Setujui Skema Restrukturisasi, Kominfo Pastikan Tak Cabut Izin Frekuensi Bolt dan First Media

Setujui Skema Restrukturisasi, Kominfo Pastikan Tak Cabut Izin Frekuensi Bolt dan First Media

NERACA

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan tidak mencabut izin penggunaan frekuensi 2,3 GHZ milik First Media dan Internux atau Bolt. Keputusan itu diambil setelah kedua perusahaan mengajukan proposal mengenai skema restrukturisasi pembayaran pelunasan hutang,terkait kewajiban Biaya Hak Penggunaan (BHP).

Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu menjelaskan, pukul 12.00 WIB, Senin (19/11) Kominfo menerima proposal dari First Media dan Internux."Proposal restrukturisasi merupakan komitmen perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran utang," kata dia, Senin (19/11).

Dalam surat tersebut, First Media dan Internux komitmen untuk menyelesaikan dan melunasi semua tunggakan paling lambat hingga 2020. Dengan komitmen tersebut, Kominfo memastikan tak ada pencabutan izin menggunakan frekuensi 2,3 GHz kedua perusahaan.

Saat ini, Kominfo sedang berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti proposal tersebut, termasuk skema pembayaran yang diajukan oleh kedua perusahaan. Ferdinandus menjelaskan, SK pencabutan izin hingga saat ini masih dalam proses dan akan menunggu hasil diskusi Kominfo dengan Kemenkeu. Menurut Ferdinandus, surat proposal dari Internux dan First Media, merupakan bentuk keseriusan perusahaan dalam menjalankan bisnis, sekaligus melindungi konsumen mereka.

Dicky Mochtar, Direktur Utama PT Internux menjelaskan, PT Internux sebagai penyelenggara layanan Bolt dan pionir layanan 4G LTE, terus meningkatkan kualitass layanannya dengan menghadirkan broadband mobile data dan internet to homes melalui infrastruktur jaringan sebanyak 3000 BTS.

Berdasarkan data Media Partners Asia, kata Dicky, selama tiga tahun terakhir (periode 2014 – 2017) penetrasi broadband di Indonesia terus meningkat. BOLT sebagai salah satu operator 4G turut berkontribusi dalam peningkatan penetrasi broadband dari 6,6% ke 12%. Ia memastikan, Bolt akan terus berkontribusi dalam upaya peningkatan penetrasi broadband hingga 17,3% di tahun 2021.

Dicky menyampaikan, industri penyedia layanan internet merupakan bisnis bermasa depan cerah yang berperan penting dalam mendukung kebutuhan masyarakat, mengingat kebutuhan akan askes internet cepat akan semakin besar. Berkat bantuan internet, termasuk melalui jaringan koneksi cepat Bolt, saat ini, banyak kegiatan yang dapat dilakukan menggunakan aplikasi berbasis daring, tanpa harus meninggalkan rumah. Dengan perubahan gaya hidup masyarakat, terlebih dengan akses broadband mobile data dan internet to homes yang dihadirkan BOLT, semakin membuat kegiatan di rumah menjadi lebih nyaman.

Dicky memastikan, Bolt terus berkomitmen untuk melakukan inovasi di berbagai bidang untuk menyediakan jasa layanan internet berkualitas bagi masyarakat. Salah satu yang dilakukan, yakni terus memantapkan upaya untuk menghadirkan unlimited entertainment bagi para pelanggan. Mohar

BERITA TERKAIT

BPKN SOROTI KASUS OVO DAN BANK MANDIRI - Insiden Konsumen E-Commerce Diduga Meningkat

Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memperkirakan insiden perlindungan konsumen (PK) terkait e-commerce akan meningkat pesat di tahun mendatang, seiring dengan…

Agresifnya Pemerintah Atasi Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

  Oleh : Alfisyah Kumalasari, Pemerhati Sosial dan Politik   Berlangsungnya kehidupan sosial di masyarakat tentu akan berpengaruh pada timbulnya…

KKP Restocking Benih Kakap Putih dan Clownfish di Anambas

  NERACA Anambas – Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, saat kunjungan kerjanya di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Polri: Aspek Keamanan Modal Utama Negara Jaga Kedaulatan

Polri: Aspek Keamanan Modal Utama Negara Jaga Kedaulatan NERACA  Jakarta - Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan dalam…

Korupsi Kredit Fiktif Bank Riau Kepri Rugikan Negara Rp32,4 Miliar

Korupsi Kredit Fiktif Bank Riau Kepri Rugikan Negara Rp32,4 Miliar NERACA Pekanbaru - Empat terdakwa dugaan korupsi kredit fiktif Bank…

KPPU Berharap Notaris Bantu Tekan Persekongkolan Tender

KPPU Berharap Notaris Bantu Tekan Persekongkolan Tender   NERACA Medan - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta para notaris ikut membantu…