PPATK: Pidana Empat Tahun Hambat Penerapan TPPU

PPATK: Pidana Empat Tahun Hambat Penerapan TPPU

NERACA

Jakarta - Batas ancaman pidana empat tahun dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU 8/2010 (UU TPPU) dinilai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menghambat penerapan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Batasan empat tahun dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang Undang TPPU jelas menghambat penerapan pemberantasan TPPU," ujar Direktur Hukum PPATK, Fithriadi Muslim, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin (19/11).

Fithriadi mengatakan hal tersebut ketika memberikan keterangan mewakili PPATK selaku pihak terkait dalam sidang uji materi UU 8/2010 (UU TPPU) di Mahkamah Konstitusi. Pasal 2 ayat (1) huruf z UU TPPU menyebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara minimal empat tahun.

Sementara itu berdasarkan pengamatan hasil identifikasi PPATK, terdapat tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah empat tahun, namun sangat berpotensi dilakukan pencucian uang yang bertujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana.

Oleh sebab itu, Fithriadi menilai bila penjelasan a quo tetap dimaknai sebagai tindak pidana lain diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum.

"Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang TPPU tidak memberikan jaminan dan perlindungan bagi para korban, termasuk negara terhadap perbuatan tindak pidana pencucian uang, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945," ujar Fithriadi.

TPPU Adalah Tindak Pidana Independen

Kemudian pemerintah yang diwakili Pelaksana Tugas Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM, Imam Santoso, berpendapat bahwa pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang independen atau berdiri sendiri."Karena tergolong 'independent crime' maka proses tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu adanya putusan pidana atas tindak pidana asal," kata Imam.

"Dengan demikian, hanya cukup dengan dugaan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana, maka pidana pencucian uang dapat diterapkan sepanjang seluruh unsur pidananya dan proses acara pidananya telah terpenuhi," kata Imam.

Kendati demikian Imam mengatakan proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Proses pendeteksian kegiatan pencucian uang yang baik pada tahap apapun dikatakan Imam akan menjadi dasar untuk merekonstruksi asosiasi antara uang atau harta hasil kejahatan dengan si pelaku.

"Apabila telah terdeteksi dengan baik, proses hukum dapat segera dimulai, baik dalam rangka mendakwa tindak pidana pencucian uang maupun kegiatan asalnya yang terkait," pungkas Imam.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI), Yayasan Auriga Nusantara, serta sejumlah pengamat hukum pidana; Charles Simabura, Oce Madril, dan Abdul Ficar Hadjar.

Pada sidang pendahuluan para pemohon yang diwakili kuasa hukumnya Feri Amsari menyampaikan hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 huruf z UU a quo. Pemohon menilai, ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum karena memberikan batasan terhadap tindak pidana yang ancamannya pidananya empat tahun atau lebih.

Padahal terdapat pula tindak pidana asal lain yang diancam di bawah empat tahun, dan melibatkan harta kekayaan atau aset dalam jumlah yang besar, dan terdapat indikasi kuat adanya upaya-upaya untuk menyembunyikan, menyamarkan hasil tindak pidana tersebut dengan berbagai modus pencucian uang. Ant

BERITA TERKAIT

Tantangan Baru Mitsubishi dalam 2 Tahun Terakhir

Tantangan Baru Mitsubishi dalam 2 Tahun Terakhir NERACA Jakarta -  Chairman of Mitsubishi Motors Corporation, Osamu Masuko mengatakan saat ini,…

BIROKRASI KURANG RAMAH HAMBAT INVESTASI - Istana Tak Terobsesi Kejar Pertumbuhan Tinggi

Jakarta-Istana Kepresidenan menyatakan pemerintah tak terobsesi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi selangit di tengah situasi ekonomi global yang sedang melambat seperti…

Tahun Depan, Pefindo Gelar Rights Issue 15%

Lembaga rating PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) akan melakukan penerbitan saham baru (rights issue) sebanyak 15% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

RUU SDA Terhambat Banyak Faktor

Jakarta- Berlarut-larutnya RUU Sumber Daya Air (SDA) untuk segera diundangkan, akan berdampak pada terhambatnya iklim yang tidak kondusif dan proses investasi…

Kemenkop Terus Tingkatkan Kualitas Data Koperasi di Indonesia

Kemenkop Terus Tingkatkan Kualitas Data Koperasi di Indonesia NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan mengungkapkan…

DPR Segera Revisi UU PPP - Tingkatkan Kinerja Bidang Legislasi

DPR Segera Revisi UU PPP Tingkatkan Kinerja Bidang Legislasi NERACA Jakarta - DPR RI akan segera merevisi UU Nomor 12…