Mewaspadai Inflasi Di Akhir Tahun

NERACA

Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai ancaman inflasi akibat melonjaknya harga pangan (volatile food) pada akhir tahun. Peneliti INDEF Riza Annisa Pujarama mengatakan dalam delapan tahun terakhir pada Desember inflasi untuk bahan makanan selalu lebih tinggi dari inflasi umum. Harga pangan biasanya mulai merangkak naik di November sebelum mencapai puncaknya di Desember.

"Berdasarkan pola pergerakan data inflasi 2014 sampai 2017, memasuki November, inflasi barang bergejolak akan meningkat dan kembali menurun pada Januari. Hal ini berpotensi besar terulang kembali di akhir tahun 2018 sehingga perlu dilakukan antisipasi agar lonjakannya tidak terlalu tinggi," ujar Riza saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (15/11).

Pada 2018, lanjut dia, inflasi dipicu oleh mulai naiknya inflasi inti dan inflasi barang bergejolak. Depresiasi nilai tukar rupiah mendorong tingkat inflasi inti. Ketika rata-rata nilai tukar rupiah melonjak pada Juli di angka Rp14.400-an per dolar AS, inflasi inti ikut melonjak hingga 0,41 persen, angka tertinggi sepanjang Januari hingga Oktober 2018. Sedangkan inflasi barang bergejolak terutama terjadi karena lonjakan beberapa komoditas.

Sementara itu, inflasi harga yang diatur pemerintah bergerak stabil di 2018. Hingga Oktober 2018, inflasi harga yang diatur pemerintah bergerak relatif rendah dan stabil. Hal itu disebabkan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada 2018 sehingga inflasi harga yang diatur pemerintah bergerak lebih stabil dan lebih rendah dibandingkan dengan 2017.

Bahan makanan dan makanan jadi seperti beras, daging, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bumbu dapur, menjadi pemicu langganan inflasi untuk barang bergejolak. Tak terkecuali di 2018, harga komoditas harga bahan-bahan pangan tersebut acapkali melambung dan mendorong inflasi umum.

Pada 2018, kata dia, beras menjadi polemik tersendiri karena data pangan yang tidak akurat. Harga telur dan daging ayam ras juta terus mengalami peningkatan sejak Mei 2018 hingga puncaknya terjadi pada Juli 2018, akibat pasokan telur dan daging ayam ras berkurang. Sementara itu harga daging relatif lebih stabil meski mengalami sedikit peningkatan.

Wakil Direktur INDEF Eko Listyanto menambahkan penyebab utama inflasi pangan di akhir tahun umumnya adalah momentum hari raya keagamaan dan libur akhir tahun. Namun, apapun penyebabnya, yang diperlukan masyarakat adalah kepastian akan stabilnya harga-harga. "Pengambil kebijakan tidak dapat terus berlindung dengan alasan kedua momen tersebut secara terus menerus. Harus ada keseriusan dari pemerintah untuk memutus siklus dan mencari solusi agar harga pangan di akhir tahun lebih terkendali," ujarnya.

Pengamat Ekonomi Enny Sri Hartati mengatakan, inflasi di Indonesia dalam empat tahun terakhir memang relatif rendah, namun tidak diikuti meningkatnya pertumbuhan ekonomi. "Yang kami persoalkan bukan inflasi rendah itu prestasi atau bukan prestasi pemerintah. Tapi yang menohok adalah data mengenai korelasi antara pertumbuhan ekonomi kita dengan inflasi. Di negara lain yang inflasinya rendah hampir semuanya punya tren pertumbuhan yang positif artinya ada tren kenaikan," kata Enny.

Enny mencontohkan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia yang ketika inflasinya rendah pertumbuhan ekonominya meningkat. Sedangkan Indonesia, meski inflasi relatif terjaga rendah di level 3-4 persen, namun pertumbuhan ekonomi stagnan di level lima persenan.

BERITA TERKAIT

Otomotif - Kemenperin Optimistis Ekspor Mobil Tembus 1 Juta Unit Tahun 2025

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian optimistis jumlah ekspor mobil produksi Indonesia akan mencapai 1 juta unit pada tahun 2025. Agar…

Tantangan Baru Mitsubishi dalam 2 Tahun Terakhir

Tantangan Baru Mitsubishi dalam 2 Tahun Terakhir NERACA Jakarta -  Chairman of Mitsubishi Motors Corporation, Osamu Masuko mengatakan saat ini,…

Tahun Depan, Pefindo Gelar Rights Issue 15%

Lembaga rating PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) akan melakukan penerbitan saham baru (rights issue) sebanyak 15% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

RS Diminta Jangan Diskriminatif Terhadap Pasien JKS KIS

    NERACA   Jakarta - Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengingatkan pengelola fasilitas…

Pemerintah Lelang 7 Ruas Tol dengan Total Investasi Rp151 triliun

    NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada…

PLN Komitmen Tanamkan Budaya K3

    NERACA   Jakarta - Dalam sebuah perusahaan, pengelolaan aspek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lindung Lingkungan (K3LL) tidak boleh…