Kerugian PLN Hanya Sebatas Hitam di Atas Putih

Oleh: Wawan A, Mahasiswa FE Universitas Sebelas Maret

Kabar merugi datang dari sektor kelistrikan dalam negeri. Perusahan listrik negara (PLN) mengalami kerugian di kuartal III. Diketahui pada kuartal III, PLN mendapatkan pendapatan usaha sebesar Rp 200,9 triliun. Sementara untuk laba setelah subsidi sebanyak Rp 16,6 triliun. Sehingga kerugian berada pada rugi bersih tahun berjalan mencapai Rp 18,4 triliun.

Kondisi PLN ini bukan karena adanya manajemen yang buruk atau kebijakan yang tidak tepat sasaran. Subsidi lisrik juga bukanlah penyebab adanya kerugian dari PLN. Malah melalui subsidi rakyat sangat terbantu terutama rakyat tidak mampu. Pemerintah bertekad memberikan kesamarataan kepada seluruh rakyat Indonesia. hal ini salah satunya melalui dapat menikmati adanya listrik dengan tarif murah bagi pelanggan listrik yang tidak mampu. Oleh karena itu juga pemerintah pada Aprili 2018 lalu mengambil keputusan untuk tidak menaikan tarif listrik bagi golongan pelanggan bersubsidi.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, subsidi diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dan juga mengakomodasi pengaduan. Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan akses listrik dengan tarif yang murah. Serta, membantu mengentaskan kemiskinan.

Salah satu contoh nyata lainnya upaya pemerintah bekerja untuk kesejahteraan rakyatnya adalah melalui program Indonesia Terang. Melalui program ini banyak wilayah yang dulunya tidak teraliri listrik kini tengah merasakan apa itu listrik. Misalnya program Indonesia Terang di Papua. Rasio desa berlistrik di Papua dan Papua Barat saat ini baru mencapai 30,39%. Pada 2018, PLN telah berhasil melistriki sekitar 51 desa di Papua. Untuk itu PLN akan terus berupaya mempercepat pembangunan listrik desa di wilayah Indonesia timur tersebut untuk mencapai target 1.216 desa.

Melalui program Indonesia Terang pemerintah berupaya meningkatkan rasio elektrifitas. Saat ini rasio elektrifikasi sudah 97,13%, atau melampaui target tahun ini sebesar 97,5%. Adapun sampai akhir 2019 diperkirakan rasio elektrifikasi mencapai 99,9%.

Kebijakan Pemerintah di bidang kelistrikan sepenuhnya adalah upaya untuk melayani masyarakat. Karena listrik merupakan komponen kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk membangun peradaban masyarakat yang lebih baik dan merata bagi seluruh rakyat Indonesisa di manapun, aliran listrik menjadi sangat penting.

Meskipun beredar kabar bahwa hal tersebut menyebabkan PLN merugi. Namun ternyata hal tersebut tidak mengganggu aliran listrik dan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu.

Penyebab membengkaknya kerugian PLN adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Karena data kerugian tersebut utamanya datang dari pembelian BBM dan gas, yang harganya lagi tinggi. Untuk gas, meski ada cap harga, tetapi harganya pun masih tinggi. Kemudian ditambah adanya Independent Power Producer (IPP) yang kontraknya pun dalam dolar AS.

Namun hal tersebut ternyata hanyalah dalam buku catatan atau unrealized coss. Jadi kerugian dengan jumlah sekitar 18 Triliyun tersebut tidak benar-benar terjadi dan hanya tercatat dalam buku keuangan tahunan. Pemerintah pun tentu telah memiliki langkah-langkah antisipatif jika PLN sudah memasuki masa rawan. Berbagai pihak pun menyatakan kondisi PLN masih sangat sehat dan PLN masih dapat mengaliri listrik dengan baik ke seluruh pelosok negeri.

BERITA TERKAIT

Wakil Ketua DPR RI - Indonesia Disatukan Atas Dasar Ide

Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR RI Indonesia Disatukan Atas Dasar Ide Mamuju - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan…

Dana Kelurahan Bukan Hanya untuk Perbaikan Infrastruktur

Dana Kelurahan Bukan Hanya untuk Perbaikan Infrastruktur NERACA Depok - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan dana kelurahan yang dialokasikan…

Kewajiban RIPH Jadikan Pasokan Bawang Putih Stabil

NERACA Jakarta - Kementerian Pertanian menyatakan kebijakan wajib tanam dalam penerbitan Rekomendasi Impor  Produk Hortikultura (RIPH), Bawang Putih bertujuan mengajak …

BERITA LAINNYA DI OPINI

Super Mahal untuk Melayani Mimpi

  Oleh: Gigin Praginanto, Antropolog Ekonomi-Politik Bank-bank yang menggelontorkan puluhan bahkan ratusan trilliun rupiah untuk proyek infrastruktur sekarang tentu sedang…

Golput Sebuah Kerugian untuk Diri Sendiri

  Oleh : Mega Pratiwi, Mahasiswa FH Unbraw Jawa Timur               Golput alias golongan putih adalah mereka yang memiliki…

Menakar Nasib Petani Sebagai Kunci Kedaulatan Pangan

Oleh: Pril Huseno Salah satu tujuan dari pembangunan pertanian di Indonesia adalah menjadikan dunia pertanian sebagai sentra produksi pangan bagi…