jakarta - Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu menilai salah satu arah baru…