Aturan Taksi Daring Berlaku Desember

NERACA

Jakarta - Peraturan baru taksi daring dalam bentuk Peraturan Menteri (PM) mulai berlaku Desember, menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya. "Saya diberi waktu November kita harapkan peraturan selesai, Desember sudah 'running' bisa dijadikan pedoman semua pihak yang terkait," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi di Jakarta, Kamis (15/11).

Namun, ia belum menyebutkan tanggal mulai berlakunya PM baru menggantikan PM 108/2018 tersebut. "Tanggalnya persis belum tahu, yang pasti Desember sudah berlaku," katanya. Dia mengatakan ke depannya tidak tertutup kemungkinan peraturan taksi daring ini akan dijadikan Peraturan Presiden karena melibatkan sejumlah kementerian, bukan hanya Kementerian Perhubungan.

Namun, untuk saat ini, untuk langkah percepatan tidak adanya peraturan yang memayungi pengoperasian taksi daring, maka dibuat PM yang baru. "Kemarin sudah saya sampaikan, saya lapor ke Pak Menteri bahwa Perpres butuh waktu dan kerja keras karena melibatkan banyak kementerian, mungkin sebelum 2019 untuk percepatan PM dulu," katanya.

PM yang baru tersebut menggantikan tiga PM sebelumnya yang lagi-lagi dibatalkan oleh Mahkamah Agung, yaitu PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, dan PM 108 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Untuk itu, Budi meminta kepada seluruh aplikator serta mitra pengemudi untuk mematuhi PM yang baru yang dinilai sangat adaptif terhadap keinginan mereka, baik itu terkait tarif, kuota, badan usaha dan syarat lainnya. Dia menambahkan perumusan PM yang baru tersebut sudah melibatkan sejumlah pihak, baik itu dari aplikator, aliansi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), akademisi serta pemangku kepentingan lainnya.

"Dengan adanya regulasi ini, sangat adaptif mengakomodasi keinginan pengemudi karena kami sudah bahas dengan akademisi, YLKI, praktisi, masyarakat termasuk aliansi, harapan saya PM yang baru ini tidak digugat kembali, kalaupun pun masih ada persoalan yang mengganggu silakan, masih ada waktu menyampaikan aspirasi kepada saya," katanya

BERITA TERKAIT

Pengusaha Minta Aturan Super Deductible Tax Diperjelas

NERACA Jakarta – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GPMMI) Adhi Lukman meminta pemerintah memperjelas aturan mengenai insentif…

Pengamat: Belum Ada Aturan Perumahan di Atap Gedung

Pengamat: Belum Ada Aturan Perumahan di Atap Gedung NERACA Jakarta - Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan…

Tuduhan Penggelapan Pajak - Adaro Pastikan Transparan dan Taat Aturan

NERACA Jakarta – Tuduhan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) menggelapkan pajak hasil penjualan batu bara, membuat manajemen angkat suara dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

RS Diminta Jangan Diskriminatif Terhadap Pasien JKS KIS

    NERACA   Jakarta - Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengingatkan pengelola fasilitas…

Pemerintah Lelang 7 Ruas Tol dengan Total Investasi Rp151 triliun

    NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada…

PLN Komitmen Tanamkan Budaya K3

    NERACA   Jakarta - Dalam sebuah perusahaan, pengelolaan aspek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lindung Lingkungan (K3LL) tidak boleh…