RAPBD Banten 2019 untuk Infrastruktur Rp1,17 Triliun

RAPBD Banten 2019 untuk Infrastruktur Rp1,17 Triliun

NERACA

Serang - Pemerintah provinsi Banten menganggarkan sekitar Rp1,17 triliun dalam RAPBD Banten 2019 untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi Banten.

"Masih ada sekitar 75,78 kilometer jalan provinsi yang harus dibangun," kata Gubernur Banten Wahidin Halim usai menyampaikan nota pengantar Raperda APBD Banten 2019 di DPRD Banten di Serang, dikutip dari Antara, Jumat (16/11).

Ia mengatakan, dalam rangka memenuhi target jalan berstatus mantap pada 2010, maka pada tahun anggaran 2019 akan dilaksanakan pembangunan jalan sepanjang 75,78 kilometer, yang terdiri atas pembangunan jalan di wilayah utara sepanjang 22,68 kilomter. Kemudian jalan di wilayah selatan sepanjang 53,1 kilometer serta pembangunan empat jembatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan."Selain itu sarana dan prasarana sumber daya air, dengan total anggaran keseluruhan sebesar Rp1,17 triliun," kata Wahidin Halim.

Selain itu, kata dia, yang termasuk dalam alokasi belanja langsung pada RAPBD Banten 2019 adalah peningkatan kualitas infrastruktur kawasan kumuh sebanyak 42,94 hektare yang tersebar di Kabupaten Pandeglang, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan.

Selain itu peningkatan kualitas infrasttruktur kawasan strategis provinsi melaui pembangunan rumah layak huni sebanyak 123 unit, sarana air besih, sanitasi untuk 2500 kepala keluarga (KK), infrastruktur persampahan regional, untuk melayani 71.330 jiwa, pembangunan gedung OPD serta pembangunan sport center dengan total anggaran keseluruhan sebesar Rp534,09 miliar.

Selain untuk pembangunan infrastruktur jalan, kata dia, dalam RAPBD Banten 2019 juga sudah dialokasikan untuk bantuan pondok pesantren dengan nilai bantuan masing-masing Rp30 juta untuk setiap pesantren. Adapun jumlah pesantren yang akan mendapatka bantuan dana dari pemprov banten tersebut sekitar empat ribu pesantren, meningkat dari tahun 2018 sebanyak 3 ribuan persantren."Bantuannya bertambah dari sebelumnya Rp20 juta menjadi Rp30 juta. Penerimanya juga bertambah dari tiga ribu pesantren menjadi empat ribuan pesantren pada 2019," kata Wahidin Halim.

Sementara Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, selain fokus pada bidang infrastruktur, pendidikan dan ekonomi, anggaran dalam RAPBD Banten juga memfokuskan pada bidang kesehatan melalui program kesehatan gratis serta pembangunan sejumlah sarana kesehatan di wilayah Banten Selatan.

"Dalam RAPBD 2019 ini kita masih fokus pada tiga bidang prioritas utama yakni kesehatan, pendiaikan dan infrastruktur, karena memang kita ingin mengejar target RPJMD 2017-2022," kata Andika Hazrumy.

Dalam nota pengantar RAPBD Banten 2019 yang dibacakan Gubernur Banten Wahidin Halim, Pemerintah Provinsi Banten menargetkan pendapatan daerah dalam RAPBD Banten 2019 sebesar Rp11,83 triliun atau meningkat 14,14 persen dibandingkan total pendapatan 2018 sebesar Rp10,36 triliun.

Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp11,83 triliun yang berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp7,34 triliun, dana perimbangan Rp4,48 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp6,07 miliar. Sedangkan belanja daerah tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp12,31 triliun, terdiri atas belanja tidak langsung Rp7,63 triliun dan belanja langsung Rp4,50 triliun. Ant

BERITA TERKAIT

LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir

NERACA Jakarta - Langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan nasional terus dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro,…

Terkait Evaluasi LPPD 2024, Ini Kata Pj Wali Kota Sukabumi

NERACA Sukabumi - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024, merupakan laporan penyelenggaran pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran…

Pj Gubernur Banten Ajak Generasi Muda Giatkan Sektor Pertanian

NERACA Serang - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengajak kepada generasi muda untuk menggiatkan sektor pertanian, mengingat di era…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir

NERACA Jakarta - Langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan nasional terus dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro,…

Terkait Evaluasi LPPD 2024, Ini Kata Pj Wali Kota Sukabumi

NERACA Sukabumi - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024, merupakan laporan penyelenggaran pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran…

Bupati Tangerang Harapkan Reformasi Agraria Solusi Masalah Pertanahan

NERACA Tangerang - Pejabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono berharap adanya gerakan sinergitas reformasi agraria di Indonesia bisa menjadi…