Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan

NERACA

Jakarta - Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat aplikasi dan platform digital untuk pemesanan kamar hotel atau online travel agencies (OTA)."Aplikasi atau platform digital tersebut harus memiliki badan usaha tetap," ujar Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (11/11).

Maulana berbicara pada acara The Hotel Week bertemakan "Meningkatkan Industri Pariwisata Melalui Perbaikan Sertifikasi dan Pelatihan Vokasi".

Meskipun aplikasi dan platform digital berkontribusi terhadap peningkatan jumlah permintaan kamar hotel, menurut Maulana, dampak dari banyaknya aplikasi dan platform yang tidak berbadan hukum, tetapi mempunyai basis pengguna di Indonesia menyebabkan hilangnya potensi penambahan pendapatan asli daerah (PAD) untuk kawasan pariwisata.

Maulana mengatakan banyak peraturan dan kebijakan yang berbenturan ketika dikaitkan ke pengaturan dan pengawasan aplikasi dan platform digital."Sehingga menciptakan persaingan tidak sehat. Misalnya pengusaha akomodasi di bawah 10 kamar pada umumnya tidak mempekerjakan karyawan sesuai perundang-undangan," ujar pria yang akrab disapa Alan ini.

Selain itu ada beberapa risiko karena mudahnya memesan kamar melalui online, sehingga aspek keamanan bisa dipertaruhkan, menyebabkan kamar hotel rentan menjadi fasilitas kegiatan terlarang, seperti teroris atau bahkan prostitusi.

Pelaku industri perhotelan tengah gencar mengkritisi online travel agencies (OTA), lantaran banyak OTA asing melalaikan kewajiban membayar pajak luar negeri atau PPh Pasal 26. The Hotel Week Indonesia (THWI) 2018 digelar selama tiga hari pada Kamis-Sabtu (8-10/11) di Hall B Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat. THWI 2018 merupakan sebuah pameran dan eksibisi di bidang perhotelan dan pariwisata. Acara tersebut digelar kedua kalinya untuk menghubungkan para pemain di industri perhotelan dari seluruh kawasan Asia-Pasifik.

Pameran ini menghadirkan 200 eksibitor, 700 delegasi dan lebih dari 200 business to business (B2B). THWI berfungsi sebagai platform untuk interaksi dan wawasan, serta berbagi pengetahuan bagi mereka yang terlibat dalam bisnis terkait perhotelan hotel dan resort restoran, kafe, layanan makanan dan minuman.

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata mengucurkan biaya senilai Rp130 miliar untuk program pengembangan sumber daya manusia lewat pelatihan di bidang pariwisata dan sertifikasi profesi."Kita arahkan ke pelatihan kompetensi. Jadi untuk gerakan sadar wisata gak boleh. Kompetensi itu kepada karyawan atau industri yang membutuhkan seperti pemandu wisata gunung, geopark, wisata paralayang," kata Asisten Deputi Pengembangan SDM Kepariwisataan Wisnu Bawa Tarunajaya, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (10/11).

Wisnu berbicara pada sesi diskusi terakhir di acara The Hotel Week bertemakan Meningkatkan Industri Pariwisata Melalui Perbaikan Sertifikasi dan Pelatihan Vokasi.

Peran sumber daya manusia (SDM), lanjut Wisnu, dinilai menjadi faktor yang paling penting dalam pengembangan pariwisata karena sangat menentukan kepuasan wisatawan. Wisnu mengatakan, melalui anggaran ini Kemenpar juga mengadakan pelatihan Sadar Wisata untuk provinsi-provinsi yang perkembangan wisatanya belum pesat.

"Aktivitasnya kita memberikan pemahaman ke masyarakat luas. Mulai dari sederhana, seperti melayani, apa itu Teori dan Konsep Pariwisata: Sapta Pesona, bagaimana memposisikan diri kalau ada turis," ujar dia.

Pelatihan ini, ujar dia menyasar hotel-hotel kecil, termasuk didalamnya homestay."Kita arahkan untuk aktivitas-aktivitas berbasis masyarakat,” kata Wisnu. Mohar/Ant

BERITA TERKAIT

Survei Indopolling : Capres Bersaing Ketat di Jawa Barat

  Oleh : Gani Permata, Mahasiswa Universitas Persada Indonesia Lembaga Survei Indopolling Network menyatakan elektabilitas pasangan Calon Presiden dan Wakil…

Agar Pemerintah Benahi Kekacauan Tata Niaga Impor Pangan

NERACA Jakarta – Pemerintah diminta membenahi kekacauan tata niaga impor pangan nasional terutama yang terkait dengan tata produksi, distribusi, serta…

Aplikasi Lamikro Diperkenalkan ke UKM Jatim

Aplikasi Lamikro Diperkenalkan ke UKM Jatim NERACA Pamekasan - Perhimpunan Bank Milik Pemerintah Daerah Jawa Timur (Perbamida Jatim) akan lebih…

BERITA LAINNYA DI HUNIAN

Perlu Memadukan

Perlu Memadukan "Land Banking" Dengan Skema ABCG NERACA Semarang - Pakar perumahan Asnawi Manaf memandang perlu memadukan program "Land Banking"…

Pollux Properti Tunjuk Kontraktor Utama Gangnam District - Kontrak Senilai Rp2 Triliun

Pollux Properti Tunjuk Kontraktor Utama Gangnam District Kontrak Senilai Rp2 Triliun NERACA Jakarta - Salah satu proyek properti multi fungsi…

Pollux Properti Tunjuk Kontraktor Utama Gangnam District - Kontrak Senilai Rp2 Triliun

Pollux Properti Tunjuk Kontraktor Utama Gangnam District Kontrak Senilai Rp2 Triliun NERACA Jakarta - Salah satu proyek properti multi fungsi…