NERACA

Jakarta - Ekonom Ilya Avianti mengatakan bila pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban berjalan baik maka berbagai potensi ekonomi di desa akan tumbuh dengan baik. "Desa pada dasarnya sudah kaya karena mendapatkan banyak dukungan dana baik dari pemerintah pusat maupun daerah, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak melihat pertumbuhan ekonomi di desa-desa di Indonesia," kata Ilya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (16/11).

Dia menjelaskan sumber pendapatan desa saat ini tidak hanya berasal dari dana desa dari APBN saja, tetapi juga berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD, bantuan sosial, maupun pendapatan asli desa (PAD). Berbagai sumber pendapatan tersebut menjadikan dana yang berputar di desa mencapai miliaran rupiah per tahun. Dana tersebut merupakan modal potensial untuk mendorong perputaran ekonomi skala desa. "Tantangannya adalah memanfaatkan potensi desa melalui dana dan segala sumber kekayaan lain dengan sebaik-baiknya untuk mendorong perputaran ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan warga desa," katanya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjajaran ini mengungkapkan dibutuhkan perencanaan matang dalam upaya pemanfaatan dana desa. Perencanaan tersebut bisa dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan setiap komponen masyarakat. "Dari Musdes tersebut bisa disusun pola pembangunan desa yang mempertimbangkan semua unsur baik kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di masing-masing bagian," kata dia.

Ilya juga mengingatkan agar pemangku kepentingan desa mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara administratif. Sebab salah satu syarat pencairan dana desa yang dilakukan secara bertahap dalam satu tahun adalah laporan pertanggungjawaban. Jika perlu aparatur desa harus didampingi oleh tenaga profesional, katanya.

Sementara itu, Pemerhati ekonomi Aviliani mengatakan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) di suatu wilayah akan mendorong Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. "Indonesia dikategorikan sebagai negara yang terjebak dalam pendapatan menengah. Salah satu indikatornya adalah pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang berkisar di angka 3.900 dolar AS per tahun," ujar Aviliani.

Dibutuhkan kerja keras agar pendapatan per kapita penduduk meningkat, salah satunya melalui peningkatan nilai ekspor. "Ancaman jebakan kelas menengah bisa dicegah melalui kontriusi dari level desa dan kabupaten dalam menggerakan ekspor," tambah dia. Dia menjelaskan salah satu faktor yang membuat Indonesia terancam dalam jebakan negara dengan pendapatan menengah karena defisit neraca berjalan.

Agar terjadi surplus neraca berjalan maka nilai ekspor harus ditingkatkan sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang saat ini hanya berkisar di angka lima persen. "Berbagai produk unggulan dari sektor pertanian dan perkebunan di desa-desa bisa menjadi produk ekspor jika dikelola dengan benar," katanya. Ekonom senior ini mengatakan sektor pertanian saat ini masih menjadi salah satu penyangga utama dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. Hanya saja perlu pendekatan baru agar tata kelola sektor pertanian di Indonesia mampu berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di tanah air.

Pendekatan baru itu salah satunya dengan klasterisasi wilayah produk unggulan untuk meningkatkan skala ekonomi produk tersebut. "Selama ini produk pertanian tidak dilirik kalangan usaha karena mempunyai skala ekonomi kecil, jika ada klasterisasi produk berdasarkan wilayah tentu akan memperbesar skala ekonomi produk tersebut sehingga bisa mengundang investor untuk mengucurkan modal," kata dia lagi.