Likuiditas Perbankan akan Semakin Ketat Di Tahun Depan

NERACA

Jakarta - Sektor perbankan akan menghadapi tantangan di tahun depan berupa likuiditas yang semakin ketat. "Likuiditas tahun ini tidak seperti tahun 1998 atau 2008. Namun, yang diwaspadai likuiditas dana menyempit. Mau tidak mau suku bunga akan naik. Ditambah pula, faktor global yang belum jelas," kata Direktur BCA Subur Tan di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Kemarin, kata dia, Bank Indonesia menyesuaikan suku bunga acuan untuk berjaga-jaga. "Saya rasa 'market' menyambut sangat positif. Angka-angka di bursa hari ini sangat positif," katanya. Diakui oleh Subur, peningkatan suku bunga itu akan memengaruhi sektor riil. "Segala sesuatu itu akan ada ekuilibrium. Bukan berarti ada ekuilibrium terhadap 'currency' atau apa. Dengan kenaikan suku bunga, industri akan menyesuaikan diri. Dia akan membayar biaya lebih tinggi," ujarnya.

Menurut Subur, likuiditas yang ketat berpengaruh pada kenaikan "cost of fund" atau biaya dana di industri perbankan. Lebih jauh ia mengatakan tingkat kredit macet atau non performing loan (NPL) masih dapat dipertahankan. Sampai hari ini tidak ada potensi kenaikan yang signifikan.

Disisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat likuiditas perbankan masih mencukupi hingga 2019, meskipun dihantui tekanan global dari kenaikan suku bunga the Fed yang diperkirakan naik 2-3 kali lagi tahun depan. Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi OJK Y Santoso Wibowo mengatakan, pihaknya masih melihat ketidakpastian global pada tahun ini sampai tahun depan.

Selain bunga the Fed yang akan naik lagi, tantangan tahun depan adalah intensitas perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, volatilitas global, serta derasnya keluar modal asing (capital outflow). "Perbankan masih bagus, dari sisi rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) masih lebih dari 23 persen, likuiditas masih tetap lumayan baik, tapi secara umum likuiditas masih sangat ample," ungkap Santoso.

Meski loan to deposit ratio (LDR) per September 2018 di kisaran 93 persen, dia memastikan masih cukup memenuhi ekspansi industri perbankan. Sampai dengan September, kredit perbankan tumbuh 12,6 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan Agustus yang tumbuh 12,12 persen (yoy). Selain itu, dia menambahkan, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) gross membaik menjadi 2,66 persen per September 2018, dibandingkan dengan posisi Agustus yang sebesar 2,74 persen.

Turunkan GWM

Sementara itu, Bank Indonesia melakukan kebijakan pelonggaran batas pencandangan kas di Bank umum dan Syariah yang disimpan di Bank Indonesia atau yang biasa disebut Giro Wajib Minimum (GWM). Pelonggaran tersebut dilakukan dengan cara menaikkan porsi pemenuhan GWM dari 2% menjadi 3%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, kebijakan pelonggaran ini diambil untuk memberikan fleksibilitas terhadap likuiditas pada Bank. Peningkatan likuiditas ini sendiri nantinya akan dilakukan oleh semua perbankan baik itu kecil maupun yang besar.

"Secara keseluruhan kita mencermati distribusi likuiditas antar bank baik bank besar dan bank kecil. Distribusi likuiditas pada individual bank untuk meningkatkan fleksibiltas dan distribusi dari likuiditas antar bank tadi, maka itu dasar kami mengeluarkan ketentuan yang terkait dengan GWM averaging dan PLM," ujarnya. Menurut Perry sampai saat ini kondisi likuiditas di perbankan dan pasar uang masih cukup sehingga perlu dilakukan fleksibilitas atau pelonggaran. Hal ini ditunjukkan rasio likuiditas terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menurutnya masih berada aman.

Berdasarkan data pada September 2018, angka DPK berada di level 19,2%. Angka ini jauh lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang hanya mencapai 18,3%. Perry menambahkan, PLM mencapai 4% dari DPK, dalam ketentuan selama ini sekitar 2% bisa digunakan sebagai underlying transaksi repo dengan BI. PLM sendiri berbentuk surat berharga baik itu Surat Berharga Bank Indonesia maupun Surat Berharga Negara (SBN). "Sekarang seluruh 4% itu bisa digunakan repo kepada bank. Sehingga bank bila memerlukan likuiditas pergi ke BI, sebagai underlying ini langkahnya mengatasi itu tadi. Ini bisa tingkatkan fleksibilitas antar kelompok dan individual bank," jelasnya.

BERITA TERKAIT

Otomotif - Kemenperin Optimistis Ekspor Mobil Tembus 1 Juta Unit Tahun 2025

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian optimistis jumlah ekspor mobil produksi Indonesia akan mencapai 1 juta unit pada tahun 2025. Agar…

Tantangan Baru Mitsubishi dalam 2 Tahun Terakhir

Tantangan Baru Mitsubishi dalam 2 Tahun Terakhir NERACA Jakarta -  Chairman of Mitsubishi Motors Corporation, Osamu Masuko mengatakan saat ini,…

Perbankan Harap BI Turunkan Suku Bunga

    NERACA   Jakarta – Desakan agar Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan atau BI 7 Day Reverse…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Tegaskan Penurunan Suku Bunga Kembali Terbuka

  NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melontarkan sinyalemen kuat bahwa Bank Sentral bisa saja kembali menurunkan…

DPLK BRI Naik 40%

    NERACA   Jakarta - Dana kelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI hingga Juni 2019 mencapai Rp12,03 triliun…

Banyak Lembaga Pembiayaan Kerjasama dengan Dukcapil, Perlindungan Data Dipertanyakan

  NERACA   Jakarta – Lembaga pembiayaan banyak yang bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendag) lebih…