Pemprov Banten Targetkan 2022 Bebas Permukiman Kumuh

Pemprov Banten Targetkan 2022 Bebas Permukiman Kumuh

NERACA

Serang - Pemerintah provinsi (Pemprov) Banten menargetkan pada 2022 bebas permukiman kumuh di seluruh wilayah tersebut.

Penjabat Sekda Provinsi Banten, Ino S Rawita mengatakan, pada 2022 Pemprov setempat menargetkan tidak ada lagi permukiman yang kumuh di wilayah ini. Penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah daerah, karena selain merupakan potensi masalah di sisi lain merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota.

Ia mengatakan, permasalahan permukiman berkaitan erat dengan faktor fisik, seperti kepadatan bangunan, sanitasi lingkungan yang tidak layak, jaringan infrastruktur jalan, drainase dan ruang terbuka publik yang kurang memadai. Selain itu juga dipengaruhi faktor sosial, ekonomi dan perilaku masyarakat, pertumbuhan penduduk dan tingkat urbanisasi yang tinggi.

"Penanganan permukiman kumuh tidak dapat dilakukan secara parsial, namun harus secara menyeluruh dan terintegrasi," kata Ino usai membuka Loka Karya Program Kota Kumuh (Kotaku) Tingkat Provinsi Banten tahun 2018 di Serang, dikutip dari Antara, kemarin.

Ia mengatakan, dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah dicanangkan program strategis penanganan perumahan dan permukiman berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya yang terkait.

Sesuai dengan kewenangan, kata Ino, Pemprov Banten menangani permukiman pada kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 hingga 15 Hektare, dengan target penanganan kawasan kumuh yang ditata seluas 375,29 hektare pada akhir RPJMD di 2022.

Dia mengatakan, Pemprov Banten menargetkan pada tahun 2.022, Provinsi Banten akan bebas dari permukiman kumuh. Pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Banten di dalam dokumen perencanaannya telah memiliki target dalam penanganan permukiman kumuh di masing-masing wilayah.

Namun, kata dia, dalam rangka meningkatkan infrastruktur khususnya pada permukiman kumuh, Pemprov Banten bersama pemerintah kabupaten/kota perlu mengombinasikan bersama program pemerintah pusat terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh dengan memfokuskan pada 81 kelurahan lokasi peningkatan dan 311 kelurahan lokasi pencegahan yang tersebar di delapan kabupaten/kota.

Ino berharap semua pelaku pembangunan penanganan kawasan kumuh mempunyai kapasitas dan pandangan yang sama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta mempunyai target yang jelas dan terukur,

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten, Tyas Utami Amaliah mengatakan, salah satu sasaran pembangunandalam target nasional yang dituangkan pada RPJMN tahun 2015-2019 yakni tercapainya pengentasan perumahan kumuh perkotaan menjadi 0 hektare pada 2019.

Sejalan dengan program nasional tersebut, pemerintah di tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Banten mencanangkan program pengentasan kawasan permukiman kumuh, karena program ini terintegrasi dengan berbagai sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemkab dan Pemkot.

"Loka karya ini untuk menyatukan pandangan agar semua pelaku pembangunan memiliki kapasitas dan pandangan yang sama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta penyelesaian target pembangunan secara terukur," kata Tyas. Ant

BERITA TERKAIT

Ditopang Penjualan Residensial - BSDE Targetkan Marketing Sales Rp 6,2 Triliun

NERACA Jakarta – Tahun ini, PT Bumi Serpong Damai  Tbk (BSDE) memasang target marketing sales senilai Rp6,2  triliun.”Kami optimistis target…

Rezim Devisa Bebas, Siapa Menikmati?

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Indonesia dan juga negara-negara lain di dunia pada dasarnya menjadi anggota klub…

Mandom Targetkan Penjualan Tumbuh 10%

Sepanjang tahun 2019, PT Mandom Indonesia Tbk (TCID) membidik pertumbuhan penjualan sebesar 5% hingga 10%. Hal itu ditopang pertumbuhan penjualan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Menkop dan UKM: Pariwisata Akar Pengembangan KUMKM

Menkop dan UKM: Pariwisata Akar Pengembangan KUMKM NERACA Garut - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan, bila suatu daerah…

Menteri LHK: Posisi Jokowi Sangat Tegas Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat

Menteri LHK: Posisi Jokowi Sangat Tegas Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat NERACA Malang - Menteri LHK Siti Nurbaya menilai, yang dimaksud…

BPBD Kota Sukabumi Gelar Raker - Stok Logistik Tergolong Aman

BPBD Kota Sukabumi Gelar Raker  Stok Logistik Tergolong Aman NERACA Sukabumi - Untuk menimalisir bencana di kota Sukabumi, Badan Penanggulangan…