Tiga Pilar Ketahanan Pangan

Oleh :Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Baru-baru ini Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengusulkan tiga pilar ketahanan pangan guna menyiasati dan membendung ancaman krisis pangan di Indonesia. Ketiga tiga pilar itu meliputi upaya menjaga produktivitas pangan, mempertahankan stabilitas harga pangan dan aksesbilitas masyarakat dalam mendapatkan pangan, serta melindungi masyarakat yang rentan terhadap krisis pangan.

Meski tampak sebagai rencana kebijakan mercusuar, tiga arahan pemerintah tersebut ibarat nyanyian merdu di tengah ironi kebijakan impor pangan yang semakin merajalela. Betapa tidak. Mengawali tahun ini saja, pemerintah justru membuka keran impor beras sebanyak 355,9 ribu ton dengan nilai US$205,1 juta. Belum lagi lonjakan impor produk pangan asal China khususnya buah-buahan yang membuat neraca perdagangan Indonesia-China defisit paling besar dibandingkan negara lainnya, yaitu mencapai US$1,1 miliar pada Januari 2012.

Betapapun Hatta mengamanatkan tiga strategi antisipasi krisis pangan, namun kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan nyaris tidak ada. Berdasarkan data dari Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), target produksi pangan Indonesia tahun ini terancam gagal akibat 43,8% atau 3,5 juta ha saluran irigasi dalam keadaan rusak. Lebih ironis lagi, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp16 triliun masih belum bisa mengatasi masalah ini.

Teramat jelas terlihat, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian tidak menuntaskan akar masalah pangan, khususnya menyangkut perbaikan irigasi. Lebih-lebih, rencana strategis sudah dibuat oleh Kementan mulai 2010 hingga 2014. Rencana strategis ini mencakup pembenahan infrastruktur dan sarana pertanian. Kementan mematok empat target utama yakni pencapaian swasembada, swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan, nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani. Tapi kondisi saat ini malah menunjukkan kementerian yang dipimpin Suswono ini tidak bisa mencapai target utama tersebut.

Situasi pangan di Indonesia bakal semakin suram karena alih fungsi lahan pertanian untuk industri perkebunan, perumahan dan lainnya semakin tak terkendali. Laju alih fungsi lahan yang semakin memprihatinkan mengakibatkan produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahkan untuk konsumsi dasar seperti kedelai, susu, jagung, gandum, dan daging. Seperti biasa, pemerintah pasti mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dengan cara impor.

Kendati pemerintah telah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras sebesar Rp 6.600 per kilogram atau naik 30% dari HPP sebelumnya, namun kebijakan ini tidak diikuti dengan perbaikan mekanisme pembelian beras di tingkat petani. Kenaikan HPP sulit terealisasi tatkala musim panen tiba. Di saat panen, suplai beras melimpah niscaya membuat harga beras terpukul. Sementara pembelian beras oleh koperasi unit desa (KUD) tidak berjalan karena kekurangan modal mengakibatkan petani menjual berasnya ke tengkulak dengan harga rendah. Rumitnya persoalan beras dan produk pangan pokok lainnya membuat tanda tanya besar mengenai nasib ketahanan pangan di republik ini.

Related posts