Kadin Berharap Pemerintah Susun Regulasi Lebih Pro Dunia Usaha - Sektor Riil

NERACA

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri Indonesia berharap pemerintah membuat kebijakan dan regulasi bidang kelautan dan perikanan pro dunia usaha, khususnya di tengah proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Harapan itu disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto.

Yugi menyampaikan hal tersebut dalam forum diskusi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPM/Bappenas), Jakarta, disalin dari Antara.

Dalam diskusi terkait penyusunan RPJMN2020-2024 bidang kelautan dan perikanan, Yugi menjelaskan, regulasi pro bisnis diwujudkan melalui kebijakan pemerintah yang menitikberatkan pada aspek peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, penyediaan bahan baku dan logistik, upaya peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan keberlangsungan lingkungan hidup.

Hingga saat ini, Yugi menyebut, pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan masih menemui sejumlah tantangan. "Tantangan pelaku usaha sebagian besar terletak pada rumitnya perpanjangan sejumlah izin operasional kapal nelayan dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Pengurusan izin masih belum terintegrasi secara baik ke dalam sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS)," jelas Yugi.

Di samping terkait regulasi, Yugi menerangkan tantangan dunia usaha yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMN 2020-2024 mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan, serta penerapan teknologi dan inovasi. Dengan demikian, menurut Yugi, peran peneliti menjadi penting dalam penguatan industri kelautan dan perikanan.

"Peneliti perlu meningkatkan kerja sama dengan mitra industri yang menjadi salah satu cara sinergi pemerintah dan akademisi menghasilkan inovasi kelautan dan perikanan," sebut Yugi. Kalangan industri, menurut ketua Kadin bidang kelautan itu, harus ikut memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan berbagai pusat riset.

Badan Pangan Dunia memprediksi pasar produk pangan laut (seafood) dunia pada 2024 mencapai 240 juta ton, dan 160 juta ton diantaranya berasal dari sektor perikanan budidaya. Senada dengan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan produksi perikanan naik hingga 20 persen per tahun. Produksi perikanan tangkap pada 2017 mencapai 6,8 juta ton, sedangkan produksi perikanan budidaya menembus angka 16,1 juta ton dengan rincian 5,66 juta ton ikan dan 10,45 juta ton sisanya dari budidaya rumput laut.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan upaya melindungi ekosistem laut tidak boleh mengorbankan penghidupan nelayan dan industri yang menopang perekonomian nasional.

"Dalam praktik sustainable fishery (perikanan berkelanjutan), yang salah satu sasarannya proteksi terhadap kehidupan di bawah laut (life below water) tidak boleh mengorbankan perekonomian. Kita mengorbankan satu demi yang lain, tetapi harustetap menjaga keseimbangan," kata Bambang saat menyampaikan arahannya pada sesi diskusi di Kementerian PPN/Bappenas.

Ia menjelaskan, konservasi terhadap kehidupan di bawah permukaan laut dan penghidupan layak serta pertumbuhan ekonomi merupakan dua sasaran yang dikehendaki dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Dunia. Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam bidang kelautan dan perikanan tidak boleh terlalu fokus pada satu sasaran, dan mengabaikan kepentingan lain yang turut menjadi fokus SDGs.

Dalam sesi diskusi bertajuk "Sumbang Pemikiran Kadin untuk RPJMN 2020-2024 dalam rangka Peningkatan Industri Kelautan dan Perikanan" itu, Bambang menyebut, konservasi ekosistem laut yang tidak mempertimbangkan aspek ekonomi dikhawatirkan menjadi penyebab kemiskinan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di kawasan pesisir.

"Kita harus melihat aspek lingkungan hidup dengan memperhatikan ekonominya, karena kalau kita bisa dengan gagah dari sisi pemenuhan goal SDGs life below water,tetapiat the cost, kemiskinannya meningkat, karena nelayan dan industrinya tidak bisa berjalan," sebut Bambang.

Ia menyampaikan kekhawatiran, jika terlalu fokus terhadap pemeliharaan ekosistem laut, industri pengolahan di sektor kelautan dan perikanan akan kesulitan mengakses sumber daya mentah dari dalam negeri. Akibatnya, pelaku industri pengolahan pun terpaksa harus impor.

"Kita harus memastikan, industri pengolahan itu basisnya sumber daya kita sendiri. Untuk itu, dalam melihat masalah, jangan memakai pendekatan miopik (satu arah), masing-masing aspek harus saling menguatkan," tambahnya.

Diskusi yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian PPN/Bappenas itu turut dihadiri oleh para pelaku usaha, pemerintah daerah, dan akademisi terkait penguatan industri kelautan dan perikanan, yang hasilnya nanti diharapkan membantu proses penyusunan RPJMN 2020-2024.

BERITA TERKAIT

Beri Waktu Dunia Usaha, Sertifikasi Halal Dilakukan Bertahap

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso mengatakan kewajiban sertifikasi halal akan dilakukan…

MGRO Berikan Jaminan Pinjaman Anak Usaha

NERACA Jakarta – Danai pengembangan bisnis anak usahanya, PT Mahkota Group Tbk (MGRO) menandatangani akta jaminan perusahaan untuk pelunasan utang…

Pemerintah Akan Terapkan B30 untuk Kurangi Porsi Impor Bahan Bakar

Pemerintah Akan Terapkan B30 untuk Kurangi Porsi Impor Bahan Bakar  NERACA  Jakarta – Kepala Litbang Kementerian Energi dan Sumber Daya…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Investasi Industri Padat Karya Terus Didorong

  NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah baru-baru ini mengeluarkan kebijakan insentif pajak terbaru berupa mini tax…

AMMDes Pengumpan Ambulans Jadi ‘Pilot Project’ di Banten

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong pemanfaatan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) di seluruh daerah Indonesia. Upaya ini selaras…

Pembajakan Masih Jadi Masalah Pemilik Kekayaan Intelektual

NERACA Jakarta – Mentor program Katapel milik Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Mochtar Sarman mengatakan pembajakan menjadi masalah yang kerap kali…