Pertumbuhan Ekonomi Belum Merata - Oleh ; Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) merilis ekonomi kwartal III 2018 tumbuh 5,17%. Data itu juga menyebutkan kontribusi terbesar masih dari Jawa. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak merata.

Dalam empat tahun terakhir, ekonomi mentok tumbuh di sekitar 5%. Tentu saja, ini jauh janji pasangan Jokowi-Jusuf Kalla saat kampanye Pilpres di 2014 silam. Keduanya, waktu itu, sesumbar bakal mendongkrak pertumbuhan ekonomi 7%.

Pertanyaannya, kenapa Indonesia seperti terjebak pada 'kutukan' pertumbuhan yang cuma 5%? Bukankah di sekeliling Jokowi berkumpul para menteri ekonomi yang jempolan? Bahkan, bukankah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kadung dianggap sebagai kampiun ekonomi dengan prestasi cemerlang sehingga diguyur berbagai penghargaan tingkat internasional?

Tapi, tahukah anda, bahwa persoalannya justru ada pada orang-orang itu. Kalau saja tim ekonomi Jokowi bukanlah mereka, sangat boleh jadi target ekonomi tumbuh 7% per tahun yang dijanjikan bakal terwujud.

Para menteri ekonomi itu adalah para penganut dan pejuang paham neolib. Itulah sebabnya berbagai kebijakan ekonomi mereka selalu sarat dengan nilai-nilai dan paham neolib. Jangan tagih ekonomi kerakyatan, karena mereka memang tidak punya dan tidak mau. Buat orang-orang itu, pasar adalah segala-galanya. Serahkan segala sesuatunya kepada mekanisme pasar, maka kemakmuran dan pertumbuhan akan terjadi dengan sendirinya.

Jangan heran kalau alokasi belanja sosial di APBN terus menciut. Pada saat yang sama, anggaran untuk membayar utang justru kian menggembung. Bagi mereka, kepentingan majikan asing adalah yang utama. Sedangkan subsidi adalah distorsi. Karenanya harus dikikis, jika mungkin sampai habis.

Rentetan fakta sejarah menunjukkan, tidak satu pun negara (berkembang) yang menerapkan ekonomi bermazhab neolib bisa sejahtera. Pembangunan ala Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) yang menjadi kiblat, justru makin menjerumuskan negara-negara berkembang pada kubangan utang superbesar. Resep-resep pemulihan ekonomi yang IMF dan WB sodorkan, malah kian memperparah sakit si pasien. Yunani dan Argentina adalah contoh amat baik tentang kegagalan neolib. Juga, Indonesia.

Sayangnya, Presiden Jokowi sepertinya tidak tahu. Dia telanjur dininabobokan oleh laporan-laporan asal bapak senang (ABS) para menteri ekonominya. Walaupun karena itu ekonomi tak beringsut dari angka 5% dan utang tertimbun hingga RPp5.000an triliun.

BERITA TERKAIT

Bank Mandiri Kembangkan Peran Ekonomi Pesantren

  NERACA Surabaya - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terus memperkuat peran ekonomi pondok pesantren untuk menumbuhkan usaha mikro kecil dan…

Revolusi Mental Menjungkirbalikkan Akal - Oleh : EdyMulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Pekan silam atmosfir media kita, untuk kesekian kalinya, kembali disesaki isu-isu tak bermutu. Ada Walikota Semarang  Hendrar Prihadi yang bikin…

Optimalkan Program CSR - Holcim Libatkan Masyarakat Dalam Rumuskan Program

Sejatinya progam tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) harus berjalan berkesinambungan dan berkelanjutan dalam membangun dan memberdayakan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Sukuk Mikro di LKMS

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Penerbitan sukuk atau surat berharga syariah diyakini mampu memberikan kemudahan untuk memperoleh dana murah…

Berharap Dana Riset dan Pengembangan Swasta

  Oleh: Nailul Huda Peneliti Indef, Centre of Innovation and Digital Economy Seminggu ini publik dihebohkan oleh salah satu cuitan…

Revolusi Mental Menjungkirbalikkan Akal - Oleh : EdyMulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Pekan silam atmosfir media kita, untuk kesekian kalinya, kembali disesaki isu-isu tak bermutu. Ada Walikota Semarang  Hendrar Prihadi yang bikin…