Pemprov Sumsel Prioritaskan Tanggulangi Kemiskinan Enam Kabupaten 

NERACA

Palembang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) akan memprioritaskan menanggulangi kemiskinan di enam kabupaten karena saat ini presentase kemiskinannya masih tinggi.

"Sesuai dengan visi dan misi untuk mengurangi kemiskinan, maka enam kabupaten akan menjadi prioritas,” kata Wagub Sumsel, Mawardi Yahya, di Palembang, Rabu (14/11).

Daerah yang menjadi sasaran penanggulangan kemiskinan itu yakni Kabupaten Musirawas Utara, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Lahat, Penungkal Abab Lematang Ilir dan Muaraenim.

Wagub Mawardi yang menjadi Ketua Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan (TKPK)Sumsel itu mengemukakan, Pemprov setempat akan fokus dan intervensi dalam menanggulangi kemiskinan di enam kabupaten tersebut. Dia juga minta kepada para Bupati/Wali Kota agar mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya masing-masing melalui pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pengentasan kemiskinan harus segera dilakukan oleh para kepala daerah, sebab jika kemiskinan tersebut tidak segera dikurangi, maka sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan program Gubernur dan Wagub Sumsel.

Mantan bupati Ogan Ilir dua periode itu juga meminta agar BKKBN dapat bekerja sama dengan Pemprov Sumsel melalui Organisasi Perangkat Daerah(OPD) terkait dalam kegiatan pengentasan kemiskinan serta menyinkronkan dengan APBD provinsi setempat. Namun, lanjut dia, OPD agar segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepala daerah mengenai tingkat kemiskinan di daerahnya.

Selain itu, jika ada program kegiatan untuk lebih diarahkan dan difokuskan kepada enam daerah tersebut, tanpa mengabaikan daerah lainnya di Sumsel. Memang beberapa faktor yang ikut menentukan tingkat kemiskinan seperti diantaranya ketersediaan sarana infrastruktur dan lapangan kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu pihaknya benar-benar berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial, dan lebih menekankan kepada program pro rakyat.

Wagub mencontohkan, jika kantung-kantung kemiskinan berada di wilayah bantaran sungai, seperti di kota Palembang misalnya, maka di daerah tersebut perlu dibuatkan program pemberdayaan ekonomi rakyat. Buatkan program bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, dibina kelompok-kelompok masyarakat seperti dalam bidang perikanan. Sementara BKKBN dapat ikut berpartisipasi dengan penyuluhan bagi masyarakat dengan mengatur jarak kelahiran. Ant