Kinerja Buruk PNS

Oleh: Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi Neraca

Melihat data kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang dipaparkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) baru-baru ini, bahwa sekitar 30% atau 1,35 juta PNS tergolong berkinerja buruk, cukup memprihatinkan kita.

Sebagai abdi negara, PNS seharusnya mampu meningkatkan kinerja di tengah kondisi perekonomian Indonesia memprihatinkan, bukan malah bekerja semau sendiri tanpa memperhatikan standard operation procedure (SPO) sehingga kinerjanya di bawah target yang diharapkan. Apalagi beban gaji dan tunjangan PNS saat ini sangat membebani APBN, sementara tingkat produktivitas mereka jauh dari harapan publik.

Bukan hanya itu. PNS selama ini juga dimanjakan dalam hal kemudahan dalam pembelian rumah dan fasilitas lainnya. Bahkan hampir setiap tahun menaikkan gaji mereka, berbeda dengan kondisi pegawai swasta yang relatif kenaikan gajinya minim setiap tahunnya jika kondisi keuangan perusahaan kurang baik.

Kini sudah saatnya harus ada perbaikan kinerja PNS. Pemerintah mau tidak mau harus mengubah sistem penilaian kinerja mereka. Reformasi birokrasi perlu tercermin dalam perubahan sistem penilaian kinerja PNS. Karena bila sistem penilaian masih berdasarkan sistem lama (DP3), maka sulit diharapkan terjadi perubahan mindset PNS bekerja secara optimal dan profesional.

Pasalnya, sampai sekarang masih banyak PNS yang tidak paham dengan tugas dan fungsinya. Apalagi ada diantaranya yang tidak mengerti sistem digital dalam proses administrasi yang menghilangkan proses tatap muka dan paperless.

Kita tentu menyayangkan PNS generasi lama cenderung tidak mau belajar meningkatkan kapasitas kompetensinya, melainkan tetap mempertahankan istilah “alon-alon asal kelakon” sehingga menyulitkan struktur organisasi birokrasi berjalan cepat dan tepat waktu. Ini jelas akan menghambat proses administrasi perizinan satu atap (one stop service) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Hal ini diperparah lagi dengan masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antarinstansi. Pemerintah pusat harus memberikan guidance yang rinci uraian tugas yang menjadi pedoman bagi PNS dari bawahan hingga atasan di daerah. Karena tidak heran jika kita mendengar keluhan investor di kota satu dan lainnya sering berbeda proses pengurusannya. Ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah menyiapkan manual book standard yang baku.

Bagaimanapun, pemerintah pusat sudah saatnya menyiapkan sanksi tegas sesuai parameter kinerja PNS yang baku. Artinya, Kemenpan-RB dan Kemendagri harus benar-benar serius menyikapi PNS yang bekerja tidak profesional dan selalu melanggar SOP.

Khusus di daerah, Gubernur mempunyai kewenangan penuh melakukan evaluasi kinerja PNS secara kritis. Sikap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo patut ditiru oleh gubernur lainnya dalam menghadapi ulah PNS yang bekerja tidak optimal, namun selalu menghabiskan uang negara setiap tahunnya. Semoga!

BERITA TERKAIT

Migas Penyebab Turunnya Kinerja Ekspor Januari

NERACA Jakarta – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan penurunan ekspor Januari 2019 dibanding Desember 2018 disebabkan oleh turunnya…

Pacu Pertumbuhan Kinerja - Wismilak Raih Izin Kawasan Berikat Surabaya

NERACA Jakarta – Emiten produsen rokok, PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) menyambut baik ketetapan pemerintah yang memberikan izin atas…

PEMERINTAH MEREVISI PP NO. 30/2015 - Kenaikan Gaji PNS Rentan Bernuansa Politis

Jakarta-Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengakomodasi kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2019 diperkirakan akan rampung bulan ini. PP tersebut…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Torehan Positif Keuangan Negara

Oleh: Ambara Purusottama School of Business and Economics Universitas Prasetiya Mulya                   Pemerintah mampu menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan…

Rezim Devisa Bebas, Siapa Menikmati?

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Indonesia dan juga negara-negara lain di dunia pada dasarnya menjadi anggota klub…

Dilema Pengupahan

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Tema Rapimnas Kadin Indonesia (26-28 Nov 2018) di…