Menteri LHK - Masyarakat Indonesia Gunakan 9,8 Miliar Kantung Plastik

Siti Nurbaya

Menteri LHK

Masyarakat Indonesia Gunakan 9,8 Miliar Kantung Plastik

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, mengatakan, masyarakat Indonesia menggunakan sekitar 9,8 miliar lembar kantung plastik setiap tahunnya. Hal itu dikatakannya saat membuka acara Konferensi Meja Bundar untuk Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (APRSCP) ke-14 di Balai Kartini, Jakarta, Senin (12/11).

Dari jumlah itu, hampir 95 persen akan berakhir menjadi sampah."Padahal sampah plastik merupakan sampah yang dapat mencemari lingkungan karena plastik itu bahan yang sulit terdegradasi," kata dia.

Bahkan, menurut dia, sebagian sampah plastik tersebut akan berakhir di laut. Hal ini akibat dari kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah dalam memelihara lingkungan."Ini akibat gaya hidup masyarakat kita yang belum bertanggung jawab terhadap lingkungan," ujar dia.

Pertemuan APRSCP ini digunakan untuk mewadahi kerja sama para pemangku kepentingan dalam mendorong konsumsi dan produksi yang berkelanjutan di wilayah Asia Pasifik. Menurut dia, isu global soal lingkungan saat ini tidak hanya perubahan iklim, melainkan juga isu penggunaan merkuri dan sampah laut.

Dalam kesempatan itu, Siti mengajak para delegasi untuk mengingat kembali Deklarasi Rio 1992 bahwa prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengubah pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan."Dalam menindaklanjuti tantangan lingkungan, kita harus saling mengingatkan bahwa prasyaratan untuk pembangunan berkelanjutan adalah mengubah pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan, mengubah praktek rutin, kebiasaan atau gaya hidup," ujar dia.

Untuk mewujudkan perubahan perilaku di pemerintahan, dunia bisnis dan masyarakat secara sistematis, integratif dan masif, kata Siti, maka seluruh pemangku kepentingan perlu didorong untuk memunculkan agen-agen perubahan di Indonesia maupun di kawasan Asia Pasifik.

Selain menggelar pertemuan APRSCP, Indonesia juga mengadakan Pameran dan Forum Efisiensi Sumber Daya Indonesia ke-2 yang juga bertempat di Balai Kartini.

Agenda APRSCP adalah untuk mewujudkan perubahan. Perubahan yang dimaksud yakni perlunya peran pemerintah dalam mengutamakan kebijakan konsumsi dan produksi berkelanjutan, baik kepada bisnis dan masyarakat melalui inovasi, berbagi pengalaman serta melakukan implementasi nyata di lapangan untuk berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Ant

BERITA TERKAIT

20 Persen Ponsel di Indonesia Dibeli dari Black Market

20 Persen Ponsel di Indonesia Dibeli dari Black Market NERACA Jakarta - Sekitar 20 persen dari ponsel pintar yang beredar…

Perusahaan Indonesia Suka Arbitrase Selesaikan Sengketa Bisnis

Perusahaan Indonesia Suka Arbitrase Selesaikan Sengketa Bisnis   NERACA Jakarta - Ahli hukum Wincen Santoso melihat dalam beberapa tahun terakhir ini…

Menteri Luar Negeri - Pasifik Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia

Retno Marsudi Menteri Luar Negeri Pasifik Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia  Auckland - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan negara-negara…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah - Divonis Bersalah Kasus Karhutla

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah Divonis Bersalah Kasus Karhutla NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

RUU SDA Terhambat Banyak Faktor

Jakarta- Berlarut-larutnya RUU Sumber Daya Air (SDA) untuk segera diundangkan, akan berdampak pada terhambatnya iklim yang tidak kondusif dan proses investasi…

Kemenkop Terus Tingkatkan Kualitas Data Koperasi di Indonesia

Kemenkop Terus Tingkatkan Kualitas Data Koperasi di Indonesia NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan mengungkapkan…