BIN Bebaskan Ormas Deklarasi Asal Tidak Langgar UU

Jakarta-Jurubicara Badan Intelijen Negara (IN) Wawan Hari Purwanto menegaskan, data terkait berita "BIN : 41 Masjid Di Lingkungan Pemerintah Terpapar Radikalisme" merupakan hasil survey terhadap kegiatan khotbah yang disampaikan beberapa penceramah. Survey dilakukan oleh P3M NU yang hasilnya disampaikan kepada BIN sebagai early warning dan ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan oleh BIN.Pernyataan tersebut disampaikan oleh Arief Tugiman, Kasubdit di Direktorat 83 BIN, dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI, di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Jakarta, Sabtu (17/12). "Keberadaan masjid di Kementrian/Lembaga dan BUMN perlu dijaga agar penyebaran ujaran kebencian terhadap kalangan tertentu melalui ceramah-ceramah agama tidak mempengaruhi masyarakat dan mendegradasi Islam sebagai agama yang menghormati setiap golongan," ujar Wawan kepada pers, Minggu (18/12). Menurut dia, hal tersebut adalah upaya BIN untuk memberikan early warning dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, tetap menjaga sikap toleran dan menghargai kebhinekaan.Selanjutnya dilakukan pemberdayaan Da'i untuk dapat memberikan ceramah yang menyejukkan dan mengkonter paham radikal di masyarakat. Terkait tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terpapar radikalisme, dan 39 persen mahasiswa di 15 Provinsi tertarik dengan paham radikal, menurut Wawan, benar adanya. Namun data PTN dimaksud hanya disampaikan kepada Pimpinan Universitas tersebut untuk evaluasi, deteksi dini dan cegah dini, tidak untuk konsumsi publik, guna menghindari hal-hal yang merugikan universitas tersebut. Beredar kabar minta klarifikasi di Twitter Joko Edy Abdurrahman (mantan DPR-RI) bahwa Kepala BIN menyuap beberapa Ormas Mahasiswa (PB HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi, KMHDI) yang masing-masing mendapat Rp 200 juta per bulan, Ketua PB mendapat Rp 20 juta per bulan. Pada bagian lain, Wawan membantah pemberitaan yang menyatakan BIN menyuap Ormas Mahasiswa agar tidak kritis kepada pemerintah adalah berita berita bohong (hoax). "BIN membebaskan seluruh Ormas dan warga negara untuk melakukan deklarasi maupun kampanye selama tidak melanggar UU," tegas Wawan. Sebelumnya beredar berita yang seolah-olah Ormas mahasiswa ini diminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi dan oposan terhadap pemerintahan Jokowi minimal sampai Oktober 2019, dan ada penggelontoran dana untuk deklarasi. "Isu tersebut tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN," ujarnya. Menurut Wawan, BIN tidak melarang siapapun mengkritisi pemerintah, sebab kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. Namun kritik harus ada data dan fakta serta diberikan solusi. Selama ini kritik dan saran terus terjadi dan tidak masalah, sebab ada hak jawab yang diberikan UU secara berimbang (cover both side). "Munculnya berbagai Ormas Relawan adalah kehendak masyarakat untuk berserikat dan berkumpul secara sukarela. Tidak perlu didorong oleh siapapun termasuk BIN, dan itu sah menurut UU. Ormas bebas menyuarakan sesuatu namun tetap harus bertanggung jawab, bukan hoax, bukan fitnah, sebab mereka dapat terkena sanksi berdasarkan UU ITE," ujarnya. Berbagai deklarasi terjadi di Indonesia, menurut dia, ini tanggung jawab pengurus organisasi yang bersangkutan. Deklarasi tumbuh atas simpati rakyat berdasar pilihan untuk mendukung Capres-cawapres masing-masing. Tidak ada paksaan dalam menentukan pilihan dukungan tersebut.mohar/fba

Jakarta-Jurubicara Badan Intelijen Negara (IN) Wawan Hari Purwanto menegaskan, data terkait berita "BIN : 41 Masjid Di Lingkungan Pemerintah Terpapar Radikalisme" merupakan hasil survey terhadap

kegiatan khotbah yang disampaikan beberapa penceramah. Survey dilakukan oleh P3M NU yang hasilnya disampaikan kepada BIN sebagai early warning dan ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian

lanjutan oleh BIN.Pernyataan tersebut disampaikan oleh Arief Tugiman, Kasubdit di Direktorat 83 BIN, dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI, di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI)

Jakarta, Sabtu (17/12).

"Keberadaan masjid di Kementrian/Lembaga dan BUMN perlu dijaga agar penyebaran ujaran kebencian terhadap kalangan tertentu melalui ceramah-ceramah agama tidak mempengaruhi masyarakat dan

mendegradasi Islam sebagai agama yang menghormati setiap golongan," ujar Wawan kepada pers, Minggu (18/12).

Menurut dia, hal tersebut adalah upaya BIN untuk memberikan early warning dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, tetap menjaga sikap toleran dan menghargai kebhinekaan.Selanjutnya dilakukan

pemberdayaan Da'i untuk dapat memberikan ceramah yang menyejukkan dan mengkonter paham radikal di masyarakat.

Terkait tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terpapar radikalisme, dan 39 persen mahasiswa di 15 Provinsi tertarik dengan paham radikal, menurut Wawan, benar adanya. Namun data PTN dimaksud hanya disampaikan kepada Pimpinan Universitas tersebut untuk evaluasi, deteksi dini dan cegah dini, tidak untuk konsumsi publik, guna menghindari hal-hal yang merugikan universitas tersebut.

Pada bagian lain, Wawan membantah pemberitaan yang menyatakan BIN menyuap Ormas Mahasiswa agar tidak kritis kepada pemerintah adalah berita berita bohong (hoax). "BIN membebaskan seluruh Ormas dan warga negara untuk melakukan deklarasi maupun kampanye selama tidak melanggar UU," tegas Wawan.

Sebelumnya beredar berita yang seolah-olah Ormas mahasiswa ini diminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi dan oposan terhadap pemerintahan Jokowi minimal sampai Oktober 2019, dan ada penggelontoran dana untuk deklarasi. "Isu tersebut tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN," ujarnya.

Menurut Wawan, BIN tidak melarang siapapun mengkritisi pemerintah, sebab kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. Namun kritik harus ada data dan fakta serta diberikan solusi.

Selama ini kritik dan saran terus terjadi dan tidak masalah, sebab ada hak jawab yang diberikan UU secara berimbang (cover both side). "Munculnya berbagai Ormas Relawan adalah kehendak masyarakat untuk berserikat dan berkumpul secara sukarela. Tidak perlu didorong oleh siapapun termasuk BIN, dan itu sah menurut UU.

Ormas bebas menyuarakan sesuatu namun tetap harus bertanggung jawab, bukan hoax, bukan fitnah, sebab mereka dapat terkena sanksi berdasarkan UU ITE," ujarnya.

Berbagai deklarasi terjadi di Indonesia, menurut dia, ini tanggung jawab pengurus organisasi yang bersangkutan. Deklarasi tumbuh atas simpati rakyat berdasar pilihan untuk mendukung Capres-cawapres masing-masing. Tidak ada paksaan dalam menentukan pilihan dukungan tersebut.mohar/fba

BERITA TERKAIT

Halte TransJakarta Tidak Manusiawi

Kami melihat di semua halte bus TransJakarta tidak ada Toilet khusus untuk kencing. Hal ini tentu sangat berisiko bagi penumpang…

Tidak Ada Ketentuan Mewajibkan Pimpinan KPK dari Institusi Tertentu

Tidak Ada Ketentuan Mewajibkan Pimpinan KPK dari Institusi Tertentu NERACA Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah…

Klaim Fireworks Jadi Pemegang Hak Tagih Tunggal Dinilai Tidak Benar

Klaim Fireworks Jadi Pemegang Hak Tagih Tunggal Dinilai Tidak Benar NERACA Jakarta - Klaim Fireworks Ventures Limited sebagai pemegang tunggal…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Polri: Aspek Keamanan Modal Utama Negara Jaga Kedaulatan

Polri: Aspek Keamanan Modal Utama Negara Jaga Kedaulatan NERACA  Jakarta - Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan dalam…

Korupsi Kredit Fiktif Bank Riau Kepri Rugikan Negara Rp32,4 Miliar

Korupsi Kredit Fiktif Bank Riau Kepri Rugikan Negara Rp32,4 Miliar NERACA Pekanbaru - Empat terdakwa dugaan korupsi kredit fiktif Bank…

KPPU Berharap Notaris Bantu Tekan Persekongkolan Tender

KPPU Berharap Notaris Bantu Tekan Persekongkolan Tender   NERACA Medan - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta para notaris ikut membantu…