Urus Beras, Lupa Lahannya

Oleh: Sarwani

Ribut-ribut mengenai jumlah produksi beras nasional bermula dari keputusan pemerintah untuk mengimpor sedikitnya 2 juta ton beras. Kementerian Perdagangan menyatakan alasan mendatangkan beras dari luar negeri karena stok di dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Kemendag menyatakan tidak akan melakukan impor beras jika tidak dibutuhkan. Kementerian tersebut tidak ingin mempertaruhkan urusan perut rakyat terkait dengan kelangkaan beras. Pada saat stok beras pemerintah terbatas, maka terjadi kelangkaan yang berakibat pada sulitnya mengatur harga beras.

Keputusan mengimpor beras didasarkan kepada indikator tertentu antara lain stok beras dan kenaikan harga. Jika stok beras di Bulog di bawah 1 juta ton dan harga beras mengalami kenaikan di atas 10 persen maka sudah wajib impor.

Dalam hukum penawaran dan permintaan, suplai yang terbatas akan membuat harga naik dan sulit dikendalikan agar berada di bawah batas Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk beras premium HET ditetapkan sebesar Rp12.800 per kg dan medium Rp9.450 per kg untuk daerah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan. Namun yang terjadi di lapangan harganya di atas HET, mencapai Rp11.300 per kg untuk beras medium dan Rp13.000 per kg untuk beras premium.

Namun Kementerian Pertanian bersikukuh bahwa pasokan beras dari dalam negeri lebih dari cukup, tidak kurang seperti diprediksi Kemendag. Ukurannya adalah stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) yang mencapai 47.000 ton. Angka ini 2 kali lipat dari batas aman sebanyak 25.000 ton. Dengan begitu masyarakat diimbau tidak perlu khawatir karena stok yang ada aman.

Selain itu, beras yang diimpor oleh Bulog masih ada di gudang, dipersiapkan sebagai cadangan, belum dikeluarkan ke pasar.

Peningkatan pasokan beras di dalam negeri terjadi karena penggunaan konsep baru dalam memanen padi. Jika selama ini panen membutuhkan waktu 25 hari untuk 25 hektar dengan satu orang, maka saat ini hanya perlu waktu 3 jam dengan menggunakan combine harvest.

Sayangnya, klaim Kementan tersebut dibantah Menko Perekonomian. Data proyeksi produksi dari Kementan selalu meleset setiap tahun, sementara kementerian itu memegang peran penting dalam ikut menentukan impor beras ini.

Dibalik silang pendapat mengenai jumlah produksi beras nasional, sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah jumlah produksi beras berkaitan erat dengan luas lahan persawahan? Apakah lahan persawahan masih tetap sama, bertambah, atau malah berkurang?

Jika penyebab berkurangnya produksi beras karena lahan pertanian yang menyusut, bukankah pemerintah sudah menyiapkan perangkat hukum yang cukup banyak untuk mencegah konversi lahan persawahan? Mengapa alih fungsi lahan masih juga terjadi meski sudah dipagari dengan banyak peraturan?

Bagaimana jika alih fungsi lahan tersebut karena rakyat terdesak secara ekonomi sehingga tidak mempunyai pilihan? Insentif apa yang perlu diberikan agar petani tidak mengkonversi lahan pertaniannya? Bagaimana jika konversi lahan itu untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan tol, bandar udara, dan pelabuhan? (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Pemprov Sumsel Bahas Sistem Pembelian Beras Petani

Pemprov Sumsel Bahas Sistem Pembelian Beras Petani NERACA Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) membahas sistem pembelian beras…

Bulog Sumsel-Babel Belum Maksimal Serap Beras Petani

Bulog Sumsel-Babel Belum Maksimal Serap Beras Petani NERACA Palembang - Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan dan Bangka Belitung belum…

Harga Beras Premium Naik 2,22%

  NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras medium mengalami kenaikan 2,22 persen pada November 2018…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Menelisik Arah Utang Pemerintah Era Kepemimpinan Jokowi

Oleh: Nurul Nabila, Mahasiswi Perbankan Universitas Samudra Langsa   Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik…

Diversifikasi Pasar Ekspor untuk RI yang Sejahtera

  Oleh: Nurul Karuniawati, Peneliti Universitas Udayana               Setiap peluang perdagangan akan menentukan pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa. Karena itu,…

E-KTP Tercecer di Tahun Politik

Oleh: Siswanto Cemonk Lagi-lagi publik dibuat geger dengan penemuan kembali ribuan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang tercecer. Peristiwa ini…