Jakarta Dinilai Butuh Kota Penyangga Seperti Meikarta - Kurangi Beban Perkotaan

NERACA

Jakarta - DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi Indonesia dinilai sangat membutuhkan daerah-daerah penyangga yang mampu mengurangi beban perkotaan. Di antaranya terkait ketersediaan permukiman dan sistem transportasi publik yang baik.

"Beban Jakarta sebagai ibu kota sudah pada taraf yang sangat berat. Perlu ada kota-kota tambahan untuk berbagi beban dengannya. Kota penyangga itu kita menyebutnya hinterland. Kalau boleh dianalogikan, itu seperti pembantu rumah tangga, sangat dibutuhkan untuk kestabilan sebuah rumah tangga," kata pakar perencanaan wilayah dan kota dari Universitas Islam Bandung (Unisba), Ina Helena Agustina, Selasa (13/11).

Kebutuhan terhadap daerah penyangga ini muncul seiring dengan semakin padatnya jumlah penduduk dan harga rumah yang mahal di Jakarta. Para pekerja di Ibu Kota mencari tempat tinggal di pinggiran Jakarta yang nilainya relatif masih terjangkau. Desakan kebutuhan permukiman ini lalu memunculkan kota-kota baru di wilayah penyangga. Biasanya kawasan permukiman berkonsep new town, memiliki fasilitas lengkap. Mulai dari tempat tinggal, perkantoran, pusat perbelanjaan, lembaga pendidikan, hingga rumah sakit. Sebab, menurut Helena, konsep new town adalah orang tinggal, bekerja, dan menjalankan aktivitas di satu kawasan tersebut.

Namun di Indonesia, tidak ada yang murni berperan sebagai new town seperti itu. Sebab, umumnya orang-orang yang tinggal di hinterland tetap bekerja di kota inti. Begitu pun yang tampak di Jakarta dan daerah-daerah penyangganya. “Karena itu, si hinterland (daerah penyangga) ini harus dikoneksikan dengan si kota inti (Jakarta) dengan transportasi yang baik, nyaman, dan aman. Bukan sekadar jaringan infrastruktur jalan, tapi moda transportasi publiknya harus dirancang seperti itu,” katanya.

Konektivitas hinterland dan kota inti ini juga yang diusung Meikarta, sebuah kawasan permukiman baru di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Ada beberapa infrastruktur yang mendukung transportasi di wilayah Meikarta. Antara lain light rail transit (LRT) koridor Cawang-Bekasi Timur-Cikarang, jalan tol layang Jakarta-Cikampek, dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Selain LRT, transportasi ke Cikarang akan semakin lancar dengan dibangunnya mass rapid transit (MRT) dari Bekasi hingga Cikarang.

Kemudahan akses transportasi publik tersebut akan membantu mobilitas warga Meikarta dalam beraktivitas. Selain nyaman, transportasi massal itu dapat menyingkat waktu perjalanan dari rumah ke kantor. “Demikian pula sebaliknya. Alhasil, warga Meikarta pun bakal lebih produktif dalam bekerja. Dia (Meikarta) sangat mem-backup Jakarta dan dekat dengan kawasan industri,” katanya.

Selain konektivitas antara hinterland dan kota inti yang baik, menurut Helena, fasilitas permukiman di kota penyangga juga harus lengkap. Di sebuah kawasan permukiman harus ada sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan pelayanan publik lain karena para penghuninya tidak mungkin terus-menerus mengaksesnya ke kota inti.

Hal ini pula yang ada di Meikarta. Selain hunian, di kawasan permukiman seluas 500 hektare tersebut juga dibangun sejumlah fasilitas. Di antaranya, rumah sakit, lembaga pendidikan dari SD hingga universitas, central park, pusat perbelanjaan, hotel bintang lima, perpustakaan, gedung pertunjukan, serta pusat kesenian dan hiburan. Dengan banyaknya fasilitas yang dimiliki, warga Meikarta tidak perlu jauh-jauh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keperluan lain. Sementara itu, pengamat properti Anton Sitorus meminta pembangunan proyek Meikarta hendaknya tidak dilihat hanya pada masalah hukum yang kini membelitnya. Bagi Anton, ada banyak sisi positif dari proyek tersebut.

“Paling tidak, dari satu segi Meikarta menjadi salah satu solusi dari kebutuhan pemerintah menghadapi kekurangan suplai perumahan untuk masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Ini untuk membantu program pemerintah, terutama kebutuhan hunian di kota besar seperti Jakarta dan wilayah Jabodetabek pada umumnya," katanya.

BERITA TERKAIT

Batam Butuh Regulasi Pasti

  Oleh: Dr. Enny Sri Hartati Direktur Indef Pertama, kita sering gagal paham. Dulu pak Habibie membangun Batam adalah sebagai…

DINILAI MELANGGAR UU MINERBA - Iress Tolak Revisi PP 23/2010

Jakarta-Indonesian Resources Studies (Iress) menolak rencana pemerintah kembali merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan…

UPN Jakarta Siap Hadapi Industri 4.0

UPN Jakarta Siap Hadapi Industri 4.0 NERACA Jakarta - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Dr Prasetyo Hadi mengatakan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Membaiknya Ekonomi, Penerimaan Pajak Hampir Capai Target

        NERACA   Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai bahwa penerimaan pajak pada 2018 yang hampir…

Presiden Minta PKH Tak Digunakan untuk Konsumtif

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan warga penerima…

DataOn Bentuk Perusahaan Baru GreatDay HR

      NERACA   Jakarta - DataOn (PT. Indodev Niaga Internet) meresmikan GreatDay HR sebagai brand baru untuk solusi…