NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar - INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan secara kumulatif Januari-Oktober 2018, defisit itu mencapai US$5,51 miliar. Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah untuk mewaspadai harga pangan menjelang akhir tahun, karena inflasi Desember sering terjadi seiring dengan kenaikan harga dari beberapa komoditas pangan.

NERACA

Menurut Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, defisit perdagangan pada Oktober 2018 terjadi karena nilai ekspor hanya meningkat 5,87% dari US$15,25 miliar (September 2018) menjadi US$15,8 miliar. Sedangkan nilai impor melesat hingga 20,6% dari US$14,25 miliar menjadi US$17,62 miliar pada periode yang sama.

Dari sisi ekspor, peningkatan terjadi karena ekspor migas meningkat 15,18% menjadi US$1,48 miliar dan ekspor non migas naik 4,99% menjadi US$14,32 miliar. "Untuk migas, terjadi kenaikan ekspor baik di minyak maupun gas. Sedangkan non migas, dari perhiasan dan permata, bahan bakar mineral, alas kaki, kendaraan dan bagiannya, serta bahan kimia anorganik," ujarnya di Jakarta, Kamis (15/11).

Secara keseluruhan sumbangan ekspor terbesar masih berasal dari non migas dengan kontribusi mencapai 90,62% yang terinci dari sumbangan ekspor non migas berasal dari industri pengolahan yang tumbuh positif 6,4% menjadi US$11,59 miliar.

Sumbangan dari industri pengolahan bahkan bisa menutup koreksi pertumbuhan ekspor dari industri pertanian sekitar minus 0,92% menjadi US$320 juta dan pertambangan minus 0,58% menjadi US$2,41 miliar.

Dari sisi negara tujuan, kenaikan ekspor Indonesia terjadi ke beberapa negara seperti ke China meningkat US$243,3 juta, Swiss US$171,7 juta, dan Singapura US$144,1 juta. Sedangkan penurunan ekspor terjadi ke Korea Selatan turun US$112 juta, Jepang US$53,4 juta, dan Hong Kong US$45,2 juta.

Namun secara kumulatif dari Januari-Oktober 2018, nilai ekspor tumbuh 8,84% menjadi US$150,88 miliar. Secara kumulatif, ekspor migas tumbuh 9,88% menjadi US$14,23 miliar, pertanian minus 8,46% menjadi US$2,82 miliar, pengolahan naik 5,73% menjadi US$109,13 miliar, dan pertambangan melejit 27,46% menjadi USR24,7 miliar. "Sumbangan terbesar berasal dari bahan bakar mineral sebesar US$20,57 miliar atau sekitar 15,05% serta lemak dan minyak hewan nabati US$17,11 miliar atau 12,52%," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Sedangkan dari sisi impor, peningkatan impor berasal dari impor migas mencapai US$2,91 miliar atau meningkat 26,97% dan impor non migas naik 19,42% menjadi US$14,71 miliar.

"Peningkatan impor migas berasal dari kenaikan impor minyak mentah sekitar 20,73%, hasil minyak 30,46%, dan gas 18,28%," ujarnya.

Dari sisi impor non migas, peningkatan impor terjadi untuk beberapa barang. Misalnya, mesin dan pesawat mekanik, besi dan baja, mesin dan peralatan listrik, plastik dan barang dari plastik, serta ampas dan sisa industri makanan.

Sementara bila dirinci, sumbangan impor berasal dari impor bahan baku penolong yang tumbuh 22,59% menjadi US$13,37 miliar. Lalu, barang modal meningkat 15,57% menjadi US$2,75 miliar dan barang konsumsi naik 13,28% menjadi US$1,5 miliar. "Meski pemerintah sudah menunda beberapa proyek, tapi ada beberapa proyek infrastruktur yang sudah berjalan, sehingga tetap membutuhkan impor barang modal," tutur dia.

Berdasarkan negara asal, impor terbesar Indonesia berasal dari Jepang meningkat US$446,4 juta, China US$433,7 juta, dan Korea Selatan US$163,4 juta. Sedangkan penurunan impor terjadi dari Niue turun US$20,9 juta, Swiss US$19,7 juta, dan Pantai Gading US$12,6 juta.

Secara kumulatif, nilai impor selama Januari-Oktober 2018 tumbuh 23,37% menjadi US$156,4 miliar. Sumbangan impor berasal dari non migas yang naik hingga 22,58%, yaitu dari barang mesin dan pesawat mekanik dengan nilai mencapai US$22,26 miliar serta mesin dan peralatan listrik US$17,86 miliar.

Waspadai Harga Pangan

Secara terpisah, Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto mengatakan, penyebab utama inflasi pangan di akhir tahun umumnya terjadi pada momentum Natal dan Tahun Baru. Sedangkan yang diperlukan masyarakat adalah kepastian akan stabilnya harga-harga komoditas.

"Setiap menjelang akhir tahun sering kali harga pangan mengalami lonjakan. Oleh karena itu, harus ada keseriusan dari pemerintah untuk memutus siklus dan mencari solusi agar harga pangan di akhir tahun terkendali," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.

Eko menegaskan, pemerintah maupun para pengambil kebijakan tidak dapat terus berlindung dengan alasan kedua momen tersebut. Pemerintah, kata dia, harus menekan serta menstabilisasikan harga pangan guna menjaga inflasi agar tetap kendali.

Di sisi lain, capaian inflasi volatile food (barang bergejolak) di Oktober 2018 yang tercatat sebesar 0,17 persen secara month to month tidak cukup menjadi indikasi stabilnya harga pangan hingga penghujung tahun. Justru, biasanya volatile food pada Oktober cenderung deflasi.

Sementara apabila dilihat dari perbandingan inflasi bulanan yang terjadi pada Desember selalu meningkat secara month to month. Misalnya saja pada 2017 terjadi inflasi sebesar 2,46%. "Memasuki November, inflasi barang bergejolak akan meningkat dan kembali menurun di Januari. Hal ini berpotensi besar terulang kembali di akhir tahun 2018 sehingga perlu dilakukan antisipasi agar lonjakannya tidak terlalu tinggi," ujarnya.

Menurut data BPS, inflasi pada Oktober 2018 sebesar 0,28%.Untuk inflasi tahun kalender yaitu Januari-Oktober 2018 mencapai 2,22%, sedangkan inflasi tahun kalender sebesar 3,16%. Artinya, pemerintah optimistis inflasi akan terjaga di bawah 3,5% pada akhir 2018.

Menurut Eko, inflasi yang rendah tersebut bukan karena keberhasilan pemerintah lewat serangkaian kebijakan. Akan tetapi karena tren global yang memang sedang menurun. "Artinya, memang dalam hal ini daya beli yang memang cenderung lebih rendah baik secara domestik maupun secara global," ujarnya.

Eko menuturkan, kondisi tersebut diperkuat dengan inflasi yang dialami oleh sejumlah negara lain juga rendah. Misalnya saja pada China, inflasinya jauh lebih rendah di bawah Indonesia yakni di level 2,3%. "Kalau mau diklaim berhasil mengendalikan inflasi, harusnya diikuti dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Tapi nyatanya, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tidak terjadi, yang terjadi justru stagnasi pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Patut diketahui, pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2018 menurut BPS sebesar 5,17%, lebih tinggi jika dibandingkan periode sama tahun lalu 5,06%. Namun, meski lebih tinggi jika dibandingkan periode sama 2017, angka ini lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2018 berada di level 5,27%. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Menyatukan Asa untuk Mewujudkan Swasembada Pangan

Oleh: Sumarwoto Indonesia pada tahun 1984 pernah menorehkan sejarah dengan terwujudnya swasembada pangan karena produksi beras kala itu mencapai kisaran…

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi NERACA Jakarta - Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan, pemerintah telah menyiapkan…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

BANYAK FINTECH ILEGAL DARI CHINA - Satgas OJK Tindak Tegas 404 Fintech Ilegal

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi akhirnya menghentikan kegiatan usaha dari 404 penyelenggara layanan pinjam meminjam (peer to…

Butuh Kolaborasi Tingkatkan Daya Saing Pasar Rakyat

NERACA Jakarta – Daya saing yang dimiliki oleh pasar rakyat memiliki potensi besar dibandingkan dengan pasar swalayan. "Artinya secara daya…

Indonesia Terlambat Kembangkan Ekonomi Syariah

  NERACA Surabaya - Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim perlu lebih cepat mengejar ketertinggalan ekonomi syariah dibanding negara-negara…