Idrus Bantah Terima Uang untuk Keperluan Umrah

Idrus Bantah Terima Uang untuk Keperluan Umrah

NERACA

Jakarta - Mantan Menteri Sosial Idrus Marham (IM) membantah menerima 50.000 dolar Singapura untuk keperluan umrah dari Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blakgold Natural Resources Limited.

"Lo, tidak ada, orang tidak umrah tidak ada. Makanya, saya bilang dahulu pertama Eni biar bicara apa 'ngasih' uang katanya tidak, Kotjo juga tidak, SB (Sofyan Basir) juga tidak," kata Idrus usai diperiksa di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat (16/11).

Sebelumnya, pada persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Kotjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (15/11), Kotjo menyampaikan uang 50.000 dolar Singapura untuk keperluan Idrus umrah itu disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih melalui pesan singkat kepada dirinya."Umrah, kok, masa minta uang, umrah itu ibadah dan kalau umrah itu adalah hanya diperintahkan kepada orang yang mampu bukan minta-minta," ucap Idrus.

Sementara itu, soal materi pemeriksaannya kali ini sebagai tersangka, Idrus mengaku tidak ada hal yang baru."Tadi secara substansial tidak jauh beda dengan apa-apa yang sudah saya sampaikan dalam kesaksian saya di persidangannya Saudara Kotjo, jadi, ya, sekitar-sekitar itu," tutur dia.

Idrus menunjukkan buku hasil karyanya sendiri sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK RI, Jakarta. Buku karya Idrus itu berjudul "Membangun Ghirah Kajian Keislaman". Idrus membuat buku itu setelah dirinya mengikuti kajian di Masjid At Taubah Guntur Jakarta."Jadi, di sana itu ada kajian saya buat buku itu," ucap Idrus.

Tujuan dari dibuatnya buku itu, kata dia, untuk memotivasi diri menghadapi masalah dan juga petunjuk-petunjuk saat seseorang menghadapi masalah."Bagaimana sejatinya seorang yang menghadapi ujian, menghadapi perjalanan hidup, bagaimana sikap kita sebagai seorang Islam," kata dia.

Dalam penyidikan kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1, KPK pada hari Jumat memeriksa Idrus dalam kapasitasnya sebagai tersangka."Hari ini saya diperiksa sebagai tersangka," kata dia.

Selain pemeriksaan tersangka Idrus, KPK juga memanggil satu saksi untuk Idrus, yaitu Indri Savanti Purnama Sari dari unsur swasta.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK telah mengkonfirmasi terhadap empat saksi yang diperiksa untuk tersangka Idrus pada Selasa (13/11) soal dugaan aliran dana terkait PLTU Riau-1 untuk salah satu kontestan pada pilkada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Empat saksi itu, antara lain anggota DPRD Kabupaten Temanggung 2004-2019 Slamet Eko Wantoro, Rochmat Fauzi Trioktiva berprofesi sebagai guru swasta serta dua orang dari pihak swasta masing-masing Jumadi dan Mahbub.

KPK menduga empat saksi itu merupakan bagian dari tim sukses salah satu calon di Pilkada Kabupaten Temanggung. Bupati Temanggung terpilih dalam Pilkada 2018 adalah Muhammad Al Khadziq. Al Khadziq merupakan suami dari mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih (ES).

Eni juga merupakan tersangka lainnya dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1 tersebut. KPK pun telah melimpahkan Eni dari tahap penyidikan ke penuntutan atau tahap dua, sehingga dalam waktu dekat akan dilakukan persidangan untuk Eni.

Tersangka Idrus dan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih diduga menerima suap dari Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blakgold Natural Resources Limited senilai Rp4,75 miliar. Kortjo sendiri saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta atas kasus suap proyek PLTU Riau-1 itu. Ant

BERITA TERKAIT

KONSER #KEJARMIMPI UNTUK INDONESIA

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Lani Darmawan (tengah) bersama Head of Sales and Distribution Jakarta Region CIMB Niaga Robby Mondong…

Bantah Kendalikan Harga Saham - Bliss Properti Siap Tempuh Jalur Hukum

NERACA Jakarta – Emiten properti, PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA) angkat bicara soal tuduhan soal mengendalikan harga saham yang…

KPK Terima Banyak Laporan Korupsi di Probolinggo

KPK Terima Banyak Laporan Korupsi di Probolinggo   NERACA Kota Probolinggo, Jawa Timur - Direktur Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Polri: Aspek Keamanan Modal Utama Negara Jaga Kedaulatan

Polri: Aspek Keamanan Modal Utama Negara Jaga Kedaulatan NERACA  Jakarta - Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan dalam…

Korupsi Kredit Fiktif Bank Riau Kepri Rugikan Negara Rp32,4 Miliar

Korupsi Kredit Fiktif Bank Riau Kepri Rugikan Negara Rp32,4 Miliar NERACA Pekanbaru - Empat terdakwa dugaan korupsi kredit fiktif Bank…

KPPU Berharap Notaris Bantu Tekan Persekongkolan Tender

KPPU Berharap Notaris Bantu Tekan Persekongkolan Tender   NERACA Medan - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta para notaris ikut membantu…