Ribuan Kendaraan Dinas di Banten Nunggak Pajak

NERACA

Serang - Sekitar 7.500 kendaraan dinas baik milik Pemprov Banten dan juga kabupaten/kota serta instansi vertikal, belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) diduga karena kelalaian organisasi perangkat daerah (OPD).

"Potensi pajaknya sekitar Rp3,7 miliar belum masuk. Padahal itu kan di masing-masing OPD sudah dianggarkan, tapi kenapa tidak dibayarkan," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten, Opar Sohari di Serang, Senin (12/11).

Ia mengatakan, data hasil rapat koordinasi dengan kabupaten/kota, data hingga Agustus 2018 jumlah kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua yang belum membayar pajak kendaraan sebanyak 7.538 unit kendaraan."Untuk kendaraan dinas di lingkungan Provinsi Banten saja 1.018 kendaraan. Sisanya tersebar di delapan kabupaten/kota," kata Opar didampingi Kabid Pendapatan Bapenda Banten Abadi Wuryanto.

Menurut Opar, banyaknya kendaraan dinas yang belum membayar pajak kendaraan tersebut disebabkan kelalaian para pejabat dimasing-masing OPD yang mengurusi masalah kendaraan dinas. Sebab, anggaran untuk pajak dan pemeliharaan kendaraan tersebut setiap tahunnya sudah dianggarkan."Selama ini mereka hanya melakukan pemeliharaan dan perawatan. Saat pajaknya habis tidak diperhatikan," ujar Opar.

Untuk memberikan kesadaran dan mengingatkan pembayaran pajak tersebut, kata Opar, pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan mengenai pajak kendaraan tersebut kepada OPD bersangkutan serta melakukan razia kendaraan kerjasama dengan pihak kepolisian."Kemarin juga kita kirim surat ke Lebak dan Alhamdulillah sudah membayarkan pajak kendaraan dinas sekitar Rp300 jutaan. Mudah-mudahan yang lainnya menyusul," kata Opar.

Ia mengatakan, kendaraan dinas yang belum dibayarkan pajaknya tersebut antara sekitar Tahun 2012 sampai dengan 2017, baik kendaraan roda dua maupun roda empat."Kami juga sudah melakukan rapat koordinasi terkait kendaraan dinas mana saja sudah dilelang atau dihapus, sehingga tidak ada tunggakan lagi," kata Opar. Ant