NERACA

Jakarta – Pasar prospektif menjadi salah satu alternatif negara tujuan untuk memperluas ekspor di samping Cina dan Amerika Serikat (AS) yang selama ini mendominasi negara tujuan ekspor dari Indonesia. Salah satu yang ditempuh, dengan mengembangkan hubungan perdagangan, terutama terkait ekspor dan kebijakan outbond investment dengan para calon mitra dagang. Beberapa di antaranya, adalah Mozambique, Nigeria, Niger, Mali, Ethiopia, Senegal, Djibouti, Kamerun, Angola, Tanzania, Pantai Gading, Gabon, Zambia, Zimbabwe, Namibia, Kongo, Bangladesh, Srilanka, dan Timor Leste.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mendorong agar perusahaan BUMN bisa masuk ke pasar prospektif tersebut. Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Shintya Roesly, mengatakan, pembiayaan LPEI cukup membantu menghadapi kendala yang dirasakan BUMN ketika melakukan ekspansi usahanya, terutama ke pasar prospektif. “Sinergitas ini akan membuat mitra Indonesia di pasar prospektif semakin luas. Jika lembaga pembiayaan dan pelaku ekonomi seperti BUMN mampu membangun hubungan yang baik, maka bisa mendapatkan ekonomi yang kuat, tahan goncangan dari kondisi perekonomian global,” ungkapnya seperti dikutip dalam keterangan resminya, kemarin.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Mitigasi Risiko Lembaga Keuangan dan Instrumen Mitigasi Risiko Kementerian Keuangan, Fajar Hasri Ramadhana, merinci terkait program National Interest Account (NIA) yang ditugaskan kepada LPEI. Menurutnya, program ini sejak awal telah memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 di mana kemudian ditindaklanjuti dengan program Menteri Keuangan Nomor 198 tahun 2017. "Nah, dengan adanya kebijakan ini, LPEI dapat memberi pinjaman, penjaminan, dan juga asuransi untuk transaksi yang secara komersil sulit dilakukan namun dianggap penting oleh Pemerintah. Kami melihat bahwa produksi industri pertahanan ini adalah produk unik di mana konsumennya terbatas dan memerlukan pembiayaan khusus agar bisa berkembang," terangnya.

Dengan adanya kebijakan tersebut, setidaknya Pemerintah mengharapkan tiga tujuan utama, yaitu meningkatkan daya saing dari industri dalam negeri, mendorong pertumbuhan, dan mendorong ekspor nasional dalam jangka panjang. Di sisi lain Menteri Keuangan juga telah mendorong agar LPEI dapat bekerja lebih keras, berinovasi dan berkolaborasi dengan para stakeholders termasuk BUMN dalam rangka meningkatkan ekspor. Sinergitas ini akan membuat mitra Indonesia di pasar prospektif semakin luas. Jika lembaga pembiayaan dan pelaku ekonomi seperti BUMN mampu membangun hubungan yang baik, maka bisa mendapatkan ekonomi yang kuat dan tahan goncangan dari kondisi perekonomian global. Di sisi lain Menteri Keuangan juga telah mendorong agar LPEI dapat bekerja lebih keras, berinovasi, dan berkolaborasi dengan para stakeholders termasuk BUMN dalam rangka meningkatkan ekspor.

Asal tahu saja, Menteri BUMN Rini Soemarno mendorong agar perusahaan BUMN bisa memiliki produk yang bisa dipasarkan di luar negeri. Seperti yang dilakukan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang belum lama ini kembali melakukan ekspor melalui anak usahanya yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur. Kali ini, Pupuk Kaltim mengekspor 21.600 ton pupuk urea ke Filipina dan 3.500 ton amonia ke Vietnam. Adapun nilainya untuk ekspor urea mencapai US$ 6,3 juta atau setara Rp93,24 miliar dan amonia sebesar US$ 1,2 juta atau setara Rp 17,76 miliar yang totalnya mencapai Rp 111 miliar.

Ekspor produk BUMN di bidang industri strategis juga didorong untuk meningkat. Adapun BUMN strategis yang pada tahun ini berkomitmen untuk mengekspor produknya yakni PT Pindad (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Industri Kereta Api/INKA (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), dan PT Dirgantara Indonesia (Persero).