Urus Beras, Lupa Lahannya

Oleh: Sarwani

Ribut-ribut mengenai jumlah produksi beras nasional bermula dari keputusan pemerintah untuk mengimpor sedikitnya 2 juta ton beras. Kementerian Perdagangan menyatakan alasan mendatangkan beras dari luar negeri karena stok di dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Kemendag menyatakan tidak akan melakukan impor beras jika tidak dibutuhkan. Kementerian tersebut tidak ingin mempertaruhkan urusan perut rakyat terkait dengan kelangkaan beras. Pada saat stok beras pemerintah terbatas, maka terjadi kelangkaan yang berakibat pada sulitnya mengatur harga beras.

Keputusan mengimpor beras didasarkan kepada indikator tertentu antara lain stok beras dan kenaikan harga. Jika stok beras di Bulog di bawah 1 juta ton dan harga beras mengalami kenaikan di atas 10 persen maka sudah wajib impor.

Dalam hukum penawaran dan permintaan, suplai yang terbatas akan membuat harga naik dan sulit dikendalikan agar berada di bawah batas Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk beras premium HET ditetapkan sebesar Rp12.800 per kg dan medium Rp9.450 per kg untuk daerah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan. Namun yang terjadi di lapangan harganya di atas HET, mencapai Rp11.300 per kg untuk beras medium dan Rp13.000 per kg untuk beras premium.

Namun Kementerian Pertanian bersikukuh bahwa pasokan beras dari dalam negeri lebih dari cukup, tidak kurang seperti diprediksi Kemendag. Ukurannya adalah stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) yang mencapai 47.000 ton. Angka ini 2 kali lipat dari batas aman sebanyak 25.000 ton. Dengan begitu masyarakat diimbau tidak perlu khawatir karena stok yang ada aman.

Selain itu, beras yang diimpor oleh Bulog masih ada di gudang, dipersiapkan sebagai cadangan, belum dikeluarkan ke pasar.

Peningkatan pasokan beras di dalam negeri terjadi karena penggunaan konsep baru dalam memanen padi. Jika selama ini panen membutuhkan waktu 25 hari untuk 25 hektar dengan satu orang, maka saat ini hanya perlu waktu 3 jam dengan menggunakan combine harvest.

Sayangnya, klaim Kementan tersebut dibantah Menko Perekonomian. Data proyeksi produksi dari Kementan selalu meleset setiap tahun, sementara kementerian itu memegang peran penting dalam ikut menentukan impor beras ini.

Dibalik silang pendapat mengenai jumlah produksi beras nasional, sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah jumlah produksi beras berkaitan erat dengan luas lahan persawahan? Apakah lahan persawahan masih tetap sama, bertambah, atau malah berkurang?

Jika penyebab berkurangnya produksi beras karena lahan pertanian yang menyusut, bukankah pemerintah sudah menyiapkan perangkat hukum yang cukup banyak untuk mencegah konversi lahan persawahan? Mengapa alih fungsi lahan masih juga terjadi meski sudah dipagari dengan banyak peraturan?

Bagaimana jika alih fungsi lahan tersebut karena rakyat terdesak secara ekonomi sehingga tidak mempunyai pilihan? Insentif apa yang perlu diberikan agar petani tidak mengkonversi lahan pertaniannya? Bagaimana jika konversi lahan itu untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan tol, bandar udara, dan pelabuhan? (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Sektor Pangan - CIPS Sarankan Bulog untuk Tinjau Ulang Skema Penyerapan Beras

NERACA Jakarta – Bulog perlu meninjau ulang skema penyerapan beras yang selama ini dilakukan. Ditemukannya beras busuk di Sumatra Selatan…

Impor Beras Karena Data Permintaan dan Pasokan Tak Valid

NERACA Jakarta – Impor pangan terutama beras disebut masih terjadi karena data yang dimiliki pemerintah tidak valid mengenai ketersediaan dan…

Sektor Pangan - Harga Beras di Indonesia Termasuk Murah di Pasar Internasional

NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan harga beras di tingkat eceran masih terjangkau oleh masyarakat dan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Pilkada vs Hoax

  Oleh : Erina Novita, Mahasiswi Universitas Negeri Padang   Konsep demokrasi, meskipun dapat ditelusuri jauh ke belakang sampai pada…

Tepat Pemerintah, Atasi Dampak Negatif Kenaikan Tarif Pesawat

  Oleh : Abdul Aziz, Pengamat Jasa Transportasi   Sekarang, banyak sekali sektor yang bergantung pada dunia penerbangan, sebut saja…

Penugasan Khusus dan Relevansi Penghapusan Pajak BUMN

Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi Polemik mahalnya tiket pesawat dengan menuding mahalnya harga avtur yang dijual oleh BUMN Pertamina bisa…