Oleh:  Nailul Huda

Peneliti INDEF 

Masalah pangan sepertinya tidak pernah habis permasalahannya. Begitu kasus impor beras yang tidak ada ujung pembahasannya, kini muncul lagi kasus impor jagung yang sama peliknya. Permasalahan dalam singkronisasi data produksi dan kebutuhan lagi-lagi menjadi akar persoalan impor pangan. Terlebih kasus impor jagung ini didahului dengan klaim surplus produksi jagung yang mencapai 4 juta ton, bahkan bisa untuk diekspor hingga lebih  dari 300ribu ton. Sungguh ironi jika kita menyandingkan klaim kinerja tersebut dengan kenyataan kita saat ini harus membuka keran impor jagung kembali. 

Lebih ironis lagi jika kita mendengar alasan pemerintah melalui Kementerian Pertanian yang menyatakan bahwa tujuan impor karena serapan jagung lokal ditimbun oleh perusahaan besar. Alasan ini juga menyebutkan bahwa perusahaan tersebut saat ini beralih menggunakan jagung sepenuhnya dibandingkan menggunakan sebagian jagung dan sebagian gandum. Namun jika tetap dipaksakan impor jagung pun tidak menutup kemungkinan kalo impornya akan lebih banyak diserap oleh perusahaan besar. Hal ini cukup kuat membuktikan bahwa dugaan asal klaim benar adanya. Ketersediaan dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. 

Komoditas jagung juga merupakan komoditas strategis namun harga jagung lokal sangat jauh dari jagung impor. Bahkan selisih dari harga jagung lokal dan jagung impor mencapai 100 persen atau dengan kata lain harga jagung lokal 2 kali lebih mahal daripada harga jagung impor. Hal ini yang menjadi gula bagi importir ataupun perusahaan pengguna jagung karena keuntungan yang diraup bisa sangat besar jika dibandingkan dengan menyerap jagung lokal. Kecurigaan jika selisih harga mencapai Rp.2.500 per kilogramnya bias dibayangkan keuntungan dari impor jagung sebanyak 100 ribu ton mencapai Rp250 miliar (belum dipotong biaya lainnya). 

Memang jika ketersedian jagung dalam negeri tidak dapat dipenuhi maka impor lah jalan terbaik. Namun yang penulis sangat sayangkan adalah klaim dari Pihak Kementerian Pertanian yang seakan-akan menunjukkan surplus dan dapat ekspor namun kenyataannya malah berkebalikan, kita kurang pasokan dalam negeri dan harus impor. Produsen ayam maupun telur sangat bergantung pada pasokan jagung ini maka sangatlah penting bagi pemerintah untuk memberikan kepastian bagi pengusaha pengguna jagung agar produksinya mendapatkan kepastian. Jangan hanya untuk klaim atas keberhasilan di suatu sektor namun merugikan sektor lainnya. 

Pemerintah dapat memulai dari sinkronisasi data kebutuhan dan pasokan dalam negeri untuk membenahi kinerja komoditas jagung. Dapat menggunakan teknik terkini yang sama dengan yang digunakan BPS untuk menghitung produksi beras. Kemudian pemerintah harus membenahi sistem produksi beras agar bisa lebih efisien dan bersaing dengan harga impor. Sehingga tidak ada insentif bagi importir yang dapat mengeruk keuntungan yang sangat besar dari kegiatan impor komoditas jagung.