NERACA

Jakarta - Ketua Badan Kerjasama Usaha Bidang Maritim (BKBM) Rokhmin Dahuri mengatakan bahwa sektor kemaritiman memiliki potensi lapangan kerja bagi 45 juta warga Indonesia."Angka itu sekitar 40 persen angka kerja nasional. Selain tenaga kerja, kemaritiman juga berpotensi memberikan nilai ekonomi sebesar 1,4 triliun dolar AS per tahun atau tujuh kali lipat APBN 2016," tutur Rokhmin dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Kamis (15/11).

Menurut dia, jika sektor kemaritiman bisa dikelola dengan unsur teknologi dan manajemen yang profesional maka akan mudah bagi Indonesia mewujudkan potensi-potensi tersebut. Dalam kegiatan lokakarya kemaritiman di kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Rokhmin juga memotivasi para pemimpin kepala daerah untuk mencari ide meningkatkan pendapatan dari sektor maritim.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu memaparkan, angka kemiskinan di Indonesia yang berada pada 9,8 persen atau sekitar 25,9 juta orang dapat ditekan jika negara bisa memanfaatkan sektor maritim sebagai salah satu tumpuan ekonomi."Jika ekonomi maritim sudah berjalan, maka diharapkan masalah kemiskinan di Indonesia bisa selesai. Peringkat ekonomi dunia bisa naik dari posisi ke-16," ujarnya seperti dikutip Antara.

Berdasarkan BKBM, ada 11 potensi kemaritiman di Indonesia yang bisa digarap antara lain perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, perhubungan laut. Selanjutnya, industri dan jasa maritim, sumber daya pulau kecil, "coastal forestry", dan sumber daya non-konvensional.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo optimistis sektor kemaritiman bisa membantu perkembangan ekonomi nasional."Kemaritiman memberi harapan bagi bangsa untuk mengejar ketertinggalan dan menjadikan Indonesia sebagai negara kuat, baik dari ekonomi maupun pertahanan keamanan," kata Hadi.

Kemendagri mengklaim, meski pengembangan sektor maritim belum optimal namun turut berkontribusi pada menurunnya angka kemiskinan di Indonesia. Hadi memaparkan, target pencapaian indikator ekonomi pada 2019 untuk angka kemiskinan ialah sekitar delapan hingga 9,5 persen, namun pada tahun ini sudah mendekati angka tersebut yaitu 9,8 persen. Sementara angka pertumbuhan ekonomi tahun depan ditargetkan 5,4-5,8 persen dan diharapkan bisa ikut menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi juga masih terlihat di daerah-daerah terpencil atau yang jauh dari pusat ekonomi, kata dia melanjutkan. Oleh karenanya pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa akan terus dikerjakan guna mengatasi kesenjangan serta mempercepat upaya menangani ketertinggalan di daerah, khususnya pulau terluar."Kami dari pusat juga pasti akan bantu apa yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk pengembangan ekonomi. Semoga bermanfaat bagi semua masyarakat," kata Hadi.

Sebelumnya, Rokhmin mengatakan nelayan dan pembudidaya miskin merupakan salah satu tantangan pemerintah dan pelaku usaha untuk menguatkan industri maritim di Indonesia."Merujuk data Badan Pusat Statistik pada 2018, sekitar 20-48 persen nelayan dan 10-30 persen pembudidaya masih miskin," kata Rokhmin dalam sesi diskusi di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (14/11). 

Kondisi itu, Rokhmin menjelaskan, salah satunya disebabkan harga jual hasil tangkap yang tidak sebanding atau terlampau murah ketimbang harga produksinya. Sementara itu, kuantitas produksi dari nelayan dan pembudidaya, khususnya skala kecil dan menengah, masih terbilang rendah, dibanding pengusaha perikanan.

Hasil tangkapan yang rendah, menurut Rokhmin disebabkan karena sebagian besar nelayan dan pembudidaya masih menerapkan metode tradisional dalam berusaha."Sebagian besar usaha kelautan dan perikanan, seperti penangkapan ikan, budidaya, pengolahan, dan perdagangan dilakukan secara tradisional. Contohnya, 625.633 unit kapal ikan, hanya 3.811 unit diantaranya atau sekitar 0,6 persen yang tergolong modern," sebut Rokhmin yang juga Ketua Penasehat Kadin bidang Kelautan Perikanan. mohar