Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan

NERACA

Jakarta - Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat aplikasi dan platform digital untuk pemesanan kamar hotel atau online travel agencies (OTA)."Aplikasi atau platform digital tersebut harus memiliki badan usaha tetap," ujar Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (11/11).

Maulana berbicara pada acara The Hotel Week bertemakan "Meningkatkan Industri Pariwisata Melalui Perbaikan Sertifikasi dan Pelatihan Vokasi".

Meskipun aplikasi dan platform digital berkontribusi terhadap peningkatan jumlah permintaan kamar hotel, menurut Maulana, dampak dari banyaknya aplikasi dan platform yang tidak berbadan hukum, tetapi mempunyai basis pengguna di Indonesia menyebabkan hilangnya potensi penambahan pendapatan asli daerah (PAD) untuk kawasan pariwisata.

Maulana mengatakan banyak peraturan dan kebijakan yang berbenturan ketika dikaitkan ke pengaturan dan pengawasan aplikasi dan platform digital."Sehingga menciptakan persaingan tidak sehat. Misalnya pengusaha akomodasi di bawah 10 kamar pada umumnya tidak mempekerjakan karyawan sesuai perundang-undangan," ujar pria yang akrab disapa Alan ini.

Selain itu ada beberapa risiko karena mudahnya memesan kamar melalui online, sehingga aspek keamanan bisa dipertaruhkan, menyebabkan kamar hotel rentan menjadi fasilitas kegiatan terlarang, seperti teroris atau bahkan prostitusi.

Pelaku industri perhotelan tengah gencar mengkritisi online travel agencies (OTA), lantaran banyak OTA asing melalaikan kewajiban membayar pajak luar negeri atau PPh Pasal 26. The Hotel Week Indonesia (THWI) 2018 digelar selama tiga hari pada Kamis-Sabtu (8-10/11) di Hall B Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat. THWI 2018 merupakan sebuah pameran dan eksibisi di bidang perhotelan dan pariwisata. Acara tersebut digelar kedua kalinya untuk menghubungkan para pemain di industri perhotelan dari seluruh kawasan Asia-Pasifik.

Pameran ini menghadirkan 200 eksibitor, 700 delegasi dan lebih dari 200 business to business (B2B). THWI berfungsi sebagai platform untuk interaksi dan wawasan, serta berbagi pengetahuan bagi mereka yang terlibat dalam bisnis terkait perhotelan hotel dan resort restoran, kafe, layanan makanan dan minuman.

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata mengucurkan biaya senilai Rp130 miliar untuk program pengembangan sumber daya manusia lewat pelatihan di bidang pariwisata dan sertifikasi profesi."Kita arahkan ke pelatihan kompetensi. Jadi untuk gerakan sadar wisata gak boleh. Kompetensi itu kepada karyawan atau industri yang membutuhkan seperti pemandu wisata gunung, geopark, wisata paralayang," kata Asisten Deputi Pengembangan SDM Kepariwisataan Wisnu Bawa Tarunajaya, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (10/11).

Wisnu berbicara pada sesi diskusi terakhir di acara The Hotel Week bertemakan Meningkatkan Industri Pariwisata Melalui Perbaikan Sertifikasi dan Pelatihan Vokasi.

Peran sumber daya manusia (SDM), lanjut Wisnu, dinilai menjadi faktor yang paling penting dalam pengembangan pariwisata karena sangat menentukan kepuasan wisatawan. Wisnu mengatakan, melalui anggaran ini Kemenpar juga mengadakan pelatihan Sadar Wisata untuk provinsi-provinsi yang perkembangan wisatanya belum pesat.

"Aktivitasnya kita memberikan pemahaman ke masyarakat luas. Mulai dari sederhana, seperti melayani, apa itu Teori dan Konsep Pariwisata: Sapta Pesona, bagaimana memposisikan diri kalau ada turis," ujar dia.

Pelatihan ini, ujar dia menyasar hotel-hotel kecil, termasuk didalamnya homestay."Kita arahkan untuk aktivitas-aktivitas berbasis masyarakat,” kata Wisnu. Mohar/Ant

BERITA TERKAIT

Pemerintah Akan Terapkan B30 untuk Kurangi Porsi Impor Bahan Bakar

Pemerintah Akan Terapkan B30 untuk Kurangi Porsi Impor Bahan Bakar  NERACA  Jakarta – Kepala Litbang Kementerian Energi dan Sumber Daya…

Moratorium Hutan, Pemerintah Justru Terbitkan Izin 18 Juta Hektar

  NERACA Jakarta - Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Zenzi Suhadi, menyayangkan sikap pemerintah yang…

KPK : Pencegahan Korupsi di Pemkot Bandung Perlu Disempurnakan

KPK : Pencegahan Korupsi di Pemkot Bandung Perlu Disempurnakan NERACA Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, Pemerintah Kota (Pemkot)…

BERITA LAINNYA DI HUNIAN

Kebijakan Relaksasi Pajak Bisa Lesatkan Apartemen Kelas Atas dan Mewah

Kebijakan Relaksasi Pajak Bisa Lesatkan Apartemen Kelas Atas dan Mewah NERACA Jakarta - Kebijakan relaksasi pajak yang baru dikeluarkan oleh…

Investasi Properti Diperkirakan Terdampak Perang Dagang AS-China

Investasi Properti Diperkirakan Terdampak Perang Dagang AS-China   NERACA Jakarta - Investasi sektor properti diperkirakan bakal terdampak perang dagang antara Amerika…

Properti di Indonesia Bakal Meningkat Pascapemilu

Properti di Indonesia Bakal Meningkat Pascapemilu NERACA Jakarta - CEO Crown Group (pengembang properti di Australia) Iwan Sunito mengatakan bisnis…