Pertumbuhan Ekonomi Belum Merata - Oleh ; Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) merilis ekonomi kwartal III 2018 tumbuh 5,17%. Data itu juga menyebutkan kontribusi terbesar masih dari Jawa. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak merata.

Dalam empat tahun terakhir, ekonomi mentok tumbuh di sekitar 5%. Tentu saja, ini jauh janji pasangan Jokowi-Jusuf Kalla saat kampanye Pilpres di 2014 silam. Keduanya, waktu itu, sesumbar bakal mendongkrak pertumbuhan ekonomi 7%.

Pertanyaannya, kenapa Indonesia seperti terjebak pada 'kutukan' pertumbuhan yang cuma 5%? Bukankah di sekeliling Jokowi berkumpul para menteri ekonomi yang jempolan? Bahkan, bukankah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kadung dianggap sebagai kampiun ekonomi dengan prestasi cemerlang sehingga diguyur berbagai penghargaan tingkat internasional?

Tapi, tahukah anda, bahwa persoalannya justru ada pada orang-orang itu. Kalau saja tim ekonomi Jokowi bukanlah mereka, sangat boleh jadi target ekonomi tumbuh 7% per tahun yang dijanjikan bakal terwujud.

Para menteri ekonomi itu adalah para penganut dan pejuang paham neolib. Itulah sebabnya berbagai kebijakan ekonomi mereka selalu sarat dengan nilai-nilai dan paham neolib. Jangan tagih ekonomi kerakyatan, karena mereka memang tidak punya dan tidak mau. Buat orang-orang itu, pasar adalah segala-galanya. Serahkan segala sesuatunya kepada mekanisme pasar, maka kemakmuran dan pertumbuhan akan terjadi dengan sendirinya.

Jangan heran kalau alokasi belanja sosial di APBN terus menciut. Pada saat yang sama, anggaran untuk membayar utang justru kian menggembung. Bagi mereka, kepentingan majikan asing adalah yang utama. Sedangkan subsidi adalah distorsi. Karenanya harus dikikis, jika mungkin sampai habis.

Rentetan fakta sejarah menunjukkan, tidak satu pun negara (berkembang) yang menerapkan ekonomi bermazhab neolib bisa sejahtera. Pembangunan ala Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) yang menjadi kiblat, justru makin menjerumuskan negara-negara berkembang pada kubangan utang superbesar. Resep-resep pemulihan ekonomi yang IMF dan WB sodorkan, malah kian memperparah sakit si pasien. Yunani dan Argentina adalah contoh amat baik tentang kegagalan neolib. Juga, Indonesia.

Sayangnya, Presiden Jokowi sepertinya tidak tahu. Dia telanjur dininabobokan oleh laporan-laporan asal bapak senang (ABS) para menteri ekonominya. Walaupun karena itu ekonomi tak beringsut dari angka 5% dan utang tertimbun hingga RPp5.000an triliun.

BERITA TERKAIT

Bulog Sumsel-Babel Belum Maksimal Serap Beras Petani

Bulog Sumsel-Babel Belum Maksimal Serap Beras Petani NERACA Palembang - Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan dan Bangka Belitung belum…

Laju IHSG Belum Beranjak dari Zona Merah

NERACA Jakarta – Mengakhiri perdagangan Selasa (11/12), indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih tertahan di…

Jaga Pertumbuhan Kinerja Positif - Japfa Perkuat Kemitraan Dengan Peternak

NERACA Jakarta – Pacu pertumbuhan kinerja perseroan, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) gencar meningkatkan program kemitraan dengan peternak. “Perseroan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Investasi, Divestasi, Privatisasi

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Mekanisme bisnis di bidang apa saja akan berjalan melalui proses yang umumnya…

Nikmatnya Koruptor

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 9…

Perlu Standarisasi Halal Internasional

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Perlu dan tidaknya standarisasi halal internasional sudah lama dibicarakan oleh berbagai pihak, hal…