Akademisi Tegaskan Abai Terhadap Hukum Adat "Inkonstitusional "

Akademisi Tegaskan Abai Terhadap Hukum Adat "Inkonstitusional "

NERACA

Jakarta - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Prof Dr Suriyaman Mustari mengatakan abai terhadap pengajaran hukum adat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 18b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam aturan itu disebutkan, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dengan begitu, upaya menghapus mata kuliah hukum adat dari kurikulum merupakan perbuatan "inkonstitusional", atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

"Direktorat Perguruan Tinggi, (Dikti), seyogianya tegas dalam memberi sanksi terhadap perguruan tinggi hukum yang telah menghapus mata kuliah tersebut, karena melawan konstitusi," kata Prof Suriyaman usai menghadiri seminar di Bandung, Selasa (13/11).

Menurut dia, amandemen Pasal 18b UUD mengenai eksistensi masyarakat adat merupakan pemikiran para tokoh reformasi yang prihatin dengan perkembangan hukum nasional yang cenderung "kebarat-baratan" dan bersifat individual. Para tokoh reformasi itu ingin mengembalikan jati diri bangsanya.

Dengan demikian, guru besar Unhas itu menegaskan, menghapus kurikulum hukum adat bukan hanya melawan konstitusi, tetapi juga mereduksi jati diri bangsa Indonesia."Para pengajar hukum adat yang akan menghapus mata kuliahnya, seyogianya meninjau ulang pemikiran itu agar tidak merugikan keinginan mahasiswa yang ingin mendalami masalah-masalah adat di masa depan," tambah dia.

Seminar yang diselenggarakan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, Selasa, mengambil tema "Inovasi Pembelajaran Hukum Adat Berbasis KKNI". Acara itu dihadiri hampir seluruh pengajar hukum adat perguruan tinggi negeri dan swasta se Indonesia.

Seminar itu dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Perguruan Tinggi, bersama Rektor Universitas Parahyangan Mangadar Situmorang, PhD. Keduaya mengusulkan agar hukum adat dijadikan bagian dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), terhadap para mahasiswa dan pengajar.

Prof. Dr. Catharina Dewi Wulan Sari, Guru Besar Universitas Parahyangan menambahkan, pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Dalam pendidikan tinggi, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci keberlangsungan dan pencapaian kualitas pendidikan. Bekal ilmu pengetahuan tanpa keterampilan akan menurunkan daya saing para lulusan di era globalisasi ini.

Oleh karenanya, civitas akademika harus memahami pentingnya faktor keterampilan yang harus dimiliki baik oleh dosen maupun mahasiswa. Untuk itu, kurikulum perguruan tinggi harus disesuaikan dengan apa yang disebut sebagai KKNI, yang didalamnya juga menyerap hukum adat. Ant

BERITA TERKAIT

Bappenas Dorong Pembangunan Papua Berbasis Pendekatan Adat

    NERACA   Jakarta - Pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua. Pendekatan…

Inkindo : Profesi Konsultan Rentan Terjerat Persoalan Hukum

Inkindo : Profesi Konsultan Rentan Terjerat Persoalan Hukum NERACA Jakarta - Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) menyebutkan profesi konsultan rentan…

Dewan Pers Tegaskan Kewenangannya Sesuai UU

Dewan Pers Tegaskan Kewenangannya Sesuai UU NERACA Jakarta - Dewan Pers (DP) menegaskan kewenangannya dalam membuat sejumlah peraturan terkait dunia…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Saber Pungli Wujud Nyata Kehadiran Negara

Saber Pungli Wujud Nyata Kehadiran Negara NERACA Bogor - Sekretaris Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Letjen TNI…

Deddy Mizwar: Proyek Meikarta Bermasalah Sejak Awal

Deddy Mizwar: Proyek Meikarta Bermasalah Sejak Awal NERACA Jakarta - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013-2018 Deddy Mizwar menyatakan proyek…

Ahli Sebut UU TPPU Adalah Suatu Sistem

Ahli Sebut UU TPPU Adalah Suatu Sistem NERACA Jakarta - Ahli hukum perbankan dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Yunus…