KPK Ajukan Kasasi Kasus Suap Bupati Kukar

KPK Ajukan Kasasi Kasus Suap Bupati Kukar

NERACA

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi atas vonis Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun dalam perkara penyuapan Rp6 miliar terhadap Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) non-aktif Rita Widyasari untuk mendapat izin lokasi perkebunan.

"KPK telah mengajukan kasasi atas Putusan PT No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI dengan terdakwa Hery Susanto Gun," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (12/11).

Pada tanggal 7 Mei 2018, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Abun karena terbukti menyuap Rita Widyasari."KPK menghargai putusan tingkat banding tersebut yang memperkuat putusan tingkat pertama yang menyatakan perbuatan korupsi terdakwa terbukti dan menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan," tambah Febri.

Namun, menurut Febri, KPK memandang putusan tersebut masih cukup rendah daripada tuntutan KPK yaitu 4 tahun 6 bulan penjara ditambah denda Rp250 juta subsider kurungan 6 bulan."Kami harap di tingkat kasasi nanti majelis hakim di Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan penjatuhan hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, terutama karena ancaman maksimal terhadap pemberi suap hanya 5 tahun dan itu jauh lebih rendah daripada pihak penerima suap," ungkap Febri.

KPK juga sudah menyerahkan memori kasasi sebagai bahan pertimbangan untuk majelis hakim di tingkat kasasi.

Dalam perkara ini, Hery Susanto Gun alias Abun selaku Direktur Utama PT Sawit Golden Prima terbukti memberikan Rp6 miliar kepada Rita Widyasari selaku Bupati Kutai Kartanegara periode 2010 s.d. 2015 berhubungan dengan pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru kecamatan Muara Kaman kabupaten Kutai Kartanegera kepada PT Sawit Golden Prima.

Rita mengenal Abun yang merupakan teman baik ayahnya, Syaukani. Abun sejak 2009 sebagai Dirut PT Sawit Golden Prima yang telah mengajukan izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kukar. Namun, ada tumpeng-tindih atas permohonan izin lokasi. Untuk memperlancar pengurusan izin lokasi itu, Abun memerintahkan stafnya Hanny Kristianto untuk mendekati Rita. Hanny pun meminta agar Rita segera menandatangani izin lokasi PT Sawit Golden Prima.

Rita lalu menghubungi Kepala Bagian Administrasi Pertanahan pada Setda kabupaten Kukar Ismed Ade Baramuli untuk menanyakan proses izin lokasi PT Sawit Golden Prima, kemudian dijawab bahwa izin sedang diproses. Selanjutnya, Rita memerintahkan Ismed untuk segera menyiapkan draf surat keputusan izin lokasi tersebut. Berikutnya surat keputusan izin lokasi seluas 16.000 hektare itu disiapkan berikut stempel Bupati Kukar.

Rita lalu menandatangi surat izin tersebut, padahal belum ada paraf dari pejabat terkait. Surat itu juga bertentangan dengan aturan yang menyatakan bahwa maksimal luas lahan perkebunan satu perusahan adalah 15.000 hektare.

Sebagai kompensasi atas izin lokasi yang telah diterbitkan, Rita menerima uang dari Hery Susanto Gun alias Abun sebesar Rp6 miliar melalui rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa pada tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp1 miliar dan pada tanggal 5 Agustus 2010 sebesar Rp5 miliar.

Dalam perkara ini, Rita Widyaari sudah divonis 10 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000,00 dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek."Kasus dugaan suap dan gratifikasi Rita Widyasari telah berkekuatan hukum tetap," ungkap Febri. Ant

BERITA TERKAIT

SYUKURAN PENANGKAPAN BUPATI CIANJUR

Warga membawa patung ayam yang merupakan simbol pemerintahan Cianjur saat aksi syukuran terkait tertangkapnya bupati Cianjur di alun-alun, Kabupaten Cianjur,…

Ketua KPK - Politik Balas Budi Rentan Korupsi

Agus Raharjo Ketua KPK Politik Balas Budi Rentan Korupsi  Bekasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para kontestan Pemilu 2019…

KPK Apresiasi Gerakan Perempuan Antikorupsi Kemenag

KPK Apresiasi Gerakan Perempuan Antikorupsi Kemenag NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memuji program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

UPN Jakarta Siap Hadapi Industri 4.0

UPN Jakarta Siap Hadapi Industri 4.0 NERACA Jakarta - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Dr Prasetyo Hadi mengatakan…

Mitra Pengemudi Laporkan Grab ke KPPU

Mitra Pengemudi Laporkan Grab ke KPPU NERACA Jakarta - Mitra pengemudi melaporkan Grab ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan…

Hoax: Jokowi Kalah di Media Sosial - Fakta Data dari Lembaga Analisa Media Sosial Politicawave

Hoax: Jokowi Kalah di Media Sosial Fakta Data dari Lembaga Analisa Media Sosial Politicawave Oleh : Rofiq Al Fikri (Koordinator…